Hasil monitoring oleh kepala UKP4 (unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan)kUntoro Mangkusubroto tanggal 10 Febuari 2010 atas sistem WebGIS untuk ke presidenan di Binagraha yang dikembangkan oleh BAKOSURTANAL dan beberapa Kementrian dan lembaga (K/L) terkait terkesan masih belum memuaskan.
Mesti data yang disajikan sudah cukup lengkap, namun dari segi kemasan masih jauh dari memuaskan, demikian pula dari segi kecepatan akses, kedinamisan data dan kedetilan informasi perlu banyak perbaikan. Sehingga terkesan seperti hanya menampilkan informasi data di tiap K/L dan belum mewakili kemauan presiden atau mewakili program prioritas nasional.
Menurut pendapat Kuntoro, sistem tersebut masih perlu disempurnakan terutama untuk bisa mengadopsi feature seperti yang ada di google, fungsi GIS seperti layering untuk melihat keterkaitan antara data pembangunan antar layer. Secara singkat disampaikan bahwa sistem informasi kedepan untuk evaluasi P1T dan P5T diharapkan mempunyai tampilan seperti google dengan data terbaru dan terdapat kemampuan standard GIS untuk analisis. Data GIS tematik pembangunan disiapkan oleh K/L masing-masing, dengan standard format GIS dan peta dasar dari BAKOSURTANAL.
Menindak lanjuti evaluasi di atas, Senin, 16 Febuari 2009 BAKOSURTANAL diwakili oleh skretaris Utama (Sukendra Martha) , Toto Punto Dewo (plt Deputi IDSN), Bebas Purnawan (kepala Pusat Jaringan) dan M. Arief Syafii (Kepala bidang jaringan dan standard Data) menerima kunjungan Agung Hardjono selaku Deputi III UKP4 bidang teknologi. Tim UKP4 terdiri dari Tomi Mulia Hasan selaku staf khusus kepala UKP-4 dan Yan Adikusuma dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang di tempatkan di Binagraha. Kunjungan Deputi III berserta rombongan tersebut sebagai tindak lanjut bantuan Bakosurtanal dalam menyiapkan sistem informasi pengawasan pembangunan berbasis spasial.
Menurut pak Agung, peran BAKOSURTANAL sangat vital dalam menyiapkan data GIS untuk UKP4. “Kedepan UKP4 ingin membangun sistem informasi berbasis spasial. Naturenya presiden hanya menerima laporan dari K/L atas program dan janji-janji presiden selama kampanye” tambahnya.
Lemsaneg bertugas mengamankan sistem informasi tersebut hanya untuk keperluan presiden dalam sistem searah.
Laporan dari instansi terkait yang diharapkan di sampaikan ke presiden adalah secara periodik dalam waktu 1 bulan atau maksimal 3 bulan. Laporan tersebut memuat koordinat dari fisik yang dihasilkan. Diakui oleh pak Agung bahwa proses perencanaan data memang tidak ada yang realtime, kecuali untuk bidang keuangan. Sementara program fisik P1T dan P5T output fisiknya tidak realtime.
Sebagaimana diketahui program 100 hari pemerintah baru saja berakhir 1 Februari 2010, hasilnya telah dipresentasikan oleh presiden dalam sidang kabinet di Cipanas (12 Februari 2010). Yang mungkin tidak tereskpose media adalah digunakannya data dan teknologi GIS untuk membantu unit kerja presiden. Dalam sidang kabinet dicipanas ditunjukkan bagaimana sistem Google dan data GIS secara terintegrasi membantu pelaporan program fisik 100 hari. Presentasi oleh kepala UKP4, Kuntoro Mangkusubroto tersebut diapresiasi oleh kementrian dan lembaga yang hadir.
Berawal dari keinginan menggunakan teknologi GIS untuk pengawasan pembangunan, sejak oktober 2009, tim UKP4 telah melakukan pembicaraan dengan BAKOSURTANAL untuk menyusun sistem pengawasan pembangunan berbasis data geospasial. Sejak itu secara intensif BAKOSURTANAL yang diwakili Dr. Mulyanto Darmawan diperbantukan ke UKP4 untuk mengkoordinasikan keinginan tersebut. Sistem tersebut melibatkan pula peran Kementrian dan lembaga (K/L) lain.
Untuk pengawasan program pembangunan satu tahun (P1T) dan program lima tahun (P5T), sistem WebGIS awal yang dikembangkan oleh tim BAKOSURTANAL dan UKP4 (http://geoservice.bakosurtanal.go.id/program100hari) diharapkan lebih disempurnakan dengan memasukkan aspek fisik hasil pembangunan. Beberapa tema fisik program pembangunan sudah dimasukkan dalam sistem GIS, seperti pembangunan jalan, pembangunan pasar, desa bordering, pembangunan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS), desa ceria dan desa pintar.
Rabu, Februari 24, 2010
Analisis Kebijakan survei dan Pemetaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
BAKOSURTANAL melalui Deputi Survei Dasar Sumberdaya Alam telah menyelesaikan draft awal dokumen analisis kebijakan survei dan pemetaan tematik sumberdaya alam. Dokumen setebal 72 halaman diharapkan menjadi cetak biru kegiatan pusat-pusat di Deputi Survei Dasar Sumberdaya Alam dalam melaksanakan program kegiatan 2010-2014.
Program ini dilaksanakan ini dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah 2010- 2014 bidang survei dan pemetaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup BAKOSURTANAL. Lebih lanjut adalah diharapkan dapat memberikan arah dan sekaligus sebagai acuan dalam mewujudkan visi dan misi dan program survei dan pemetaan dasar sumberdaya alam dan lingkungan.
Dokumen ini berisi ulasan tentang kecenderungan perkembangan teknologi survei dan pemetaan serta kondisi yang diharapkan dalam lima tahun kedepan, analisis linkungan startegis, keterkaitan antara program survei dan pemetaan tematik. Dokumen ini merupakan dkumen bottom up dari praktisi survei dan pemetaan tematik dari bidang-bidang yang ada di kedeputian survei dasar sumberdaya alam. Selain itu juga merekap produk survei dan pemetaan sumberdaya alam dan lingkungan sejak tahun 1999 yang terdiri atas dokumen, produk peta, buku dan system aplikasi.
Draft awal ini masih harus disempurkan lagi terutama terkait dengan dengan program prioritas nasional yang berangkat dari visi misi presiden sperti yang tertuang dalam keputusan presiden nomor 5 tahun 2010.
Walau demikian, hasil penting dari dokumen ini telah mencerminkan sutu visoner kedepan akan pemetaan tematik di BAKOSURTANL. Peralihat dan pengumpulan menjadi pemanfatan. Ini tergambar dari visi yang dihasilkan yaitu Assesibilitas, kontinuitas dan Utilitas (AKU) informasi geospasial sumberdaya alam dan lingkungan. Diharapkan setiap kegiatan baik survei, pemetaan dan termasuk penelitian tematik diharapkan bias menjawab akan implementasi AKU.
Program ini dilaksanakan ini dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah 2010- 2014 bidang survei dan pemetaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup BAKOSURTANAL. Lebih lanjut adalah diharapkan dapat memberikan arah dan sekaligus sebagai acuan dalam mewujudkan visi dan misi dan program survei dan pemetaan dasar sumberdaya alam dan lingkungan.
Dokumen ini berisi ulasan tentang kecenderungan perkembangan teknologi survei dan pemetaan serta kondisi yang diharapkan dalam lima tahun kedepan, analisis linkungan startegis, keterkaitan antara program survei dan pemetaan tematik. Dokumen ini merupakan dkumen bottom up dari praktisi survei dan pemetaan tematik dari bidang-bidang yang ada di kedeputian survei dasar sumberdaya alam. Selain itu juga merekap produk survei dan pemetaan sumberdaya alam dan lingkungan sejak tahun 1999 yang terdiri atas dokumen, produk peta, buku dan system aplikasi.
Draft awal ini masih harus disempurkan lagi terutama terkait dengan dengan program prioritas nasional yang berangkat dari visi misi presiden sperti yang tertuang dalam keputusan presiden nomor 5 tahun 2010.
Walau demikian, hasil penting dari dokumen ini telah mencerminkan sutu visoner kedepan akan pemetaan tematik di BAKOSURTANL. Peralihat dan pengumpulan menjadi pemanfatan. Ini tergambar dari visi yang dihasilkan yaitu Assesibilitas, kontinuitas dan Utilitas (AKU) informasi geospasial sumberdaya alam dan lingkungan. Diharapkan setiap kegiatan baik survei, pemetaan dan termasuk penelitian tematik diharapkan bias menjawab akan implementasi AKU.
Global Mapping di Indonesia
Sejak tahun 2005, BAKOSURTANAL mulai aktif dalam kegiatan global mapping, berupa penyiapan data global dan pengiriman tenaga terlatih ke Jepang . Tujuan utama proyek global mapping ini adalah untuk membawa semua bangsa dan organisasi pemetaan dunia, semacam BAKSOURTANAL, untuk bersama-sama untuk mengembangkan dan menyediakan akses yang mudah dan terbuka dalam bentuk digital global geografis pada skala 1:1 juta. Keiuktsertaan BAKOSURTANAL dalam menyiapkan produk global mapping untuk memfasilitasi pelaksanaan kesepakatan global dan konvensi lingkungan, pemantauan fenomena utama lingkungan dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam konteks pembangunan berkelanjutan termasuk kebencanaan.
Berawal dari Konvensi Lingkungan hidup dan Pembangunan “The Earth Summit PBB” di Rio de Janeiro pada Juni 1992, masalah kesenjangan ketersediaan, kualitas, standardisasi dan aksesibilitas data dan informasi spasial antara bangsa-bangsa menjadi topik bahasan. Delapan bab dari Agenda rencana 21 berkaitan dengan kebutuhan untuk menyediakan informasi geografis. Secara khusus, Bab 40 bertujuan mengurangi kesenjangan dalam ketersediaan, kualitas, standardisasi dan aksesibilitas data antara bangsa-bangsa.
Pada tahun yang sama 1992, konsep Pemetaan Global, dan pembentukan badan internasional yang menangani Pemetaan Global, diusulkan oleh Kementerian Pembangunan Jepang (the Ministry of Construction of Japan;MOC), yang saat ini Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata; (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism; MLIT). Selanjutnya pada tahun 1994, Lembaga Survei Geografis Jepang (GSI) mengusulkan draft pertama Spesifikasi peta global. Program ini melibatkan partisipasi banyak Negara termasuk Indonesia.
Spesifikasi peta global telah beberapa kali mengalami perubahan dan tahun 2009 telah diadposi spesifikasi pemetaan global versi 2.0.Produk global mapping meliputi produk raster berupa data Landcover, landuse, vegetasi, elevasi, dan produk vector berupa hidrologi, transportasi, populasion center, dan batas administrasi . Pada tahun 2007, BAKOSURTANAL secara resmi telah mengirimkan data vektor untuk tema elevasi yang degeneralisasi dari data kontur peta rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:250.000, transportasi, batas administrasi dan hidrologi yang juga diambil dari peta dasar RBI skala 1:250.000.
Untuk Tahun 2010, BAKOSURTANAL akan melakukan validasi data produk pemetaan global untuk tema landcover, vegetasi, landuse menggunakan data MODIS pada beberapa propinsi seperti Kalimantan Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara, Jogyakarta dan Jawa barat. Dr. Rahmatullah staf pengajar geografi Universitas Indonesia (UI) dilibatkan untuk memperkuat aspek penggunaan data global untuk studi lingkungan dan kebencaan. Kegiatan global Mapping berada di bawah koordinasi Pusat Atlas BAKOSURTANAL, dan Dr. Ir. Mulyanto Darmawan selaku penanggung jawab kegiatan global mapping tersebut.
Berawal dari Konvensi Lingkungan hidup dan Pembangunan “The Earth Summit PBB” di Rio de Janeiro pada Juni 1992, masalah kesenjangan ketersediaan, kualitas, standardisasi dan aksesibilitas data dan informasi spasial antara bangsa-bangsa menjadi topik bahasan. Delapan bab dari Agenda rencana 21 berkaitan dengan kebutuhan untuk menyediakan informasi geografis. Secara khusus, Bab 40 bertujuan mengurangi kesenjangan dalam ketersediaan, kualitas, standardisasi dan aksesibilitas data antara bangsa-bangsa.
Pada tahun yang sama 1992, konsep Pemetaan Global, dan pembentukan badan internasional yang menangani Pemetaan Global, diusulkan oleh Kementerian Pembangunan Jepang (the Ministry of Construction of Japan;MOC), yang saat ini Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata; (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism; MLIT). Selanjutnya pada tahun 1994, Lembaga Survei Geografis Jepang (GSI) mengusulkan draft pertama Spesifikasi peta global. Program ini melibatkan partisipasi banyak Negara termasuk Indonesia.
Spesifikasi peta global telah beberapa kali mengalami perubahan dan tahun 2009 telah diadposi spesifikasi pemetaan global versi 2.0.Produk global mapping meliputi produk raster berupa data Landcover, landuse, vegetasi, elevasi, dan produk vector berupa hidrologi, transportasi, populasion center, dan batas administrasi . Pada tahun 2007, BAKOSURTANAL secara resmi telah mengirimkan data vektor untuk tema elevasi yang degeneralisasi dari data kontur peta rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:250.000, transportasi, batas administrasi dan hidrologi yang juga diambil dari peta dasar RBI skala 1:250.000.
Untuk Tahun 2010, BAKOSURTANAL akan melakukan validasi data produk pemetaan global untuk tema landcover, vegetasi, landuse menggunakan data MODIS pada beberapa propinsi seperti Kalimantan Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara, Jogyakarta dan Jawa barat. Dr. Rahmatullah staf pengajar geografi Universitas Indonesia (UI) dilibatkan untuk memperkuat aspek penggunaan data global untuk studi lingkungan dan kebencaan. Kegiatan global Mapping berada di bawah koordinasi Pusat Atlas BAKOSURTANAL, dan Dr. Ir. Mulyanto Darmawan selaku penanggung jawab kegiatan global mapping tersebut.
Langganan:
Postingan (Atom)