Penyusunan neraca adalah amanah UUD no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan juga UU no 27 tahun 2007 tentang Tata Ruang. Selain itu ada juga Permendagri no 39 tahun 1995.
Penyusunan neraca spasial adalah dalam rangka mendukung amanah undang-undang tersebut. Komponen neraca sumberdaya alam Darat yaitu : Lahan, Hutan, Air dan Mineral. Terkait dengan itu beberapa SNI tentang neraca spasial dapat di akses di :
Neraca SDA air spasial download SNI
Neraca SDA lahan spasial download SNI
Neraca SDA hutan spasial download SNI
Neraca SDA mineral spasial download SNI
Presentasi Neraca SDA alam spasial download File
informasi lebih lanjut bisa menghubungi drmoel@yahoo.com
Jumat, Juli 01, 2011
Adaptasi sosial
SURVEI DAN PEMETAAN ADAPTASI SPASIAL LAHAN PERTANIAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM GLOBAL: STUDI KASUS WILAYAH DAS BODRI , PANTAI UTARA JAWA TENGAH
Salah satu dampak dari perubahan iklim global adalah naiknya permukaan air laut, yang bagi wilayah pesisir jawa tengah berdampak pada peningkatan frekuensi banjir tiap tahunnya. Kejadian banjir ini menggenangi bukan saja wilayah pertanian tetapi juga menyentu daerah pemukiman. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi risiko banjir pada wilayah pesisir, namun upaya tersebuh belum sepenuhnya menjawab permasalahan paling krusial pada wilayah tersebut, “bagaimana adaptasi wilayah pertanian terhadap fenomena perubahan iklim yang diindikasikan oleh meluasnya kawasan genangan air”?. Penelitian ini dimulai dari mengkaji permasalahan fisik wilayah untuk memahami karakteristik banjir, dampaknya terhadap produksi pangan dan bagaimana adaptasi yang dilakukan telah dilakukan terhadap banjir di kawasan DAS Bodri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik fisik wilayah sebagai perilaku adaptasi masyarakat terhadap fenomena banjir di daerah pertanian. Analisis fisik wilayah penelitian dengan menggunakan data multi-temporal yang dikombinasikan dengan analisis multi-resolusi, digunakan untuk melakukan kajian pola dan sebaran bencana banjir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis penggunaan lahan dengan pendekatan, geospasial, temporal, ekologis dan sosial-ekonomis untuk keperluan kajian yang mendalam dalam mendukung “Evaluasi Adaptasi Daerah Rentan Banjir Untuk Kawasan Pertanian Pantura Dengan Pendekatan Geospasial”. Selain itu analisis hubungan antara perubahan penggunaan lahan wilayah hulu dengan perubahan iklim global yang diakibatkan perubahan curah hujan tahunan akan membantu menjawab tujuan penelitian ini. Paper ini menguraikan laporan sementara kegiatan ini riset unggulan terpadu ini. Ditemukan bahwa wilayah survei adaptasi teknis berupa pembangunan tanggul sepanjang sungai Bodri tidak cukup bahkan terkesan kurang efisien dan sangat rawan karena sering tidak mampu menampung debit puncak air sungai. Demikian pula pada beberapa kecamatan sepanjang DAS Bodri seperti Kecamatan Gemuh desa, Gemuh dan Kecamatan kangkung sejak beberapa tahun terakhir ini sering terjadi luapan yang menggenangi lahan pertanian dan desa sekitarnya setinggi 20-40 cm. Kawasan pertanian yang terkena dampak adalah padi sawah, tembakau dan bawang merah. Fenomena meluasnya kawasan banjir dan meningkatnya frekuensi banjir ini bila tidak diantisipasi sedini mungkin akan mempengaruhi kondisi fisik dan pengelolaan wilayah DAS Bodri secara keseluruhan. Sementara setiap perubahan penggunaan lahan ataupun pengolahan lahan dan rekayasa teknis terkait dengan adaptasi banjir oleh masyarakat pada kawasan Bodri akan berpengaruh secara luas pada tiga kabupaten wilayah lainnya, yang dikenal sebagai penghasil utama padi dan tembakau untuk wilayah Jawa Tengah. Dijumpai model adaptasi spasial yang ditemukan pada kawasan pertanian berupa sistem pemanfaatan (fragmentasi) lahan, sistem pengolahan lahan dan pola budidaya tanam.
yang memerlukan tulisan lengkap silahkan email ke drmoel@yahoo.com tersedia pula prosedingnya bisa diperoleh dengan harga Rp.300.000 sudah termasuk ongkos kirim
Salah satu dampak dari perubahan iklim global adalah naiknya permukaan air laut, yang bagi wilayah pesisir jawa tengah berdampak pada peningkatan frekuensi banjir tiap tahunnya. Kejadian banjir ini menggenangi bukan saja wilayah pertanian tetapi juga menyentu daerah pemukiman. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi risiko banjir pada wilayah pesisir, namun upaya tersebuh belum sepenuhnya menjawab permasalahan paling krusial pada wilayah tersebut, “bagaimana adaptasi wilayah pertanian terhadap fenomena perubahan iklim yang diindikasikan oleh meluasnya kawasan genangan air”?. Penelitian ini dimulai dari mengkaji permasalahan fisik wilayah untuk memahami karakteristik banjir, dampaknya terhadap produksi pangan dan bagaimana adaptasi yang dilakukan telah dilakukan terhadap banjir di kawasan DAS Bodri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik fisik wilayah sebagai perilaku adaptasi masyarakat terhadap fenomena banjir di daerah pertanian. Analisis fisik wilayah penelitian dengan menggunakan data multi-temporal yang dikombinasikan dengan analisis multi-resolusi, digunakan untuk melakukan kajian pola dan sebaran bencana banjir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis penggunaan lahan dengan pendekatan, geospasial, temporal, ekologis dan sosial-ekonomis untuk keperluan kajian yang mendalam dalam mendukung “Evaluasi Adaptasi Daerah Rentan Banjir Untuk Kawasan Pertanian Pantura Dengan Pendekatan Geospasial”. Selain itu analisis hubungan antara perubahan penggunaan lahan wilayah hulu dengan perubahan iklim global yang diakibatkan perubahan curah hujan tahunan akan membantu menjawab tujuan penelitian ini. Paper ini menguraikan laporan sementara kegiatan ini riset unggulan terpadu ini. Ditemukan bahwa wilayah survei adaptasi teknis berupa pembangunan tanggul sepanjang sungai Bodri tidak cukup bahkan terkesan kurang efisien dan sangat rawan karena sering tidak mampu menampung debit puncak air sungai. Demikian pula pada beberapa kecamatan sepanjang DAS Bodri seperti Kecamatan Gemuh desa, Gemuh dan Kecamatan kangkung sejak beberapa tahun terakhir ini sering terjadi luapan yang menggenangi lahan pertanian dan desa sekitarnya setinggi 20-40 cm. Kawasan pertanian yang terkena dampak adalah padi sawah, tembakau dan bawang merah. Fenomena meluasnya kawasan banjir dan meningkatnya frekuensi banjir ini bila tidak diantisipasi sedini mungkin akan mempengaruhi kondisi fisik dan pengelolaan wilayah DAS Bodri secara keseluruhan. Sementara setiap perubahan penggunaan lahan ataupun pengolahan lahan dan rekayasa teknis terkait dengan adaptasi banjir oleh masyarakat pada kawasan Bodri akan berpengaruh secara luas pada tiga kabupaten wilayah lainnya, yang dikenal sebagai penghasil utama padi dan tembakau untuk wilayah Jawa Tengah. Dijumpai model adaptasi spasial yang ditemukan pada kawasan pertanian berupa sistem pemanfaatan (fragmentasi) lahan, sistem pengolahan lahan dan pola budidaya tanam.
yang memerlukan tulisan lengkap silahkan email ke drmoel@yahoo.com tersedia pula prosedingnya bisa diperoleh dengan harga Rp.300.000 sudah termasuk ongkos kirim
Jumat, April 29, 2011
Neraca Sumberdaya Alam Spasial
sekilas NSDA Spasial Neraca Sumber Daya Alam spasial adalah satu instrumen perhitungan terhadap ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam satu entitas geografis tertentu yang dimanfaatkan tidak saja untuk mengetahui kondisi eksisting tetapi lebih dari itu digunakan untuk penyusunan kebijakan pembangunan. Neraca sumberdaya alam spasial merupakan pendekatan yang bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif tentang potensi sumberdaya alam yang disajikan dalam bentuk peta neraca sumberdaya alam baik digital maupun analog.
Kegiatan penyusunan neraca sumberdaya alam spasial berawal dari sekitar tahun 1990 an saat itu Dewan Riset Nasional (DRN) kelompok II Sumberdaya Alam dan Energi, melontarkan pemikiran tentang perlu adanya evaluasi sebaran lokasi dan posisi yang yang komprehensif terhadap sumberdaya alam Indonesia, menyangkut berapa ketersediaan, yang telah dimanfaatkan, berapa banyak yang tersisa. Pemikiran dan usaha Dewan Riset tersebut sejalan dengan dengan Permendagri Nomor 9 tahun 1982 tentang P5D, yang menyebutkan bahwa dalam upaya pengelolaan SDA secara berkelanjutan disebutkan neraca sumber daya alam agar dimanfaatkan dan sekaligus dikaitkan siklus perencanaan pembangunan daerah. Pemikiran tersebut juga sejalan dengan kegiatan Bakosurtanal yang oleh Bappenas waktu itu diserahi tugas melakukan pemetaan, inventarisasi dan evaluasi sumberdaya alam nasional.
Melalui kerjasama antara BAPPENAS, BAKOSURTANAL, Dewan Riset Nasional Kelompok II dan Departemen Dalam Negeri, dilaksanakanlah lokakarya dan Rakortek Neraca Sumberdaya Alam di Bogor dan Pontianak. Pada tahun 1991 dan berbagai pertemuan berikutnya antara lain : di Bandung tahun 1993, Jakarta 1994, Malang, 1996, Jakarta 2002, dan yang terakhir adalah di Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 29-30 September 2004. Berbagai pertemuan tersebut menghasilkan berbagai kesepakatan antara lain ditetapkannya Buku Pedoman/Petunjuk Teknis Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Spasial Nasional/Daerah yang disusun oleh berbagai Instansi sektoral terkait, yang meliputi : Neraca sumberdaya hutan ( Departemen Kehutanan), Neraca Sumberdaya Lahan (Badan Pertanahan Nasional ), Neraca Sumberdaya air (Departemen Pekerjaan Umum), dan Neraca Sumberdaya Mineral (Departemen Pertambangan dan Energi), melalui koordinasi dengan dengan Bakosurtanal, Departemen Dalam Negeri dan Instansi terkait Lainnya. Selanjutnya, buku pedoman penyusunan NSAS yang telah disusun oleh berbagai instansi sektoral terkait itu, dikukuhkan dalam Standar Nasional Indonesia ( SNI ) oleh Badan Standarisasi Nasional pada tahun 2001.
Tingkat keberadaan sumberdaya alam dipengaruhi oleh berbagai kendala, yaitu a) penyebaran secara geografis yang tidak merata; b) ketergantungan antara sumberdaya alam (lahan, hutan, air dan mineral) dalam satu kesatuan ekosistem; dan c) keberadaan sumberdaya alam sebagai komponen dari suatu ekosistem dalam lingkungan hidup yang mensuplai bahan mentah, diolah menjadi bahan baku dan akhirnya menghasilkan produk atau barang jadi, tetapi juga menghasilkan limbah.
Peraturan perundangan tentang yang terkait dengan neraca sumberdaya alam adalah tengtang pengelolaan lingkungan hidup (UU No. 23 Tahun 1997), penataan ruang (UU No. 26 Tahun 2007) dan juga pemerintah daerah (UU No 32 Tahun 2004) serta perencanaan pembangunan (UU No 25 Tahun 2004).
LANDASAN HUKUM NSASD
Dasar (basic) dari neraca sumber daya alam spasial, adalah menganalisis data spasial dari periode awal yang disebut sebagai aktiva dan periode akhir yang disebut pasiva. Hasil analisis akan menghasilkan data perubahan sumber daya alam baik yang menyangkut luasan maupun penyebarannya.
Saat ini sedang disiapkan revisi petunjuk teknis neraca SDA
Kegiatan penyusunan neraca sumberdaya alam spasial berawal dari sekitar tahun 1990 an saat itu Dewan Riset Nasional (DRN) kelompok II Sumberdaya Alam dan Energi, melontarkan pemikiran tentang perlu adanya evaluasi sebaran lokasi dan posisi yang yang komprehensif terhadap sumberdaya alam Indonesia, menyangkut berapa ketersediaan, yang telah dimanfaatkan, berapa banyak yang tersisa. Pemikiran dan usaha Dewan Riset tersebut sejalan dengan dengan Permendagri Nomor 9 tahun 1982 tentang P5D, yang menyebutkan bahwa dalam upaya pengelolaan SDA secara berkelanjutan disebutkan neraca sumber daya alam agar dimanfaatkan dan sekaligus dikaitkan siklus perencanaan pembangunan daerah. Pemikiran tersebut juga sejalan dengan kegiatan Bakosurtanal yang oleh Bappenas waktu itu diserahi tugas melakukan pemetaan, inventarisasi dan evaluasi sumberdaya alam nasional.
Melalui kerjasama antara BAPPENAS, BAKOSURTANAL, Dewan Riset Nasional Kelompok II dan Departemen Dalam Negeri, dilaksanakanlah lokakarya dan Rakortek Neraca Sumberdaya Alam di Bogor dan Pontianak. Pada tahun 1991 dan berbagai pertemuan berikutnya antara lain : di Bandung tahun 1993, Jakarta 1994, Malang, 1996, Jakarta 2002, dan yang terakhir adalah di Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 29-30 September 2004. Berbagai pertemuan tersebut menghasilkan berbagai kesepakatan antara lain ditetapkannya Buku Pedoman/Petunjuk Teknis Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Spasial Nasional/Daerah yang disusun oleh berbagai Instansi sektoral terkait, yang meliputi : Neraca sumberdaya hutan ( Departemen Kehutanan), Neraca Sumberdaya Lahan (Badan Pertanahan Nasional ), Neraca Sumberdaya air (Departemen Pekerjaan Umum), dan Neraca Sumberdaya Mineral (Departemen Pertambangan dan Energi), melalui koordinasi dengan dengan Bakosurtanal, Departemen Dalam Negeri dan Instansi terkait Lainnya. Selanjutnya, buku pedoman penyusunan NSAS yang telah disusun oleh berbagai instansi sektoral terkait itu, dikukuhkan dalam Standar Nasional Indonesia ( SNI ) oleh Badan Standarisasi Nasional pada tahun 2001.
Tingkat keberadaan sumberdaya alam dipengaruhi oleh berbagai kendala, yaitu a) penyebaran secara geografis yang tidak merata; b) ketergantungan antara sumberdaya alam (lahan, hutan, air dan mineral) dalam satu kesatuan ekosistem; dan c) keberadaan sumberdaya alam sebagai komponen dari suatu ekosistem dalam lingkungan hidup yang mensuplai bahan mentah, diolah menjadi bahan baku dan akhirnya menghasilkan produk atau barang jadi, tetapi juga menghasilkan limbah.
Peraturan perundangan tentang yang terkait dengan neraca sumberdaya alam adalah tengtang pengelolaan lingkungan hidup (UU No. 23 Tahun 1997), penataan ruang (UU No. 26 Tahun 2007) dan juga pemerintah daerah (UU No 32 Tahun 2004) serta perencanaan pembangunan (UU No 25 Tahun 2004).
LANDASAN HUKUM NSASD
Dasar (basic) dari neraca sumber daya alam spasial, adalah menganalisis data spasial dari periode awal yang disebut sebagai aktiva dan periode akhir yang disebut pasiva. Hasil analisis akan menghasilkan data perubahan sumber daya alam baik yang menyangkut luasan maupun penyebarannya.
Saat ini sedang disiapkan revisi petunjuk teknis neraca SDA
PERAN BAKOSURTANAL DALAM PENYEDIAAN PETA RAWAN BENCANA
Oleh: AsepKarsidi dan Mulyanto Darmawan
(Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)
BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL
Jl. Raya Jakarta – Bogor Km 46 cibinong 16911.T/F: 021 875 4592
Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarakatuh
Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmah NYA sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara “Rapat Fasilitasi Koorinasi Penyiapan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah.
Tidak lupa salam sejahtera kepada semua pembicara dan peserta yang terhormat yang telah berpartisipasi dalam acara yang penting ini. Semoga Rapat kali ini dapat membuahkan hasil transfer pengetahuan dan kerjasama dalam rangka penyiapan sarana dan prasarana bagi penanggulangan bencana di Indonesia.
Bapak-bapak, ibu berserta tamu undangan yang saya hormati
Pembangunan nasional Jangka Panjang (RPJPN) sebagaimana yang diamatkan undang-undang bertujuan membangun kehidupan berbagsa dan bernegara yang merdeka, mempunyai kepastian hukum, sejahtera, cerdas, mandiri dan berkeadilan sosial dan adil. Tujuan ini akan tercapai apabila sumberdaya alam yang ada di wilayah nasional dikelola secara seimbang dan berkelanjutan (sustainable). Selain sumberdaya alam sebagai modal (resources capital), dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dikenal modal dasar pembangunan lainnya yaitu manusia (human capital), masyarakat (sosial capital ), fisik (physical capital), dan keuangan (finance capital).
Selain tersedianya lima modal pembangunan tersebut, patut juga disadari bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional
Saat ini tuntutan kebutuhan masyarakat baik sosio-economic, pengelolaan lingkungan, maupun minimalisasi krisis sumberdaya sangat tinggi. Pada saat bersamaan pemerintah harus dapat pula menjamin kebutuhan masyarakat akan keamanan, baik keamanan dalam arti tradisional seperti aman dari kelaparan, konflik perbatasan, SARA, terorisme, hingga aman dari bencana.
Kita masih belum lupa akan kejadian gempa bumi berkekuatan 8.7 magnitude skal richter dan tsunami di Aceh dan Nias tahun 25 Desember 2004 yang menimbulkan korban jiwa terbesar dalam sejarah peradaban modern manusia atas korban jiwa bencana alam yaitu sekitar 167.000 jiwa (BRR, 2006) dan bencana gunung merapi di Jogjakarta dan terakhir gempa bumi berkuatan 9 MSR yang menimbulkan tsunami di Fukusima jepang yang menimbulkan korban sekitar 12.000 orang lebih. Kejadian bencana yang kerap terjadi tentunya menimbulkan pula harapan masyarakat akan kenyamanan dari bencana.
Bahwa dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta penanggulangan bencana dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya diperlukan data dan informasi.
Sebagaimana diamanatkan dalan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Informasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal tersebut termasuk Informasi Geospasial atau informasi keruangan tentang posisi, letak dan lokasi suatu objek atau masalah dimuka bumi yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
Yang terhormat hadirin, bapak dan ibu sekalian
( Arah kebijakan penanggulangan bencana belajar dari kasus Aceh)
Sebelum berbicara tentang kebijakan penyediaan IG dalam hubungan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, kita akan bahas sekilas tentang bencana dan kebijakan pengelolaan bencana secara umum.
Pengertian bencana menurut UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Jadi bencana (disaster) disebabkan oleh faktor alam dan non alam yang umumnya karena ulah manusia. Lebih jauh kejadian bencana apabila tidak mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat berarti bukan bencana seperti proses longor alamis yang terjadi di tengah laut atau banjir ditengah hutan dalam istilah teknis dikatakan sebagai hazard.
Bencana akan selalu terjadi, namun demikian perhatian harus lebih diarahkan pada upaya pengurangan resiko bencana berupa manajemen resiko bencana, kepedulian dan riset dan pengembangan teknologi bidang kebencanaan. Pengurangan resiko bencana adalah terobosan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan merupakan elemen penting keterlibatan bangsa Indonesia dalam pencapaian tujuan pembangunan secara internasional, yaitu tujuan yang tercakup pada tujuan pembangunan milenium.
Hadirin, bapak dan ibu sekalian yang terhormat,
( Arah kebijakan Penyediaan Informasi geospasial dalam penanggulangan bencana)
Baik hazard ataupun disaster keduanya melibatkan unsur atau karakteristik fisik seperti geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, ataupun non fisik seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah dan jangka waktu tertentu. Sehingga kerawanan bencana biasanya ditentukan dari aspek fisik dan non fisik dengan mempertimbangkan aspek kerentanan daerah. Kedua unsur fisik dan non fisik tersebut dengan bantuan teknologi sistem informasi geografis dan penginderaan jauh pada dasarnya dapat dipetakan untuk memudahkan penyusunan pemetaan kerawanan bencana.
Arah kebijakan penyediaan peta dasar dan tematik yang selanjutnya disebut sebagai Informasi Geospasial (IG) dapat dilihat dari Rancangan Undang Undang Informasi Geospasial , pasal 17 (1,2,3); pasal 23 (3), 24 (1,2) dan 52, intinya yaitu :
(1) Menjamin ketersediaan dan akses IGD
(2) Mewujudkan pneyelenggaraan IG yang efektif dan efisien
(3) Mendorong penggunaan IG dalam berbagai pemerintahan dan aspek kehidupan masyarakat
(4) IG diselenggarakan dan dimutahirkan secara bertahap dan sistematis untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya
(5) Dalam hal terjadi bencana alam, perang, pemekaran atau perubahan wilayah administratif, atau kejadian lainnya yang berakibat berubahnya unsur IGD sehingga mempengaruhi pola dan struktur kehidupan masyarakat, pemutakhiran IGD harus dilakukan tanpa menunggu pemutakhiran secara periodik
(6) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan Bakosurtanal dalam pembuatan peta rawan bencana (peta tematik)
(7) Bakosuranal mengintegrasikan satu atau peta tematik untuk tema baru spt peta rawan bencana
(8) Untuk keperluan penanggulangan bencana, setiap orang harus memberikan IGT yang dimilikinya apabila diminta oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah yang diberi tugas dalam urusan penanggulangan bencana.
Yang terhormat hadirin, bapak dan ibu sekalian
( Manfaat dan Peran IG dalam penanggulangan bencana)
Beberapa manfaat dan peran IG dalam penanggulangan bencana belajar dari kasus support BAKOSURTANAL selama pelaksanaan masa tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias (2005-2009), bencana gempa di padang (2009), Meletusnya gunung merapi Jogjakarta (2010) yaitu :
1. Pembangunan Infrastruktur geospasial Propinsi wilayah bencana
2. Melengkapi pemetaan dasar wilayah bencana
3. Melengkapi pemetaan SDA&L darat, lautt serta pemetaan tematik sektoral
4. Penyusunan database geospasial
5. Dukungan Aplikasi Sistem Informasi geografis
6. Servis dan Pelayanan data geospasial
Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Propinsi (IDSN) wilayah bencana
Dalam konsep pembangunan IDSN yang menjadi komponen utama peningkatan capacity building adalah aspek kelembagaan, peraturan hukuum dan perundangan, data utama, sumberdaya manusia serta kegiatan penelitian dan pengembangan.
Kelima komponen tersebut saling terkait ada data tanpa manusia maka lama akan ditinggalkan pengguna karena tidak data menjadi tidak terbaharui. Sebaliknya tanpa kegiatan penelitiand an pengembangan mesti ada data, maka manusianya menjadi tidak kreatif dan produktif dan sebagainya.
Melengkapi Pemetaan Dasar dan tematik
Untuk membangun wilayah-wilayah yang hancur akibat bencana, berbagai upaya penyediaan peta dasar wajib dilakukan oleh pemerintah. Pendanaan dapat dilakukan melalui pemanfaatan pendanaan multi donor, sebagaimana yang dilakukan di Aceh antara Bakosurtanal dan pemerintah Norwegia dan Australia dalam pemetaan rupabumi sekala 1;10.000 atau BPN dengan World bank dalam program RALAS (Reconstruction of Aceh Land Administration System).
Dengan memanfaatkan ketersediaan data dasar, organisasi lain dapat melakukan penyusunan pemetaan tematik seperti penyusunan perencanaan tata ruang, peta rawan bencana dan peta tematik lainnya.
Penyusunan Database geospasial
Hampir setiap sistem aplikasi selalu melibatkan basis data didalamnya. Basis data adalah koleksi dari data yang terorganisis sedemikian rupa sehingga mudah disimpan, dimaipulasi dan dipergunakan kembali (Date, 2004) .
Basis data yang baik menjamin pengelolaan pekerjaan menjadi lebih baik. Basis data biasanya pula berhubungan dengan metadata yaitu data yang menjelaskan informasi data. Menurut Nugroho (2004) metadata geospasial berarti kumpulan data (dataset) yang berisi informasi tentang data geospasial baik sumber (citation), pemilik (owner), struktur, aturan, batasan dan pembuat (custodian). Biasanya metadata yang dibangun dibuat dengan standard FGDC (Federal Geographic Data Committee).
Basis data geospasial yang membedakan dengan basis data lainnya adalah berupa adanya informasi geografis baik berupa batas koordinat maupun sistem proyeksi. Salah satu contoh basis data yang baik dan sistematis adalah peta rupabumi Indonesia (RBI). Setiap objek RBI diklasifikasikan menjadi beberapa layer dan masing-masing layer memiliki kode unsure, nama dan simbol tertentu.
Dukungan aplikasi sistem informasi geografis dan servis data geospasial
Dalam penanganan bencana kita mengenal tahapan sebelum bencana, masa tanggap darurat dan masa recovery. Pada masa sebelum bencana, mitigasi dan persiapan umum biasa dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya bencana baik berupa penyiapan peraturan, perencanaan yang baik, pengelolaan gedung dan landuse, maupun pembangunan sistem peringatan dini.
Pada masa tanggap darurat, ketersediaan informasi geospasial sangat berarti. Tanggap darurat adalah tindakan pada saat terjadi bencana, berupa koordinasi, pencarian dan penyelamatan (search and rescue), pendugaan kerusakan dan minimalisir kehilangan dari kemungkinan bencana susulan. Menon (1996) menyatakan bahwa pada pada masa darurat penanganan bencana (emergency respon) bantuan yang diperlukan adalah 10% telekomunikasi, 20% operasi dan 70% informasi.
Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi informasi geospasial memainkan peran yang seimbang dan pendukung kegiatan pembangunan dan perbaikan fisik, lingkungan dan sosial.
Yang terhormat hadirin, bapak dan ibu sekalian
( Peluang kerjasama dengan daerah)
Salah satu Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamatkan UU kebencanaan adalah adalah menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
Beberapa peluang kerjasama yang dapat dilakukan adalah
1. Pertukaran (Sharing) data geospasial
2. Kerjasama penyusunan pemetaan rawan bencana
Geospatial data sharing
Aplikasi desktop populer seperti google eart dan google maps, yahoo maps tekah memberikan kontribusi yang sangat pentinag akan kesadaran public untuk mengakses dan membagi (share) informasi data satelit dan peta dijital terkait kondisi permukaan bumi. Fenomena ini memberikan ide dan peluang tentang pembangunan infrastruktur jaringan untuk saling tukar menukar data geospasial untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional.
Penyusunan peta Rawan bencana
Berbagai metodologi pemetaan rawan bencana dengan menggunakan GIS (geographic Information System) saat ini banyak dilakukan baik oleh instansi pemerintah mapun organisasi non pemerintah (Ornop) nasional dan internasional. Untuk meningkatkan kemampuan peran pemerintah daerah dalam menyiapkan peta rawan bencana, maka kerjasama dalam hal penyusunan peta rawan bencana sangat diperlukan. Kerjasama diharapkan tidak hanya pada melahirkan konsep-konsep kebencanaan seperti dokumentasi metodologi, penyusunan SOP, dan petunjuk teknis namun juga action plan untuk pemetaan multi rawan bencana.
Yang terhormat hadirin bapak dan ibu
Dapat kami simpulkan beberapa hal yaitu
Arah kebijakan dalam penyediaan data dasar dan tematik dalam hubungannya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia secara umum termuat dalam RUU IG.
Data geospasial memainkan peran yang sangat penting dalam penanggulangan bencana baik pada saat sebelum bencana, massa tanggap darurat, maupun masa pemulihan baik dalam hal penyediaan data dasar dan pembuatan peta rawan bencana
Peluang kerjasama dengan pemerintahd aerah dilaksanakan dalam kerangka nasional peningkatan peran dan implementasi program IDSN.
Terima kasih atas perhatian anda
Cibinong 16 April 2011
(Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)
BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL
Jl. Raya Jakarta – Bogor Km 46 cibinong 16911.T/F: 021 875 4592
Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarakatuh
Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmah NYA sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara “Rapat Fasilitasi Koorinasi Penyiapan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah.
Tidak lupa salam sejahtera kepada semua pembicara dan peserta yang terhormat yang telah berpartisipasi dalam acara yang penting ini. Semoga Rapat kali ini dapat membuahkan hasil transfer pengetahuan dan kerjasama dalam rangka penyiapan sarana dan prasarana bagi penanggulangan bencana di Indonesia.
Bapak-bapak, ibu berserta tamu undangan yang saya hormati
Pembangunan nasional Jangka Panjang (RPJPN) sebagaimana yang diamatkan undang-undang bertujuan membangun kehidupan berbagsa dan bernegara yang merdeka, mempunyai kepastian hukum, sejahtera, cerdas, mandiri dan berkeadilan sosial dan adil. Tujuan ini akan tercapai apabila sumberdaya alam yang ada di wilayah nasional dikelola secara seimbang dan berkelanjutan (sustainable). Selain sumberdaya alam sebagai modal (resources capital), dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dikenal modal dasar pembangunan lainnya yaitu manusia (human capital), masyarakat (sosial capital ), fisik (physical capital), dan keuangan (finance capital).
Selain tersedianya lima modal pembangunan tersebut, patut juga disadari bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional
Saat ini tuntutan kebutuhan masyarakat baik sosio-economic, pengelolaan lingkungan, maupun minimalisasi krisis sumberdaya sangat tinggi. Pada saat bersamaan pemerintah harus dapat pula menjamin kebutuhan masyarakat akan keamanan, baik keamanan dalam arti tradisional seperti aman dari kelaparan, konflik perbatasan, SARA, terorisme, hingga aman dari bencana.
Kita masih belum lupa akan kejadian gempa bumi berkekuatan 8.7 magnitude skal richter dan tsunami di Aceh dan Nias tahun 25 Desember 2004 yang menimbulkan korban jiwa terbesar dalam sejarah peradaban modern manusia atas korban jiwa bencana alam yaitu sekitar 167.000 jiwa (BRR, 2006) dan bencana gunung merapi di Jogjakarta dan terakhir gempa bumi berkuatan 9 MSR yang menimbulkan tsunami di Fukusima jepang yang menimbulkan korban sekitar 12.000 orang lebih. Kejadian bencana yang kerap terjadi tentunya menimbulkan pula harapan masyarakat akan kenyamanan dari bencana.
Bahwa dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta penanggulangan bencana dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya diperlukan data dan informasi.
Sebagaimana diamanatkan dalan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Informasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal tersebut termasuk Informasi Geospasial atau informasi keruangan tentang posisi, letak dan lokasi suatu objek atau masalah dimuka bumi yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
Yang terhormat hadirin, bapak dan ibu sekalian
( Arah kebijakan penanggulangan bencana belajar dari kasus Aceh)
Sebelum berbicara tentang kebijakan penyediaan IG dalam hubungan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, kita akan bahas sekilas tentang bencana dan kebijakan pengelolaan bencana secara umum.
Pengertian bencana menurut UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Jadi bencana (disaster) disebabkan oleh faktor alam dan non alam yang umumnya karena ulah manusia. Lebih jauh kejadian bencana apabila tidak mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat berarti bukan bencana seperti proses longor alamis yang terjadi di tengah laut atau banjir ditengah hutan dalam istilah teknis dikatakan sebagai hazard.
Bencana akan selalu terjadi, namun demikian perhatian harus lebih diarahkan pada upaya pengurangan resiko bencana berupa manajemen resiko bencana, kepedulian dan riset dan pengembangan teknologi bidang kebencanaan. Pengurangan resiko bencana adalah terobosan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan merupakan elemen penting keterlibatan bangsa Indonesia dalam pencapaian tujuan pembangunan secara internasional, yaitu tujuan yang tercakup pada tujuan pembangunan milenium.
Hadirin, bapak dan ibu sekalian yang terhormat,
( Arah kebijakan Penyediaan Informasi geospasial dalam penanggulangan bencana)
Baik hazard ataupun disaster keduanya melibatkan unsur atau karakteristik fisik seperti geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, ataupun non fisik seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah dan jangka waktu tertentu. Sehingga kerawanan bencana biasanya ditentukan dari aspek fisik dan non fisik dengan mempertimbangkan aspek kerentanan daerah. Kedua unsur fisik dan non fisik tersebut dengan bantuan teknologi sistem informasi geografis dan penginderaan jauh pada dasarnya dapat dipetakan untuk memudahkan penyusunan pemetaan kerawanan bencana.
Arah kebijakan penyediaan peta dasar dan tematik yang selanjutnya disebut sebagai Informasi Geospasial (IG) dapat dilihat dari Rancangan Undang Undang Informasi Geospasial , pasal 17 (1,2,3); pasal 23 (3), 24 (1,2) dan 52, intinya yaitu :
(1) Menjamin ketersediaan dan akses IGD
(2) Mewujudkan pneyelenggaraan IG yang efektif dan efisien
(3) Mendorong penggunaan IG dalam berbagai pemerintahan dan aspek kehidupan masyarakat
(4) IG diselenggarakan dan dimutahirkan secara bertahap dan sistematis untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya
(5) Dalam hal terjadi bencana alam, perang, pemekaran atau perubahan wilayah administratif, atau kejadian lainnya yang berakibat berubahnya unsur IGD sehingga mempengaruhi pola dan struktur kehidupan masyarakat, pemutakhiran IGD harus dilakukan tanpa menunggu pemutakhiran secara periodik
(6) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan Bakosurtanal dalam pembuatan peta rawan bencana (peta tematik)
(7) Bakosuranal mengintegrasikan satu atau peta tematik untuk tema baru spt peta rawan bencana
(8) Untuk keperluan penanggulangan bencana, setiap orang harus memberikan IGT yang dimilikinya apabila diminta oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah yang diberi tugas dalam urusan penanggulangan bencana.
Yang terhormat hadirin, bapak dan ibu sekalian
( Manfaat dan Peran IG dalam penanggulangan bencana)
Beberapa manfaat dan peran IG dalam penanggulangan bencana belajar dari kasus support BAKOSURTANAL selama pelaksanaan masa tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias (2005-2009), bencana gempa di padang (2009), Meletusnya gunung merapi Jogjakarta (2010) yaitu :
1. Pembangunan Infrastruktur geospasial Propinsi wilayah bencana
2. Melengkapi pemetaan dasar wilayah bencana
3. Melengkapi pemetaan SDA&L darat, lautt serta pemetaan tematik sektoral
4. Penyusunan database geospasial
5. Dukungan Aplikasi Sistem Informasi geografis
6. Servis dan Pelayanan data geospasial
Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Propinsi (IDSN) wilayah bencana
Dalam konsep pembangunan IDSN yang menjadi komponen utama peningkatan capacity building adalah aspek kelembagaan, peraturan hukuum dan perundangan, data utama, sumberdaya manusia serta kegiatan penelitian dan pengembangan.
Kelima komponen tersebut saling terkait ada data tanpa manusia maka lama akan ditinggalkan pengguna karena tidak data menjadi tidak terbaharui. Sebaliknya tanpa kegiatan penelitiand an pengembangan mesti ada data, maka manusianya menjadi tidak kreatif dan produktif dan sebagainya.
Melengkapi Pemetaan Dasar dan tematik
Untuk membangun wilayah-wilayah yang hancur akibat bencana, berbagai upaya penyediaan peta dasar wajib dilakukan oleh pemerintah. Pendanaan dapat dilakukan melalui pemanfaatan pendanaan multi donor, sebagaimana yang dilakukan di Aceh antara Bakosurtanal dan pemerintah Norwegia dan Australia dalam pemetaan rupabumi sekala 1;10.000 atau BPN dengan World bank dalam program RALAS (Reconstruction of Aceh Land Administration System).
Dengan memanfaatkan ketersediaan data dasar, organisasi lain dapat melakukan penyusunan pemetaan tematik seperti penyusunan perencanaan tata ruang, peta rawan bencana dan peta tematik lainnya.
Penyusunan Database geospasial
Hampir setiap sistem aplikasi selalu melibatkan basis data didalamnya. Basis data adalah koleksi dari data yang terorganisis sedemikian rupa sehingga mudah disimpan, dimaipulasi dan dipergunakan kembali (Date, 2004) .
Basis data yang baik menjamin pengelolaan pekerjaan menjadi lebih baik. Basis data biasanya pula berhubungan dengan metadata yaitu data yang menjelaskan informasi data. Menurut Nugroho (2004) metadata geospasial berarti kumpulan data (dataset) yang berisi informasi tentang data geospasial baik sumber (citation), pemilik (owner), struktur, aturan, batasan dan pembuat (custodian). Biasanya metadata yang dibangun dibuat dengan standard FGDC (Federal Geographic Data Committee).
Basis data geospasial yang membedakan dengan basis data lainnya adalah berupa adanya informasi geografis baik berupa batas koordinat maupun sistem proyeksi. Salah satu contoh basis data yang baik dan sistematis adalah peta rupabumi Indonesia (RBI). Setiap objek RBI diklasifikasikan menjadi beberapa layer dan masing-masing layer memiliki kode unsure, nama dan simbol tertentu.
Dukungan aplikasi sistem informasi geografis dan servis data geospasial
Dalam penanganan bencana kita mengenal tahapan sebelum bencana, masa tanggap darurat dan masa recovery. Pada masa sebelum bencana, mitigasi dan persiapan umum biasa dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya bencana baik berupa penyiapan peraturan, perencanaan yang baik, pengelolaan gedung dan landuse, maupun pembangunan sistem peringatan dini.
Pada masa tanggap darurat, ketersediaan informasi geospasial sangat berarti. Tanggap darurat adalah tindakan pada saat terjadi bencana, berupa koordinasi, pencarian dan penyelamatan (search and rescue), pendugaan kerusakan dan minimalisir kehilangan dari kemungkinan bencana susulan. Menon (1996) menyatakan bahwa pada pada masa darurat penanganan bencana (emergency respon) bantuan yang diperlukan adalah 10% telekomunikasi, 20% operasi dan 70% informasi.
Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi informasi geospasial memainkan peran yang seimbang dan pendukung kegiatan pembangunan dan perbaikan fisik, lingkungan dan sosial.
Yang terhormat hadirin, bapak dan ibu sekalian
( Peluang kerjasama dengan daerah)
Salah satu Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamatkan UU kebencanaan adalah adalah menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
Beberapa peluang kerjasama yang dapat dilakukan adalah
1. Pertukaran (Sharing) data geospasial
2. Kerjasama penyusunan pemetaan rawan bencana
Geospatial data sharing
Aplikasi desktop populer seperti google eart dan google maps, yahoo maps tekah memberikan kontribusi yang sangat pentinag akan kesadaran public untuk mengakses dan membagi (share) informasi data satelit dan peta dijital terkait kondisi permukaan bumi. Fenomena ini memberikan ide dan peluang tentang pembangunan infrastruktur jaringan untuk saling tukar menukar data geospasial untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional.
Penyusunan peta Rawan bencana
Berbagai metodologi pemetaan rawan bencana dengan menggunakan GIS (geographic Information System) saat ini banyak dilakukan baik oleh instansi pemerintah mapun organisasi non pemerintah (Ornop) nasional dan internasional. Untuk meningkatkan kemampuan peran pemerintah daerah dalam menyiapkan peta rawan bencana, maka kerjasama dalam hal penyusunan peta rawan bencana sangat diperlukan. Kerjasama diharapkan tidak hanya pada melahirkan konsep-konsep kebencanaan seperti dokumentasi metodologi, penyusunan SOP, dan petunjuk teknis namun juga action plan untuk pemetaan multi rawan bencana.
Yang terhormat hadirin bapak dan ibu
Dapat kami simpulkan beberapa hal yaitu
Arah kebijakan dalam penyediaan data dasar dan tematik dalam hubungannya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia secara umum termuat dalam RUU IG.
Data geospasial memainkan peran yang sangat penting dalam penanggulangan bencana baik pada saat sebelum bencana, massa tanggap darurat, maupun masa pemulihan baik dalam hal penyediaan data dasar dan pembuatan peta rawan bencana
Peluang kerjasama dengan pemerintahd aerah dilaksanakan dalam kerangka nasional peningkatan peran dan implementasi program IDSN.
Terima kasih atas perhatian anda
Cibinong 16 April 2011
Senin, September 06, 2010
Kapan jatuhnya 1 Syawal 1431 H
Saya bukan pakar astronomi, namun bersyukur bisa berkawan dengan Dr. Khafid sehingga bisa memahami adanya perbedaan dalam penentuan 1 syawal oleh umat islam, bukan hanya masalah hisab dan rukyat tetapi juag politis dan ego centris ternyat berperan..
Kapan jatuhnya 1 syawal 1431 H (2010), silahkan pilih. Hasil diskusi dengan kawan saya Dr. khafid..(beliau anggota Nisbat Depag 2010 ).. Ada yang rabu, kamis, jumat dan ada yang sabtu... silahkan milih...
Jamaah an Nazir (Goa Sulawesi) dengan ciri rambut di cat merah dan pengikut skitar 100 KK memastikan idul fitri hari rabu, 8 september 2010. Dasar perhitungannya rukyat pengamatan pasang surut dan istijma bulan (purnama) lalu dihitung mundur untuk 1 syawalnya. Dalil yang dipakai hanya al quran ayat ali imron 190-191 ayat ulil albab. Secara ilmiah metode mereka benar dan dapat dipertanggung jawabkan, hanya margin errornya kasar bisa beberapa jam hingga hari.
Jamaah jamaah Naqsabandiyah bermarkas di padang memastikan 1 syawal , sabtu 11 september, pengikut tidak diketahui sekitar 100 KK juga. Dasar mirip jamaah an nazir hanya lebih sederhana hanya memundurkan 5 hari dari lebaran sebelumnya jatuh ahri kamis maka lebaran tahun ini jatuh sabtu.
Hizbur thahir memastikan 1 Syawal jatuh hari kamis, 9 September 2010. Dasarnya hisab dan rukyat global, apabila pada tanggal 29 ramadhan ada wilayah yang telah melihat hilal, maka mereka akan ikut.
Depag dan mayoritas umat islam Indonesia hampir pasti 1 Syawal jatuh jumat 10 september. Metode hisab atronomi dan dengan ditunjang rukyat pada sore harinya hanya untuk memastikan tidak ada kelihatan hilal..
Posisi hilal pada 29 ramadhan jam 18.00 (saat matahari terbenam) wilayah indonesia secara umum bulan memang masih di bawah ufuk/horizon sekitar -2 dan secara teori pasti tidak mungkin terlihat. Sehingga bila ada yang mengklaim melihat hilal, pasti ditolak. Namun untuk wilayah africa posisi hilal pada tanggal 29 ramadhan kemungkinan terlihat karena sudah mencapai +2 (secara teori bisa terlihat). Wajar bila Hizbuz thahir mengikuti negara2 africa (nicaragua kemungkinan melihat).
Perhitungan melihat hilal dengan astronomi lebih akurat daripada pengamatan pasang surut, apabila pasang surut kesalahannya besar karena tergantung pada topografi dasar laut (batimetri) sehingga air terkadang pasang maksimum tidak terjadi pada saat purnama, tetapi lebih beberapa jam ada yang hingga 5 jam, sementara ketelitian perhitungan astronomi adalah 0.08 detik....subhanallah.
Saya tidak bisa menyalahkan adanya kelompok islam yang berbeda saat menentukan 1 syawal, karena pendekatan dan dasar perhitungannya juga berbeda. Namun bisa disimpulkan bahwa ajaran mereka hanya cocok untuk kelompok mereka dan tidak bisa berlaku global. Padahal islam adalah rahmatan lil alaman, untuk semesta alam. Pada saat tersedia teknologi untuk bisa menghitung hilal lebih teliti kenapa memakai teknologi lama.
Teknologi bisa menyatukan perbedaan.. hanya kembali lagi kepada pemimpin spiritual yang ada.. apakah melek teknologi...apabila beberapa kelompok kecil islam spt an nazir dan Naqsabandiyah mengikuti teknologi baru kemungkinan pasti lain hasilnya..
mohon maaf bila ada yang tidak berkenan...
27 ramadhan 1431 H
Kapan jatuhnya 1 syawal 1431 H (2010), silahkan pilih. Hasil diskusi dengan kawan saya Dr. khafid..(beliau anggota Nisbat Depag 2010 ).. Ada yang rabu, kamis, jumat dan ada yang sabtu... silahkan milih...
Jamaah an Nazir (Goa Sulawesi) dengan ciri rambut di cat merah dan pengikut skitar 100 KK memastikan idul fitri hari rabu, 8 september 2010. Dasar perhitungannya rukyat pengamatan pasang surut dan istijma bulan (purnama) lalu dihitung mundur untuk 1 syawalnya. Dalil yang dipakai hanya al quran ayat ali imron 190-191 ayat ulil albab. Secara ilmiah metode mereka benar dan dapat dipertanggung jawabkan, hanya margin errornya kasar bisa beberapa jam hingga hari.
Jamaah jamaah Naqsabandiyah bermarkas di padang memastikan 1 syawal , sabtu 11 september, pengikut tidak diketahui sekitar 100 KK juga. Dasar mirip jamaah an nazir hanya lebih sederhana hanya memundurkan 5 hari dari lebaran sebelumnya jatuh ahri kamis maka lebaran tahun ini jatuh sabtu.
Hizbur thahir memastikan 1 Syawal jatuh hari kamis, 9 September 2010. Dasarnya hisab dan rukyat global, apabila pada tanggal 29 ramadhan ada wilayah yang telah melihat hilal, maka mereka akan ikut.
Depag dan mayoritas umat islam Indonesia hampir pasti 1 Syawal jatuh jumat 10 september. Metode hisab atronomi dan dengan ditunjang rukyat pada sore harinya hanya untuk memastikan tidak ada kelihatan hilal..
Posisi hilal pada 29 ramadhan jam 18.00 (saat matahari terbenam) wilayah indonesia secara umum bulan memang masih di bawah ufuk/horizon sekitar -2 dan secara teori pasti tidak mungkin terlihat. Sehingga bila ada yang mengklaim melihat hilal, pasti ditolak. Namun untuk wilayah africa posisi hilal pada tanggal 29 ramadhan kemungkinan terlihat karena sudah mencapai +2 (secara teori bisa terlihat). Wajar bila Hizbuz thahir mengikuti negara2 africa (nicaragua kemungkinan melihat).
Perhitungan melihat hilal dengan astronomi lebih akurat daripada pengamatan pasang surut, apabila pasang surut kesalahannya besar karena tergantung pada topografi dasar laut (batimetri) sehingga air terkadang pasang maksimum tidak terjadi pada saat purnama, tetapi lebih beberapa jam ada yang hingga 5 jam, sementara ketelitian perhitungan astronomi adalah 0.08 detik....subhanallah.
Saya tidak bisa menyalahkan adanya kelompok islam yang berbeda saat menentukan 1 syawal, karena pendekatan dan dasar perhitungannya juga berbeda. Namun bisa disimpulkan bahwa ajaran mereka hanya cocok untuk kelompok mereka dan tidak bisa berlaku global. Padahal islam adalah rahmatan lil alaman, untuk semesta alam. Pada saat tersedia teknologi untuk bisa menghitung hilal lebih teliti kenapa memakai teknologi lama.
Teknologi bisa menyatukan perbedaan.. hanya kembali lagi kepada pemimpin spiritual yang ada.. apakah melek teknologi...apabila beberapa kelompok kecil islam spt an nazir dan Naqsabandiyah mengikuti teknologi baru kemungkinan pasti lain hasilnya..
mohon maaf bila ada yang tidak berkenan...
27 ramadhan 1431 H
Jumat, September 03, 2010
Program Global Mapping
Salah satu potensi data untuk kegiatan pemetaan dan evaluasi sumberdaya alam adalah pemetaan global atau global mapping. Kegiatan global mapping sudah mulai dilakukan BAKOSURTANAL sejak tahun 2004, dalam hal ini oleh pusat Atlas BAKOSURTANAL. Sebagai bagian dari organisasi dunia bidang pemetaan, keterlibatan BAKOSURTANAL dalam kegiatan global mapping adalah hal wajar dan sangat perlu.
Saat ini anggota global mapping tercatat sudah lebih dari 124 negara dari seluruh dunia. Mereka secara kontinu menyediakan dalam format yang standard data global wilayah mereka. Khusus Indonesia data tersebut disediakan oleh BAKOSURTANAL dalam versi pertama berupa data pada tile grid 15x15 derajat. Tema yang tersedia adalah : elevasi, liputan lahan, vegetasi, landuse, hidrologi, population center, batas administrasi dan transportasi pada skala 1.:1.000.000.
Pentingnya pemetaan global dirasakan sejak konferensi lingkungan hidup PBB tahun 1972, dimana manusia mulai menyadari bahwa masalah lingkungan global harus diselesaikan pada skala global dan lewat kerjasama global. Kementrian Pembangunan Jepang (Ministry of Construction of Japan), sejak tahun 1992 telah memelopori pembentukan sekretariat internasional terkait global mapping yaitu ISCGM (International steering committee for global mapping). BAKOSURTANAL bersama Organisasi-organisasi dan institusi-institusi di seluruh dunia mendukung ide tersebut dan berusaha untuk menyediakan dan berbagi peta global pada skala 1:1.000.000. Data tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh siapapun sebagai informasi mengenai kondisi bumi terkini serta perubahan-perubahan yang sedang atau telah terjadi di dalamnya. Saat ini program pemetaan global telah melibatkan banyak negara yang tertarik dengan konsep global mapping.
Menyadari perlunya global mapping, ISCGM lewat Geographical Survey Institute (GSI), mengajukan spesifikasi peta global. Pada pertemuan ISCGM ke 16 di Bankok di usulkan spek ver. 2.0 menggantikan spek ver 1.4. spesifikasi versi peta global dapat di unduh di sini : Spesifikasi, Laporan GM 2009
MD
Saat ini anggota global mapping tercatat sudah lebih dari 124 negara dari seluruh dunia. Mereka secara kontinu menyediakan dalam format yang standard data global wilayah mereka. Khusus Indonesia data tersebut disediakan oleh BAKOSURTANAL dalam versi pertama berupa data pada tile grid 15x15 derajat. Tema yang tersedia adalah : elevasi, liputan lahan, vegetasi, landuse, hidrologi, population center, batas administrasi dan transportasi pada skala 1.:1.000.000.
Pentingnya pemetaan global dirasakan sejak konferensi lingkungan hidup PBB tahun 1972, dimana manusia mulai menyadari bahwa masalah lingkungan global harus diselesaikan pada skala global dan lewat kerjasama global. Kementrian Pembangunan Jepang (Ministry of Construction of Japan), sejak tahun 1992 telah memelopori pembentukan sekretariat internasional terkait global mapping yaitu ISCGM (International steering committee for global mapping). BAKOSURTANAL bersama Organisasi-organisasi dan institusi-institusi di seluruh dunia mendukung ide tersebut dan berusaha untuk menyediakan dan berbagi peta global pada skala 1:1.000.000. Data tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh siapapun sebagai informasi mengenai kondisi bumi terkini serta perubahan-perubahan yang sedang atau telah terjadi di dalamnya. Saat ini program pemetaan global telah melibatkan banyak negara yang tertarik dengan konsep global mapping.
Menyadari perlunya global mapping, ISCGM lewat Geographical Survey Institute (GSI), mengajukan spesifikasi peta global. Pada pertemuan ISCGM ke 16 di Bankok di usulkan spek ver. 2.0 menggantikan spek ver 1.4. spesifikasi versi peta global dapat di unduh di sini : Spesifikasi, Laporan GM 2009
MD
Rabu, Februari 24, 2010
Sistem WebGIS untuk Kepresidenan RI Masih Belum Memuaskan
Hasil monitoring oleh kepala UKP4 (unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan)kUntoro Mangkusubroto tanggal 10 Febuari 2010 atas sistem WebGIS untuk ke presidenan di Binagraha yang dikembangkan oleh BAKOSURTANAL dan beberapa Kementrian dan lembaga (K/L) terkait terkesan masih belum memuaskan.
Mesti data yang disajikan sudah cukup lengkap, namun dari segi kemasan masih jauh dari memuaskan, demikian pula dari segi kecepatan akses, kedinamisan data dan kedetilan informasi perlu banyak perbaikan. Sehingga terkesan seperti hanya menampilkan informasi data di tiap K/L dan belum mewakili kemauan presiden atau mewakili program prioritas nasional.
Menurut pendapat Kuntoro, sistem tersebut masih perlu disempurnakan terutama untuk bisa mengadopsi feature seperti yang ada di google, fungsi GIS seperti layering untuk melihat keterkaitan antara data pembangunan antar layer. Secara singkat disampaikan bahwa sistem informasi kedepan untuk evaluasi P1T dan P5T diharapkan mempunyai tampilan seperti google dengan data terbaru dan terdapat kemampuan standard GIS untuk analisis. Data GIS tematik pembangunan disiapkan oleh K/L masing-masing, dengan standard format GIS dan peta dasar dari BAKOSURTANAL.
Menindak lanjuti evaluasi di atas, Senin, 16 Febuari 2009 BAKOSURTANAL diwakili oleh skretaris Utama (Sukendra Martha) , Toto Punto Dewo (plt Deputi IDSN), Bebas Purnawan (kepala Pusat Jaringan) dan M. Arief Syafii (Kepala bidang jaringan dan standard Data) menerima kunjungan Agung Hardjono selaku Deputi III UKP4 bidang teknologi. Tim UKP4 terdiri dari Tomi Mulia Hasan selaku staf khusus kepala UKP-4 dan Yan Adikusuma dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang di tempatkan di Binagraha. Kunjungan Deputi III berserta rombongan tersebut sebagai tindak lanjut bantuan Bakosurtanal dalam menyiapkan sistem informasi pengawasan pembangunan berbasis spasial.
Menurut pak Agung, peran BAKOSURTANAL sangat vital dalam menyiapkan data GIS untuk UKP4. “Kedepan UKP4 ingin membangun sistem informasi berbasis spasial. Naturenya presiden hanya menerima laporan dari K/L atas program dan janji-janji presiden selama kampanye” tambahnya.
Lemsaneg bertugas mengamankan sistem informasi tersebut hanya untuk keperluan presiden dalam sistem searah.
Laporan dari instansi terkait yang diharapkan di sampaikan ke presiden adalah secara periodik dalam waktu 1 bulan atau maksimal 3 bulan. Laporan tersebut memuat koordinat dari fisik yang dihasilkan. Diakui oleh pak Agung bahwa proses perencanaan data memang tidak ada yang realtime, kecuali untuk bidang keuangan. Sementara program fisik P1T dan P5T output fisiknya tidak realtime.
Sebagaimana diketahui program 100 hari pemerintah baru saja berakhir 1 Februari 2010, hasilnya telah dipresentasikan oleh presiden dalam sidang kabinet di Cipanas (12 Februari 2010). Yang mungkin tidak tereskpose media adalah digunakannya data dan teknologi GIS untuk membantu unit kerja presiden. Dalam sidang kabinet dicipanas ditunjukkan bagaimana sistem Google dan data GIS secara terintegrasi membantu pelaporan program fisik 100 hari. Presentasi oleh kepala UKP4, Kuntoro Mangkusubroto tersebut diapresiasi oleh kementrian dan lembaga yang hadir.
Berawal dari keinginan menggunakan teknologi GIS untuk pengawasan pembangunan, sejak oktober 2009, tim UKP4 telah melakukan pembicaraan dengan BAKOSURTANAL untuk menyusun sistem pengawasan pembangunan berbasis data geospasial. Sejak itu secara intensif BAKOSURTANAL yang diwakili Dr. Mulyanto Darmawan diperbantukan ke UKP4 untuk mengkoordinasikan keinginan tersebut. Sistem tersebut melibatkan pula peran Kementrian dan lembaga (K/L) lain.
Untuk pengawasan program pembangunan satu tahun (P1T) dan program lima tahun (P5T), sistem WebGIS awal yang dikembangkan oleh tim BAKOSURTANAL dan UKP4 (http://geoservice.bakosurtanal.go.id/program100hari) diharapkan lebih disempurnakan dengan memasukkan aspek fisik hasil pembangunan. Beberapa tema fisik program pembangunan sudah dimasukkan dalam sistem GIS, seperti pembangunan jalan, pembangunan pasar, desa bordering, pembangunan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS), desa ceria dan desa pintar.
Mesti data yang disajikan sudah cukup lengkap, namun dari segi kemasan masih jauh dari memuaskan, demikian pula dari segi kecepatan akses, kedinamisan data dan kedetilan informasi perlu banyak perbaikan. Sehingga terkesan seperti hanya menampilkan informasi data di tiap K/L dan belum mewakili kemauan presiden atau mewakili program prioritas nasional.
Menurut pendapat Kuntoro, sistem tersebut masih perlu disempurnakan terutama untuk bisa mengadopsi feature seperti yang ada di google, fungsi GIS seperti layering untuk melihat keterkaitan antara data pembangunan antar layer. Secara singkat disampaikan bahwa sistem informasi kedepan untuk evaluasi P1T dan P5T diharapkan mempunyai tampilan seperti google dengan data terbaru dan terdapat kemampuan standard GIS untuk analisis. Data GIS tematik pembangunan disiapkan oleh K/L masing-masing, dengan standard format GIS dan peta dasar dari BAKOSURTANAL.
Menindak lanjuti evaluasi di atas, Senin, 16 Febuari 2009 BAKOSURTANAL diwakili oleh skretaris Utama (Sukendra Martha) , Toto Punto Dewo (plt Deputi IDSN), Bebas Purnawan (kepala Pusat Jaringan) dan M. Arief Syafii (Kepala bidang jaringan dan standard Data) menerima kunjungan Agung Hardjono selaku Deputi III UKP4 bidang teknologi. Tim UKP4 terdiri dari Tomi Mulia Hasan selaku staf khusus kepala UKP-4 dan Yan Adikusuma dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang di tempatkan di Binagraha. Kunjungan Deputi III berserta rombongan tersebut sebagai tindak lanjut bantuan Bakosurtanal dalam menyiapkan sistem informasi pengawasan pembangunan berbasis spasial.
Menurut pak Agung, peran BAKOSURTANAL sangat vital dalam menyiapkan data GIS untuk UKP4. “Kedepan UKP4 ingin membangun sistem informasi berbasis spasial. Naturenya presiden hanya menerima laporan dari K/L atas program dan janji-janji presiden selama kampanye” tambahnya.
Lemsaneg bertugas mengamankan sistem informasi tersebut hanya untuk keperluan presiden dalam sistem searah.
Laporan dari instansi terkait yang diharapkan di sampaikan ke presiden adalah secara periodik dalam waktu 1 bulan atau maksimal 3 bulan. Laporan tersebut memuat koordinat dari fisik yang dihasilkan. Diakui oleh pak Agung bahwa proses perencanaan data memang tidak ada yang realtime, kecuali untuk bidang keuangan. Sementara program fisik P1T dan P5T output fisiknya tidak realtime.
Sebagaimana diketahui program 100 hari pemerintah baru saja berakhir 1 Februari 2010, hasilnya telah dipresentasikan oleh presiden dalam sidang kabinet di Cipanas (12 Februari 2010). Yang mungkin tidak tereskpose media adalah digunakannya data dan teknologi GIS untuk membantu unit kerja presiden. Dalam sidang kabinet dicipanas ditunjukkan bagaimana sistem Google dan data GIS secara terintegrasi membantu pelaporan program fisik 100 hari. Presentasi oleh kepala UKP4, Kuntoro Mangkusubroto tersebut diapresiasi oleh kementrian dan lembaga yang hadir.
Berawal dari keinginan menggunakan teknologi GIS untuk pengawasan pembangunan, sejak oktober 2009, tim UKP4 telah melakukan pembicaraan dengan BAKOSURTANAL untuk menyusun sistem pengawasan pembangunan berbasis data geospasial. Sejak itu secara intensif BAKOSURTANAL yang diwakili Dr. Mulyanto Darmawan diperbantukan ke UKP4 untuk mengkoordinasikan keinginan tersebut. Sistem tersebut melibatkan pula peran Kementrian dan lembaga (K/L) lain.
Untuk pengawasan program pembangunan satu tahun (P1T) dan program lima tahun (P5T), sistem WebGIS awal yang dikembangkan oleh tim BAKOSURTANAL dan UKP4 (http://geoservice.bakosurtanal.go.id/program100hari) diharapkan lebih disempurnakan dengan memasukkan aspek fisik hasil pembangunan. Beberapa tema fisik program pembangunan sudah dimasukkan dalam sistem GIS, seperti pembangunan jalan, pembangunan pasar, desa bordering, pembangunan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS), desa ceria dan desa pintar.
Analisis Kebijakan survei dan Pemetaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
BAKOSURTANAL melalui Deputi Survei Dasar Sumberdaya Alam telah menyelesaikan draft awal dokumen analisis kebijakan survei dan pemetaan tematik sumberdaya alam. Dokumen setebal 72 halaman diharapkan menjadi cetak biru kegiatan pusat-pusat di Deputi Survei Dasar Sumberdaya Alam dalam melaksanakan program kegiatan 2010-2014.
Program ini dilaksanakan ini dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah 2010- 2014 bidang survei dan pemetaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup BAKOSURTANAL. Lebih lanjut adalah diharapkan dapat memberikan arah dan sekaligus sebagai acuan dalam mewujudkan visi dan misi dan program survei dan pemetaan dasar sumberdaya alam dan lingkungan.
Dokumen ini berisi ulasan tentang kecenderungan perkembangan teknologi survei dan pemetaan serta kondisi yang diharapkan dalam lima tahun kedepan, analisis linkungan startegis, keterkaitan antara program survei dan pemetaan tematik. Dokumen ini merupakan dkumen bottom up dari praktisi survei dan pemetaan tematik dari bidang-bidang yang ada di kedeputian survei dasar sumberdaya alam. Selain itu juga merekap produk survei dan pemetaan sumberdaya alam dan lingkungan sejak tahun 1999 yang terdiri atas dokumen, produk peta, buku dan system aplikasi.
Draft awal ini masih harus disempurkan lagi terutama terkait dengan dengan program prioritas nasional yang berangkat dari visi misi presiden sperti yang tertuang dalam keputusan presiden nomor 5 tahun 2010.
Walau demikian, hasil penting dari dokumen ini telah mencerminkan sutu visoner kedepan akan pemetaan tematik di BAKOSURTANL. Peralihat dan pengumpulan menjadi pemanfatan. Ini tergambar dari visi yang dihasilkan yaitu Assesibilitas, kontinuitas dan Utilitas (AKU) informasi geospasial sumberdaya alam dan lingkungan. Diharapkan setiap kegiatan baik survei, pemetaan dan termasuk penelitian tematik diharapkan bias menjawab akan implementasi AKU.
Program ini dilaksanakan ini dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah 2010- 2014 bidang survei dan pemetaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup BAKOSURTANAL. Lebih lanjut adalah diharapkan dapat memberikan arah dan sekaligus sebagai acuan dalam mewujudkan visi dan misi dan program survei dan pemetaan dasar sumberdaya alam dan lingkungan.
Dokumen ini berisi ulasan tentang kecenderungan perkembangan teknologi survei dan pemetaan serta kondisi yang diharapkan dalam lima tahun kedepan, analisis linkungan startegis, keterkaitan antara program survei dan pemetaan tematik. Dokumen ini merupakan dkumen bottom up dari praktisi survei dan pemetaan tematik dari bidang-bidang yang ada di kedeputian survei dasar sumberdaya alam. Selain itu juga merekap produk survei dan pemetaan sumberdaya alam dan lingkungan sejak tahun 1999 yang terdiri atas dokumen, produk peta, buku dan system aplikasi.
Draft awal ini masih harus disempurkan lagi terutama terkait dengan dengan program prioritas nasional yang berangkat dari visi misi presiden sperti yang tertuang dalam keputusan presiden nomor 5 tahun 2010.
Walau demikian, hasil penting dari dokumen ini telah mencerminkan sutu visoner kedepan akan pemetaan tematik di BAKOSURTANL. Peralihat dan pengumpulan menjadi pemanfatan. Ini tergambar dari visi yang dihasilkan yaitu Assesibilitas, kontinuitas dan Utilitas (AKU) informasi geospasial sumberdaya alam dan lingkungan. Diharapkan setiap kegiatan baik survei, pemetaan dan termasuk penelitian tematik diharapkan bias menjawab akan implementasi AKU.
Global Mapping di Indonesia
Sejak tahun 2005, BAKOSURTANAL mulai aktif dalam kegiatan global mapping, berupa penyiapan data global dan pengiriman tenaga terlatih ke Jepang . Tujuan utama proyek global mapping ini adalah untuk membawa semua bangsa dan organisasi pemetaan dunia, semacam BAKSOURTANAL, untuk bersama-sama untuk mengembangkan dan menyediakan akses yang mudah dan terbuka dalam bentuk digital global geografis pada skala 1:1 juta. Keiuktsertaan BAKOSURTANAL dalam menyiapkan produk global mapping untuk memfasilitasi pelaksanaan kesepakatan global dan konvensi lingkungan, pemantauan fenomena utama lingkungan dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam konteks pembangunan berkelanjutan termasuk kebencanaan.
Berawal dari Konvensi Lingkungan hidup dan Pembangunan “The Earth Summit PBB” di Rio de Janeiro pada Juni 1992, masalah kesenjangan ketersediaan, kualitas, standardisasi dan aksesibilitas data dan informasi spasial antara bangsa-bangsa menjadi topik bahasan. Delapan bab dari Agenda rencana 21 berkaitan dengan kebutuhan untuk menyediakan informasi geografis. Secara khusus, Bab 40 bertujuan mengurangi kesenjangan dalam ketersediaan, kualitas, standardisasi dan aksesibilitas data antara bangsa-bangsa.
Pada tahun yang sama 1992, konsep Pemetaan Global, dan pembentukan badan internasional yang menangani Pemetaan Global, diusulkan oleh Kementerian Pembangunan Jepang (the Ministry of Construction of Japan;MOC), yang saat ini Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata; (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism; MLIT). Selanjutnya pada tahun 1994, Lembaga Survei Geografis Jepang (GSI) mengusulkan draft pertama Spesifikasi peta global. Program ini melibatkan partisipasi banyak Negara termasuk Indonesia.
Spesifikasi peta global telah beberapa kali mengalami perubahan dan tahun 2009 telah diadposi spesifikasi pemetaan global versi 2.0.Produk global mapping meliputi produk raster berupa data Landcover, landuse, vegetasi, elevasi, dan produk vector berupa hidrologi, transportasi, populasion center, dan batas administrasi . Pada tahun 2007, BAKOSURTANAL secara resmi telah mengirimkan data vektor untuk tema elevasi yang degeneralisasi dari data kontur peta rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:250.000, transportasi, batas administrasi dan hidrologi yang juga diambil dari peta dasar RBI skala 1:250.000.
Untuk Tahun 2010, BAKOSURTANAL akan melakukan validasi data produk pemetaan global untuk tema landcover, vegetasi, landuse menggunakan data MODIS pada beberapa propinsi seperti Kalimantan Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara, Jogyakarta dan Jawa barat. Dr. Rahmatullah staf pengajar geografi Universitas Indonesia (UI) dilibatkan untuk memperkuat aspek penggunaan data global untuk studi lingkungan dan kebencaan. Kegiatan global Mapping berada di bawah koordinasi Pusat Atlas BAKOSURTANAL, dan Dr. Ir. Mulyanto Darmawan selaku penanggung jawab kegiatan global mapping tersebut.
Berawal dari Konvensi Lingkungan hidup dan Pembangunan “The Earth Summit PBB” di Rio de Janeiro pada Juni 1992, masalah kesenjangan ketersediaan, kualitas, standardisasi dan aksesibilitas data dan informasi spasial antara bangsa-bangsa menjadi topik bahasan. Delapan bab dari Agenda rencana 21 berkaitan dengan kebutuhan untuk menyediakan informasi geografis. Secara khusus, Bab 40 bertujuan mengurangi kesenjangan dalam ketersediaan, kualitas, standardisasi dan aksesibilitas data antara bangsa-bangsa.
Pada tahun yang sama 1992, konsep Pemetaan Global, dan pembentukan badan internasional yang menangani Pemetaan Global, diusulkan oleh Kementerian Pembangunan Jepang (the Ministry of Construction of Japan;MOC), yang saat ini Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata; (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism; MLIT). Selanjutnya pada tahun 1994, Lembaga Survei Geografis Jepang (GSI) mengusulkan draft pertama Spesifikasi peta global. Program ini melibatkan partisipasi banyak Negara termasuk Indonesia.
Spesifikasi peta global telah beberapa kali mengalami perubahan dan tahun 2009 telah diadposi spesifikasi pemetaan global versi 2.0.Produk global mapping meliputi produk raster berupa data Landcover, landuse, vegetasi, elevasi, dan produk vector berupa hidrologi, transportasi, populasion center, dan batas administrasi . Pada tahun 2007, BAKOSURTANAL secara resmi telah mengirimkan data vektor untuk tema elevasi yang degeneralisasi dari data kontur peta rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:250.000, transportasi, batas administrasi dan hidrologi yang juga diambil dari peta dasar RBI skala 1:250.000.
Untuk Tahun 2010, BAKOSURTANAL akan melakukan validasi data produk pemetaan global untuk tema landcover, vegetasi, landuse menggunakan data MODIS pada beberapa propinsi seperti Kalimantan Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara, Jogyakarta dan Jawa barat. Dr. Rahmatullah staf pengajar geografi Universitas Indonesia (UI) dilibatkan untuk memperkuat aspek penggunaan data global untuk studi lingkungan dan kebencaan. Kegiatan global Mapping berada di bawah koordinasi Pusat Atlas BAKOSURTANAL, dan Dr. Ir. Mulyanto Darmawan selaku penanggung jawab kegiatan global mapping tersebut.
Senin, Desember 07, 2009
Suggestions derived from the joint activities of the Borneo Sustainability Forum
Communiqué version 03 20 November 2009
Suggestions derived from the joint activities of the Borneo Sustainability Forum
Importance of Borneo
Maintaining natural forest ecosystems in Borneo is important to meet the goals of UNFCCC because they are one of the carbon-densest forests and store a considerable fraction of terrestrial carbon of the world. They also harbour a rich assemblage of biological diversity and provide a range of services for human well-being both in a local and global context.
Present land-cover status
1. There are diverse types of natural forest ecosystems, each of which has adapted to a specific habitat and contains a highest amount of carbon in the habitat and a rich assemblage of biological diversity. If these ecosystems are converted, the consequence will be an inevitable net loss of carbon and biological diversity. As of 2005, the areas of major ecosystem types, which are relatively intact, are summarized as follows:
Table 1. The areas of major ecosystem types in Borneo, which are relatively intact as of 2005.
Area (ha)
Mangrove forest 613,269
Swamp forest (including peat swamp) 9,319,451
Lowland forest (below 800 m) 23,533,588
Upper dipterocarp forest (800-1200 m) 4,435,425
Mountain forest (above 1,200 m) 1,825,344
#These figures were derived from a land cover classification based on MODIS satellite data (Langner et al. 2007). The accuracy of the classification was almost 85%.
Literature
Langner A, Miettinen J, Siegert F (2007) Land cover change 2002–2005 in Borneo and the role of fire derived from MODIS imagery. Global Change Biology, 13, 2329–2340.
2. Deforestation and severe forest degradation are occurring in each ecosystem type. The overall rate of deforestation and severe degradation (those forests which considerably decreased in cover) in Borneo with all major ecosystem types combined was 2.15 million ha during the 3 years between 2002 and 2005. The annual deforestation and degradation rate relative to the forested area of 2002 was 1.7% during 2002-2005..
3. Generally, there are three types of land categories in Borneo, each of which needs to be managed in a specific way to maximize the long-term stability of carbon stock and other benefits for human well-being. Totally protected areas occupy 16.1% of Borneo (without Brunei) and need to be managed with the least human interference. Permanent forest estates are set aside for multiple human uses to receive a range of ecosystem services and exceed 45.5% of the total land area (without Brunei). Permanent forest estates need to be sustainably managed to harmonize human uses with carbon stock and conservation. State lands (government lands outside protected areas and permanent forest estates), which are still supporting remnants of natural forest ecosystems, may function to store carbon and to conserve biological diversity. State lands need to be managed with a legitimate ecosystem approach.
Future projections and consequences
1. Agricultural expansion will drastically reduce the area of the forests in state lands or other lands outside the permanent forest estates if the current rate of developments continues.
2. Degradation of the forests inside the permanent forest estates in Borneo (33,170,839 ha or 45.5% of Borneo except for Brunei) likely proceeds unless sustainable management policies are adopted and implemented as well as law strictly enforced.
3. Repeated occurrence of severe droughts (equivalent to the 1998 El Nino drought) may drastically reduce the above-ground biomass of the permanent forest estate and the net carbon loss can be as high as 50 ton carbon per ha. Combined effects of droughts and logging will further exacerbate the degradation of the forests.
4. Effects of fire will remain for a prolonged time in the future even if burning stops. Mortality of the remaining trees in burnt forests will remain high and droughts will prevent the burnt forests from recovering.
5. Reduced forest cover or stature may increase stream discharge and will change the hydrological cycles.
6. Upstream land uses may increase the total annual water yield, which in turn increases the total sediment yield in the downstream mangrove ecosystems. Such effects cause a change in the structure and function of the mangrove ecosystems, which are viable as nursery ground for many marine animals and thus will strongly affect fishery.
7. Poor logging practices reduce the biological diversity and above-ground biomass in the residual forest stands, while reduced-impact logging can maintain the diversity and biomass at the level comparable to a pre-harvest status.
8. Low level of environmental awareness may constraint achievements under the goals of sustainable forest management.
9. All these facts and projections taken into account, only 16.1% area of the terrestrial ecosystems (or 11.77 million ha; extant and proposed totally protected areas) of Borneo will remain relatively intact and provide healthy ecosystem services while virtually all other areas become non-forest categories or heavily degraded forests in the near future (Brunei not counted) (worst scenario).
10. If sustainable forestry is implemented, the rate of forest degradation will be ameliorated in 33.17 million ha or 45.5% of Borneo (Brunei not counted) (optimistic scenario). Upstream land uses will inevitably cause the degradation of downstream estuary mangrove ecosystems. However, virtually all ecosystems will be influenced by the global warming accompanying droughts irrespective of management.
Adaptations/Mitigations
1. Protected areas need to be increased, in particular, those found in isolation need to be connected to larger fragments to gain synergy of governance and sustainability.
2. Threats to protected areas need to be addressed i.e. development, population pressure, urban growth, uncontrolled tourism, natural disasters, agricultural developments, etc.
3. As a matter of land-use policy, permanent forest estates (PFE) should be established or maintained and protected by law. Thus, PFE should be designated for the permanent maintenance of forest cover.
4. Sustainable forestry needs to be adopted and implemented within each forest reserve. At the core is the balanced allocation of lands between intensively cultivated forest plantations and extensively managed natural forests.
5. Adaptation actions need to be considered at the forest level, including gene management, forest regeneration, forest silviculture and management, as well as pest and disease control.
6. Forest management in Borneo needs to adopt and develop mechanisms based on the international framework to reduce carbon emissions from deforestation and forest degradation (REDD).
7. Reduce the discrepancies between central-local governments’ interests that put pressure on the forests such as transmigration, expropriation and resulting frictions, thus leading to elevated deforestation rates, e.g. by the use of fire for land clearing.
8. There is a need to create greater access to eco-friendly markets for forest products.
9. Local communities are an important part of the forest landscape and their farming practices must be based on mechanisms that reduce emissions from agriculture, forestry and other land use activities.
10. Forest managers and policy makers must adopt an integrated ecosystem management based on an “eco-regional concept” to maximize the chances of capturing all conservation targets in sufficient number and distribution for their long-term survival.
11. The role of third party certification in forest management will help advance best practices, and need to be promoted among forest owners.
12. The Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) initiative will guide existing oil palm plantations to best management practices, however, should not be construed as an encouragement to convert natural forests to new oil palm plantation.
13. There is a need to improve societal education level and raise environmental awareness to support the goals of sustainable forest management.
14. Knowledge production and policy decision on land-use change must be based on research results, and there is a need for greater investment in research.
Scientists concerned with the biological conservation and sustainable forest management of Borneo formed the Borneo Sustainability Forum in 2007 and received a grant from JSPS Asia-Africa Science Platform Program “Building a center for ecosystem ecology to develop societal adaptability for the land-use change in tropical rain forests (2007-2009). It is a voluntary group of scientists in the fields of forestry, natural history, ecology and conservation from Brunei, Indonesia, Malaysia and Japan. The goals of the forum are to study present and future land-use patterns and their consequences, and to suggest societal adaptations for policy makers with shared scenarios across political boarders of Borneo. The forum organized a series of three annual seminars entitled “Land-use Change and Societal Adaptation under Global Climate Change in Asian Tropical Rain Forests.” Land-use data and suggestions were compiled from these seminars by the following writing team.
Writing team
Indonesia: Rita Diana and Mohammad Sumaryono (Mulawarman U.), and Mulyanto Darmawan (Bakosurtanal)
Japan: Motohiro Hasegawa (Forestry Forest Products Res. Inst.), Nobuo Imai (Kyoto U.), Kanehiro Kitayama (Kyoto U.), Andreas Langner (Kyoto U.) and Masa-aki Takyu (Tokyo U. Agri.)
Malaysia: Rahimatsah Amat (WWF Malaysia), Jamili Nais (Sabah Parks), Robert Ong (Sabah Forestry Dept.), Mahmud Sudin (U. Malaysia Sabah), John Tay (U. Malaysia Sabah) and Jupiri Titin (Sabah Forestry Dept.)
Forum members
Principal investigator, Kanehiro Kitayama (Kyoto U.)
Indonesian coordinator, Mulyanto Darmawan (Bakosurtanal)
Malaysian coordinator, John Tay (U. Malaysia Sabah)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Please address any comments at Kanehiro Kitayama
Graduate School of Agriculture, Kyoto University, Kitashirakawa Oiwake-cho, Sakyo-ku, Kyoto,
606-8502, Japan
Ph. +81-75-753-6078; Email, Kanehiro@kais.kyoto-u.ac.jp
Selasa, November 10, 2009
Infrastruktur Data Spasial Nasional dan Usaha Penyelamatan Diri dari Tsunami
Pendahuluan
Saat ini istilah tsunami menjadi momok yang paling menakutkan bagi bangsa Indonesia. Khususnya bagi masyarakat yang hidup disepanjang pantai atau mereka yang mengandalkan hidup dan kehidupannya dari sektor kelautan mudah sekali cemas, apabila terjadi sedikit saja gempa di wilayahnya. Kita tentunya tidak lupa peristiwa tsunami di Samudra Hindia pada 26 Desember 2004 yang telah meluluh lantahkan wilayah Nanggroe Aceh Darusalam dan Kepulauan Nias wilayah Sumatera Utara serta beberapa negara seperti Thailand dan Srilanka. Peristiwa tersebut yang menewaskan lebih dari 300 ribu orang dan kerusakan fisik yang maha dahsyat dan terparah adalah yang menimpa wilayah Aceh.
Besarnya korban pada peristiwa tsunami 26 Desember 2004 di Aceh, karena umumnya masyarakat Aceh, khususnya mereka yang tinggal dipesisir pantai barat belum mempunyai pengetahuan tentang apa itu tsunami dan pemerintah (daerah dan pusat) lalai memberikan sistem peringatan dini akan datangnya tsunami. Bayangkan saat kasawan sekitar pantai barat Aceh diterjang tsunami yang sangat besar dalam sejarah peradaban manusia, masyarakat tidak bersegera melakukan evakuasi ketempat-tempat tinggi melainkan terpaku menyaksikan surutnya muka air laut dan turut mengambil ikan. Selain faktor tersebut, infrastruktur yang buruk, fasilitas mitigasi, fasilitas evakuasi dan sistem komunikasi informasi kebencanaan tsunami yang kurang layak turut memperbesar jumlah kerusakan yang terjadi.
Saat ini dengan teknologi terkini pun sangat sulit bagi seseorang untuk mengetahui apakah gempa dan tsunani akan datang, yang dapat kita lakukan adalah terbatas pada persiapan guna meminalisasikan jumlah korban dan memperkecil kerusakan fisik dan lingkungan dengan belajar dari pengalaman yang ada.
Selain itu dengan meningkatnya perhatian internasional atas meningkatnya frekuensi dan tingkat kerusakan gempa dan tsunami di Indonesia, maka kita mendapat banyak pelajaran, salah satunya adalah semakin mengerti bahwa informasi data geospasial (baik berupa pengumpulan, aksesibilitas dan sharing) adalah isu penting dalam menajemen bencana alama. Data spasial tersebut dapat digunakan untuk beberapa level kepentingan penanganan bencana dan digunakan oleh berbagai lembaga yang berbeda, sehingga lebih efisien dan mengurangi redundansi data yang tidak perlu.
Oleh karena itu buku menyelamatkan diri dari tsunami, yang ditulis oleh para peneliti tsunami dan pencegahan bencana terkemuka Jepang atas prakarsa Coastal Development Institute of Technology sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat umum siapapun. Bagi pengambil keputusan ataupun organisasi pemerintahan, khususnya yang terlibat langsung dalam penanganan bencana buku ini baik sebagai masukan dalam membantu menyempurnakan program Pengurangan resiko bencana (Disaster Risk Managemen).
Penyelamatan diri dari tsunami dan Peta rawan bencana
Pembelajaran paling baik dari kasus tsunami sebagai mana diuraikan dalam buku-buku tentang tsunami ini adalah penyelamatan atau evakuasi baik diri maupun berkelompok adalah penting. Selain itu juga pentingnya informasi tentang tsunami dengan peta rawan bencana tersosialisasi dalam rangka kesiap siagaan nasional.
Evakuasi dan ketersediaan peta rawan bencana adalah kata kunci pengurangan resiko bencana tsunami. Peta rawan bencana tsunami memuat tidak hanya terbatas sebaran genangan tsunami, tetapi juga informasi detil tentang jalur-jalur evakuasi, lokasi-lokasi pengungsian dan jalur logistik, serta informasi dasar tsunami itu sendiri seperti waktu terjadinya tsunami, kecepatan aliran, tinggi air.
Ketersediaan peta rawan bencana tsunami ini mutlak memerlukan dasar geospasial yang bukan saja akurat dan up to date tetapi juga mudah di akses. Aplikasi web maping dan desktop populer seperti google earth, google map, dan yahoo map telah memberikan kontribusi besar akan akses dan sharing informasi data spasial dan meningkatkan kesadaran masayarakat secara umum tentang penting informasi spasial. Fenomena ini seharusnya memberikan ide akan pentingnya pembangunan infrastruktur nasional dan publik untuk akses data geospasial. Sayangnya hal ini tidak atau belum lagi terlaksana, sepertinya diperlukan usaha yang lebih besar dan sungguh-sungguh untuk membuat infrastruktur nasional dan publik dapat terakses luas atau lebih berdaya guna dengan memanfaatkanteknologi seperti geoportal.
Hal ini bisa dimaklumi, mengingat pada saat ini diketahui bahwa banyak organisasi yang mengumpulkan dan mengelola data dan informasi spasial sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi tersebut. Demikian pula tidak terdapat satu organisasipun yang bisa mengklaim memiliki data spasial sangat lengkap untuk aktifitas pemerintahan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu perlu diperlukan bukan hanya teknologi, tetapi juga kebijakan dan sumberdaya manusia yang sesuai untuk mewujudkan ide pertukaran data (data sharing) untuk berbagai aktifitas program pemerintahan.
Infrastruktur data spasial nasional dan Pengurangan resiko bencana
Kedepan penyediaan informasi spasial senantiasa dengan program pengurangan resiko bencana (Disasaster risk management). Program ini melibatkan bukan hanya badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) tetapi juga segenap stakholder pendukung, termasuk Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nnasional (BAKOSURTANAL) yang mempunyai wewenang dalam menyiapkan infrastruktur data spasial nasional yang akurat, konsisten dan dapat dipergunakan.
Sebagai mana diketahui pengurangan risiko bencana (Disaster Risk Management) mengacu pada kerangka konseptual unsur-unsur yang kemungkinan dipertimbangkan dapat meminimalkan kerentanan dan risiko bencana di seluruh masyarakat, untuk menghindari atau untuk membatasi dampak bahaya, dalam konteks luas pembangunan berkelanjutan dengan menambahkan perspektif manajemen yang mengkombinasikan pencegahan, mitigasi dan respon pasca bencana.
Pengurangan resiko bencana dan evakuasi diri senantiasa berurusan dengan koordinasi dan kemitraan. Sementara pengurangan resiko bencana harus dilakukan pada masa pra-bencana, selama dan setelah bencana. Beberapa langkah sekaligus tantangan strategis dalam optimalisasi program pengurangan resiko bencana dan evakuasi diri adalah:
a)Mengubah pola pikir orang lebih pada upaya pencegahan, kesiapsiagaan melalui penyusunan peta bahaya bencana lebih detail.
b)Mempersiapkan organisasi dan program-program pencegahan dalam berbagai aspek, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten / kota ke desa.
c)Menciptakan sistem informasi bencana dengan jaringan kerjasama lintas sektor dan lintas program serta dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, masyarakat dan lembaga internasional
d)Pemberdayaan semua potensi di daerah melalui gerakan sadar bencana melalui penyediaan dan pemanfaatan data spasial.
Pada tahap pra-bencana DRM ditujukan untuk memperkuat kapasitas dan ketahanan masyarakat dan termasuk rumah tangga untuk melindungi kehidupan dan kelangsungan hidup mereka, melalui langkah-langkah untuk menghindari (pencegahan) atau membatasi (mitigasi) dampak buruk suatu bencana dan dapat memperkiraan bahaya.
Pada fase tanggap darurat, masyarakat dan organisasi-organisasi bantuan fokus pada menyelamatkan nyawa dan harta benda. Sementara dalam tahap pasca bencana, fokusnya adalah pada pemulihan dan rehabilitasi.
Belajar dari pengalaman pengiriman tim geospasial ke Banda Aceh 2005-2008 dan terakhir pengiriman tim geospasial ke wilayah Sumatera barat September_Oktober 2009 lalu, menunjukkan bahwa data geospasial berperan dalam servis peta (map servis dan map action) pada setiap fase penanganan bencana. Pada masa darurat di Aceh data spasial berguna untuk memetakan sebaran pengungsi, menyediakan peta situasi dan peta batas administrasi hingga level desa. Pada kejadian bencana di Sumbar, peta lebih diarahkan pada penyediaan peta situasi, peta batas administrasi dan sebagai dasar untuk ploting data kerusakan gedung per desa. Data dan informasi tersebut diperlukan oleh hampir setiap pelaksana lapangan untuk mengoptimalkan oprasi bantuan yang mereka lakukan.
Pada masa rehabilitasi dan rekonstruski pasca tsunami di Aceh, data spasial berperan dalam beberapa aspek, meliputi program peningkatan infrastruktur jaringan spasial propinsi, peningkatan ketersediaan peta dasar skala besar, pemetaan tematik, penyusunan basis dataspasial dan mendukung beberapa aplikasi survei dan pemetaan.
Pada wilayah-wilayah yang tidak terdapat bencana, maka program penyediaan data spasial dapat dioptimalkan hingga skala besar (1:25.000 atau lebih besar), demikian pula penyediaam peta tematik dan penyusunan database spasial juga dikaitkan pada penyediaan informasi kewilayah yang akurat hingga level pedesaan.
Penutup.
Lewat peningkatan aksesibilitas, kontinuitas dan utilitas data geospasial dan percepatan perwujudan program IDSN diharapkan pergurangan resiko bencana tsunami dapat dioptimalkan.
Cibinong, 10 November 2009
Moel
Saat ini istilah tsunami menjadi momok yang paling menakutkan bagi bangsa Indonesia. Khususnya bagi masyarakat yang hidup disepanjang pantai atau mereka yang mengandalkan hidup dan kehidupannya dari sektor kelautan mudah sekali cemas, apabila terjadi sedikit saja gempa di wilayahnya. Kita tentunya tidak lupa peristiwa tsunami di Samudra Hindia pada 26 Desember 2004 yang telah meluluh lantahkan wilayah Nanggroe Aceh Darusalam dan Kepulauan Nias wilayah Sumatera Utara serta beberapa negara seperti Thailand dan Srilanka. Peristiwa tersebut yang menewaskan lebih dari 300 ribu orang dan kerusakan fisik yang maha dahsyat dan terparah adalah yang menimpa wilayah Aceh.
Besarnya korban pada peristiwa tsunami 26 Desember 2004 di Aceh, karena umumnya masyarakat Aceh, khususnya mereka yang tinggal dipesisir pantai barat belum mempunyai pengetahuan tentang apa itu tsunami dan pemerintah (daerah dan pusat) lalai memberikan sistem peringatan dini akan datangnya tsunami. Bayangkan saat kasawan sekitar pantai barat Aceh diterjang tsunami yang sangat besar dalam sejarah peradaban manusia, masyarakat tidak bersegera melakukan evakuasi ketempat-tempat tinggi melainkan terpaku menyaksikan surutnya muka air laut dan turut mengambil ikan. Selain faktor tersebut, infrastruktur yang buruk, fasilitas mitigasi, fasilitas evakuasi dan sistem komunikasi informasi kebencanaan tsunami yang kurang layak turut memperbesar jumlah kerusakan yang terjadi.
Saat ini dengan teknologi terkini pun sangat sulit bagi seseorang untuk mengetahui apakah gempa dan tsunani akan datang, yang dapat kita lakukan adalah terbatas pada persiapan guna meminalisasikan jumlah korban dan memperkecil kerusakan fisik dan lingkungan dengan belajar dari pengalaman yang ada.
Selain itu dengan meningkatnya perhatian internasional atas meningkatnya frekuensi dan tingkat kerusakan gempa dan tsunami di Indonesia, maka kita mendapat banyak pelajaran, salah satunya adalah semakin mengerti bahwa informasi data geospasial (baik berupa pengumpulan, aksesibilitas dan sharing) adalah isu penting dalam menajemen bencana alama. Data spasial tersebut dapat digunakan untuk beberapa level kepentingan penanganan bencana dan digunakan oleh berbagai lembaga yang berbeda, sehingga lebih efisien dan mengurangi redundansi data yang tidak perlu.
Oleh karena itu buku menyelamatkan diri dari tsunami, yang ditulis oleh para peneliti tsunami dan pencegahan bencana terkemuka Jepang atas prakarsa Coastal Development Institute of Technology sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat umum siapapun. Bagi pengambil keputusan ataupun organisasi pemerintahan, khususnya yang terlibat langsung dalam penanganan bencana buku ini baik sebagai masukan dalam membantu menyempurnakan program Pengurangan resiko bencana (Disaster Risk Managemen).
Penyelamatan diri dari tsunami dan Peta rawan bencana
Pembelajaran paling baik dari kasus tsunami sebagai mana diuraikan dalam buku-buku tentang tsunami ini adalah penyelamatan atau evakuasi baik diri maupun berkelompok adalah penting. Selain itu juga pentingnya informasi tentang tsunami dengan peta rawan bencana tersosialisasi dalam rangka kesiap siagaan nasional.
Evakuasi dan ketersediaan peta rawan bencana adalah kata kunci pengurangan resiko bencana tsunami. Peta rawan bencana tsunami memuat tidak hanya terbatas sebaran genangan tsunami, tetapi juga informasi detil tentang jalur-jalur evakuasi, lokasi-lokasi pengungsian dan jalur logistik, serta informasi dasar tsunami itu sendiri seperti waktu terjadinya tsunami, kecepatan aliran, tinggi air.
Ketersediaan peta rawan bencana tsunami ini mutlak memerlukan dasar geospasial yang bukan saja akurat dan up to date tetapi juga mudah di akses. Aplikasi web maping dan desktop populer seperti google earth, google map, dan yahoo map telah memberikan kontribusi besar akan akses dan sharing informasi data spasial dan meningkatkan kesadaran masayarakat secara umum tentang penting informasi spasial. Fenomena ini seharusnya memberikan ide akan pentingnya pembangunan infrastruktur nasional dan publik untuk akses data geospasial. Sayangnya hal ini tidak atau belum lagi terlaksana, sepertinya diperlukan usaha yang lebih besar dan sungguh-sungguh untuk membuat infrastruktur nasional dan publik dapat terakses luas atau lebih berdaya guna dengan memanfaatkanteknologi seperti geoportal.
Hal ini bisa dimaklumi, mengingat pada saat ini diketahui bahwa banyak organisasi yang mengumpulkan dan mengelola data dan informasi spasial sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi tersebut. Demikian pula tidak terdapat satu organisasipun yang bisa mengklaim memiliki data spasial sangat lengkap untuk aktifitas pemerintahan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu perlu diperlukan bukan hanya teknologi, tetapi juga kebijakan dan sumberdaya manusia yang sesuai untuk mewujudkan ide pertukaran data (data sharing) untuk berbagai aktifitas program pemerintahan.
Infrastruktur data spasial nasional dan Pengurangan resiko bencana
Kedepan penyediaan informasi spasial senantiasa dengan program pengurangan resiko bencana (Disasaster risk management). Program ini melibatkan bukan hanya badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) tetapi juga segenap stakholder pendukung, termasuk Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nnasional (BAKOSURTANAL) yang mempunyai wewenang dalam menyiapkan infrastruktur data spasial nasional yang akurat, konsisten dan dapat dipergunakan.
Sebagai mana diketahui pengurangan risiko bencana (Disaster Risk Management) mengacu pada kerangka konseptual unsur-unsur yang kemungkinan dipertimbangkan dapat meminimalkan kerentanan dan risiko bencana di seluruh masyarakat, untuk menghindari atau untuk membatasi dampak bahaya, dalam konteks luas pembangunan berkelanjutan dengan menambahkan perspektif manajemen yang mengkombinasikan pencegahan, mitigasi dan respon pasca bencana.
Pengurangan resiko bencana dan evakuasi diri senantiasa berurusan dengan koordinasi dan kemitraan. Sementara pengurangan resiko bencana harus dilakukan pada masa pra-bencana, selama dan setelah bencana. Beberapa langkah sekaligus tantangan strategis dalam optimalisasi program pengurangan resiko bencana dan evakuasi diri adalah:
a)Mengubah pola pikir orang lebih pada upaya pencegahan, kesiapsiagaan melalui penyusunan peta bahaya bencana lebih detail.
b)Mempersiapkan organisasi dan program-program pencegahan dalam berbagai aspek, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten / kota ke desa.
c)Menciptakan sistem informasi bencana dengan jaringan kerjasama lintas sektor dan lintas program serta dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, masyarakat dan lembaga internasional
d)Pemberdayaan semua potensi di daerah melalui gerakan sadar bencana melalui penyediaan dan pemanfaatan data spasial.
Pada tahap pra-bencana DRM ditujukan untuk memperkuat kapasitas dan ketahanan masyarakat dan termasuk rumah tangga untuk melindungi kehidupan dan kelangsungan hidup mereka, melalui langkah-langkah untuk menghindari (pencegahan) atau membatasi (mitigasi) dampak buruk suatu bencana dan dapat memperkiraan bahaya.
Pada fase tanggap darurat, masyarakat dan organisasi-organisasi bantuan fokus pada menyelamatkan nyawa dan harta benda. Sementara dalam tahap pasca bencana, fokusnya adalah pada pemulihan dan rehabilitasi.
Belajar dari pengalaman pengiriman tim geospasial ke Banda Aceh 2005-2008 dan terakhir pengiriman tim geospasial ke wilayah Sumatera barat September_Oktober 2009 lalu, menunjukkan bahwa data geospasial berperan dalam servis peta (map servis dan map action) pada setiap fase penanganan bencana. Pada masa darurat di Aceh data spasial berguna untuk memetakan sebaran pengungsi, menyediakan peta situasi dan peta batas administrasi hingga level desa. Pada kejadian bencana di Sumbar, peta lebih diarahkan pada penyediaan peta situasi, peta batas administrasi dan sebagai dasar untuk ploting data kerusakan gedung per desa. Data dan informasi tersebut diperlukan oleh hampir setiap pelaksana lapangan untuk mengoptimalkan oprasi bantuan yang mereka lakukan.
Pada masa rehabilitasi dan rekonstruski pasca tsunami di Aceh, data spasial berperan dalam beberapa aspek, meliputi program peningkatan infrastruktur jaringan spasial propinsi, peningkatan ketersediaan peta dasar skala besar, pemetaan tematik, penyusunan basis dataspasial dan mendukung beberapa aplikasi survei dan pemetaan.
Pada wilayah-wilayah yang tidak terdapat bencana, maka program penyediaan data spasial dapat dioptimalkan hingga skala besar (1:25.000 atau lebih besar), demikian pula penyediaam peta tematik dan penyusunan database spasial juga dikaitkan pada penyediaan informasi kewilayah yang akurat hingga level pedesaan.
Penutup.
Lewat peningkatan aksesibilitas, kontinuitas dan utilitas data geospasial dan percepatan perwujudan program IDSN diharapkan pergurangan resiko bencana tsunami dapat dioptimalkan.
Cibinong, 10 November 2009
Moel
Rabu, Oktober 07, 2009
Free download for topographic data of Padang and Jambi
Tanpa disadari gempa terjadi secara beruntun di wilayah Indonesia.
Setelah tasikmalaya berikut giliran Padang dan Jambi, Menurut prediksi BMGK gempa susulan akan datang.
Apa yang bisa kita sumbangkan ke wilayah gempa?
Kirim tim survei.. wah gak relevan biasanya udah banyak volentur.. BAKOSURTANAL cukup 1 x saja kirim volenteer tim GIS waktu kejadian Tsunami di Aceh..
Sebar hasil penelitian ... belum nyape kesana programnya
sebar data geodinamika... he.he.. sepertinya bosen juga dengar teori2 pergerakan lempeng yang di celotehkan para pakar toh tidak banyak membantu publik
sebar data satelit ..juga bukan tupoksinya Bakosurtanal dan udah pasti di lakukan provider data satelit
lalu apa?
Sebaiknya kita melihat lembaga lain..
USGS lebih cepat dalam hal info lokasi dari BMKG sendiri..,
contoh lain lagi ..independent organisasi yang dipelopori oleh Jaxa ? Sentinel Asia
menginisiasi penyebaran informasi spasial berbasis internet, bahkan berminat menjadi tulang punggung penyebaran informasi, sekaligus satu simpul distribusi penyebaran data satelit yang relevan (ALOS dan QB) serta data vector spasial wilayah hazard di asia pasifik. Saya sendiri rutin menerima data dari mereka tapi belum saya pergunakan secara maksimal.
dan masih banyak contoh lain kalau mau dicatat..
Belajar dari pengalaman di Aceh, selain data satelit data dijital topografi dan berbagai tematik sangat membantu oprasi dilapangan. hampir semua aktifitas kebingungan menentukan data geospasial legal dan akurat. Siapa yang merasa berwenang ppunya data gepospasial khususnya rupabumi.. ya BAKOSURTANAL
Nah.. berangkat dari pengalaan tersebut, saya saran Bakosurtanal melepas data rupabumi skala besar (1:50.000 atau lebih besar) wilayah bencana secara free download dan teregister, minimal tercatat.
dan ternyata direspon positip oleh rekan2 Bakosurtanal lihat dari press rilis di bawah oleh Dr. Fahmi Amhar sekretaris tim penanggulangan bencana alam Bakosurtanal.
selain itu ada juga free download raw data di ftp://sisn.bakosurtanal.go.id, Login anonymous dan pasword: sumbarpadang
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Menyusul gempa 7.6 SR yang meluluhlantakkan kota Padang dan sebagian wilayah Sumatera Barat dan Jambi, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) telah mengirim peta-peta kawasan bencana ke wilayah bencana. Peta-peta yang terdiri dari peta rupabumi 1:10.000 sebanyak 41 nomor lembar peta, peta dinding Sumatera Barat, Bengkulu dan Jambi, Atlas Pariwisata dan peta Citra sebanyak 16 nomor ini akan
digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengidentifikasi sebaran kerusakan untuk mempermudah tim penolong baik selama tanggap darurat maupun dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya. Peta-peta tersebut juga telah diupload pada website BAKOSURTANAL (www.bakosurtanal.go.id) untuk free-download, sehingga para pemberi bantuan dari seluruh dunia dapat menggunakan data spasial yang standar, yang lebih akurat daripada data-data sejenis yang telah ada di internet.
BAKOSURTANAL juga segera mengirim tim untuk membantu BNPB dalam menggunakan data spasial maupun Sistem Informasi Geografis untuk optimasi tanggap darurat. Tim ini juga akan meninjau ulang berbagai infrastruktur data spasial yang telah ada selama ini, yang tentu saja mengalami kerusakan berat akibat gempa. Tim juga akan mengukur ulang titik-titik kontrol geodetik yang kemungkinan telah bergeser beberapa puluh centimeter hingga beberapa meter akibat pergerekan lempeng bumi yang cukup signifikan
dalam waktu beberapa detik selama gempa. Biasanya pergerekan lempeng ini hanya 4-6 centimeter per tahun.
Berdasarkan pengalaman tanggap darurat kebencanaan sejak gempa-tsunami di Aceh pada Desember 2004, BAKOSURTANAL telah memetakan ulang kawasan Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan kawasan pantai Barat Sumatera selebar tiga kilometer dalam rangka membangun Tsunami Early Warning System
(TEWS). Namun rupanya, perhatian masyarakat selama ini terlalu tertuju pada tsunaminya, sedang antisipasi pada gempa berkekuatan besar, yang mestinya terwujud dalam bentuk penegakan aturan bangunan yang lebih ketat (Building Code) agak terabaikan. Semestinya, bangunan-bangunan di kawasan-kawasan yang telah teridentifikasi rawan bencana segera dievaluasi. Kalau bangunan itu terbukti belum memenuhi persyaratan dalam Building Code, maka bangunan itu segera direnovasi. Mungkin proses ini memang memakan biaya. Namun itu pasti lebih murah daripada ketika bangunan itu dirobohkan oleh gempa secara mendadak.
Perhatian pemerintah maupun masyarakat pada pemetaan kawasan bencana, baik selama masa pencegahan (mitigasi), masa tanggap darurat maupun masa rehabilitasi-rekonstruksi memang masih perlu ditingkatkan. Ini terbukti bahwa peta kebencanaan dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana baru disebut dalam satu ayat tanpa penjelasan. Dan kewajiban itupun dibebankan kepada Pemerintah Daerah. Akibatnya, baru sebagian kecil daerah yang dapat berbuat sesuatu dalam memulai menyiapkan peta kawasan rawan bencana. Dari sisi landasan hukum, UU ini memang perlu segera diamandemen. BAKOSURTANAL beserta komunitas-komunitas geospasial, semisal RS-GIS-Forum, Ikatan Surveyor Indonesia dan Masyarakat Penginderaan Jauh Indonesia sedang berupaya keras agar masyarakat kita
makin sadar spasial, sehingga juga makin sadar bencana. Saat ini Pemerintah melalui BAKOSURTANAL juga sedang menggodok RUU Informasi Geospasial, yang diharapkan akan membuat data geospasial lebih
memasyarakat lagi.
Contact Person:
Dr.-Ing. Fahmi Amhar (0816-1403109)
Sekretaris Tim Geospasial Tanggap Darurat BAKOSURTANAL
Fax: 021-87906041, email: famhar@bakosurtanal.go.id, famhar@yahoo.com
Sumber: milis rsgisforum-net 5 Oktober 2009
Setelah tasikmalaya berikut giliran Padang dan Jambi, Menurut prediksi BMGK gempa susulan akan datang.
Apa yang bisa kita sumbangkan ke wilayah gempa?
Kirim tim survei.. wah gak relevan biasanya udah banyak volentur.. BAKOSURTANAL cukup 1 x saja kirim volenteer tim GIS waktu kejadian Tsunami di Aceh..
Sebar hasil penelitian ... belum nyape kesana programnya
sebar data geodinamika... he.he.. sepertinya bosen juga dengar teori2 pergerakan lempeng yang di celotehkan para pakar toh tidak banyak membantu publik
sebar data satelit ..juga bukan tupoksinya Bakosurtanal dan udah pasti di lakukan provider data satelit
lalu apa?
Sebaiknya kita melihat lembaga lain..
USGS lebih cepat dalam hal info lokasi dari BMKG sendiri..,
contoh lain lagi ..independent organisasi yang dipelopori oleh Jaxa ? Sentinel Asia
menginisiasi penyebaran informasi spasial berbasis internet, bahkan berminat menjadi tulang punggung penyebaran informasi, sekaligus satu simpul distribusi penyebaran data satelit yang relevan (ALOS dan QB) serta data vector spasial wilayah hazard di asia pasifik. Saya sendiri rutin menerima data dari mereka tapi belum saya pergunakan secara maksimal.
dan masih banyak contoh lain kalau mau dicatat..
Belajar dari pengalaman di Aceh, selain data satelit data dijital topografi dan berbagai tematik sangat membantu oprasi dilapangan. hampir semua aktifitas kebingungan menentukan data geospasial legal dan akurat. Siapa yang merasa berwenang ppunya data gepospasial khususnya rupabumi.. ya BAKOSURTANAL
Nah.. berangkat dari pengalaan tersebut, saya saran Bakosurtanal melepas data rupabumi skala besar (1:50.000 atau lebih besar) wilayah bencana secara free download dan teregister, minimal tercatat.
dan ternyata direspon positip oleh rekan2 Bakosurtanal lihat dari press rilis di bawah oleh Dr. Fahmi Amhar sekretaris tim penanggulangan bencana alam Bakosurtanal.
selain itu ada juga free download raw data di ftp://sisn.bakosurtanal.go.id, Login anonymous dan pasword: sumbarpadang
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Menyusul gempa 7.6 SR yang meluluhlantakkan kota Padang dan sebagian wilayah Sumatera Barat dan Jambi, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) telah mengirim peta-peta kawasan bencana ke wilayah bencana. Peta-peta yang terdiri dari peta rupabumi 1:10.000 sebanyak 41 nomor lembar peta, peta dinding Sumatera Barat, Bengkulu dan Jambi, Atlas Pariwisata dan peta Citra sebanyak 16 nomor ini akan
digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengidentifikasi sebaran kerusakan untuk mempermudah tim penolong baik selama tanggap darurat maupun dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya. Peta-peta tersebut juga telah diupload pada website BAKOSURTANAL (www.bakosurtanal.go.id) untuk free-download, sehingga para pemberi bantuan dari seluruh dunia dapat menggunakan data spasial yang standar, yang lebih akurat daripada data-data sejenis yang telah ada di internet.
BAKOSURTANAL juga segera mengirim tim untuk membantu BNPB dalam menggunakan data spasial maupun Sistem Informasi Geografis untuk optimasi tanggap darurat. Tim ini juga akan meninjau ulang berbagai infrastruktur data spasial yang telah ada selama ini, yang tentu saja mengalami kerusakan berat akibat gempa. Tim juga akan mengukur ulang titik-titik kontrol geodetik yang kemungkinan telah bergeser beberapa puluh centimeter hingga beberapa meter akibat pergerekan lempeng bumi yang cukup signifikan
dalam waktu beberapa detik selama gempa. Biasanya pergerekan lempeng ini hanya 4-6 centimeter per tahun.
Berdasarkan pengalaman tanggap darurat kebencanaan sejak gempa-tsunami di Aceh pada Desember 2004, BAKOSURTANAL telah memetakan ulang kawasan Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan kawasan pantai Barat Sumatera selebar tiga kilometer dalam rangka membangun Tsunami Early Warning System
(TEWS). Namun rupanya, perhatian masyarakat selama ini terlalu tertuju pada tsunaminya, sedang antisipasi pada gempa berkekuatan besar, yang mestinya terwujud dalam bentuk penegakan aturan bangunan yang lebih ketat (Building Code) agak terabaikan. Semestinya, bangunan-bangunan di kawasan-kawasan yang telah teridentifikasi rawan bencana segera dievaluasi. Kalau bangunan itu terbukti belum memenuhi persyaratan dalam Building Code, maka bangunan itu segera direnovasi. Mungkin proses ini memang memakan biaya. Namun itu pasti lebih murah daripada ketika bangunan itu dirobohkan oleh gempa secara mendadak.
Perhatian pemerintah maupun masyarakat pada pemetaan kawasan bencana, baik selama masa pencegahan (mitigasi), masa tanggap darurat maupun masa rehabilitasi-rekonstruksi memang masih perlu ditingkatkan. Ini terbukti bahwa peta kebencanaan dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana baru disebut dalam satu ayat tanpa penjelasan. Dan kewajiban itupun dibebankan kepada Pemerintah Daerah. Akibatnya, baru sebagian kecil daerah yang dapat berbuat sesuatu dalam memulai menyiapkan peta kawasan rawan bencana. Dari sisi landasan hukum, UU ini memang perlu segera diamandemen. BAKOSURTANAL beserta komunitas-komunitas geospasial, semisal RS-GIS-Forum, Ikatan Surveyor Indonesia dan Masyarakat Penginderaan Jauh Indonesia sedang berupaya keras agar masyarakat kita
makin sadar spasial, sehingga juga makin sadar bencana. Saat ini Pemerintah melalui BAKOSURTANAL juga sedang menggodok RUU Informasi Geospasial, yang diharapkan akan membuat data geospasial lebih
memasyarakat lagi.
Contact Person:
Dr.-Ing. Fahmi Amhar (0816-1403109)
Sekretaris Tim Geospasial Tanggap Darurat BAKOSURTANAL
Fax: 021-87906041, email: famhar@bakosurtanal.go.id, famhar@yahoo.com
Sumber: milis rsgisforum-net 5 Oktober 2009
Kamis, Juli 16, 2009
Sentinel Asia
JPTM step 2 metting
Saya berkesempatan menghadiri JPTM (Joint Project Team Metting ) for Sentinel Asia step 2 di Bali 14-17 Juli 2009. Acara dihadiri perwakilan sekitar 20 negara-negara asia fasifik dan 60 instiutsi termasuk organisasi internasional. Sentinel Asia (SA) adalah organisasi volunter atau badan inistitif yang dilahirkan oleh APRSAF (Asia-Fasific Regional Space Agency Forum atau forum kerjasama regional asia fasific untuk badan Antariksa). Di Indonesia representatifnya adalah Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN).
SA dibentuk sebagai triger dan wahana antar negara anggota di asia fasifik dalam menyumbangkan dan mendedikasikan pemanfaatan data satelit yang dimilikinya (baik satelit sendiri ataui stasiun bumi) terkait bencana-bencana besar yang sering terjadi di negara asia fasifik. SA dibentuk pada tahun 2005 pada pertemuan tahunan APRSAF ke 12 di Kitakyushu (Fukuoka, Jepang). Tujuan utama Sentinel Asia adalah (1) untuk berbagi informasi terkait bencana alam lewat platform WEBGIS dan format digijal, (2) menyusun cara pemanfaatan data satelit untuk penanggulangan bencana di wilayah asia fasifik. SA mencoba mengembangkan sistem distribusi data spasial pemantauan bumi secara real time dan otomatis antar jaringan regional. Dua spesifikasi utama kegiatan SA yakni pemanfaatn data spasial (satelit lingkungan/cuaca dan satelit remote sensing) secara rutin dan real time, serta penerapan ICT mulai dari perolehan data, analisis dan penyebaran informasinya.
Tahap awal kegiatan sentinel fokus pada empat kegiatan yaitu : emergency observation, wildfire monitoring, flood monitoring dan capacity building. Sentinel Asia step 1 berlangsung pada tahun 2006-2007, sementara SA step 2 diprogram untuk tahun 2008-2012. Pada SA tahap 1 disepakati pembentukan 3 nodes yaitu :
(1) Data Provider Node (DPN) adlah node yang mengoperasikan statisun penerima data satelit, yang memiliki satelit, yang dapat menyediakan data pada jaringan. Anggota node ini yakni negara yang memiliki stasiun bumi satelit pemantauan bumi.
(2)Local Service Provider Node (User Node-UN) adalah yang menerima dan menyediakan data untuk pengguna
(3) Research and Training Node (RTN) adalah yang mengembangkan hasil dan melaksanakan pelatihan.
Data utama yang digunakan pada SA step 1 adalah Terra/Aqua MODIS, MTSAT, ALOS. Data ALOS untuk rapid response dapat diminta dan didistribusikan diwilayah asia pasifik.
SA step 2 dihasilkan dalam pertemuan ARRSAF 14 di Bangalore India desember 2007. Inti kegiatan SA 2 yakni menjaga kontinuitas operabilitas SA step 1 yang diperkuat dengan memanfaatkan satelit komunikasi eksperimental WINDS milik JAXA (Japan).
Kedepan semakin banyak suport data satelit disediaka oleh organisasi volunter semacam Sentinel (http://dmss.tksc.jaxa.jp/sentinel/). Sehingga masyarakat atau profesional bisa segera mendapatkan informasi terkait lokasi dan posisi kejadian bencana alam diwilayah Asia Pasific. Be smart OK..
Pantai Kuta Bali, 16 Juli 2009
Senin, Mei 18, 2009
Pondok Rajeg Selayang Pandang
Apabila anda bepergian kearah Depok dan Jakarta dari kota Cibinong atau sebaliknya, dan anda menginginkan jalur nyaman, tidak padat dengan sesekali beristirahat sambil makan dan minum kelapa muda disepanjang jalan. Bisa dipastikan maka jalan Pondok Rajeg lah yang anda pilih. Ini bisa dimaklumi, karena saat ini siapapun akan suka bepergian ke Depok lewat jalan tembus Pondok Rajeg-Depok. Ataupun sebaliknya bila ingin ke bogor dari Jakarta sambil menghindari kemacetan maka jalur Depok Pondok Rajeg hampir pasti dipilih. Bila kita lalui jalan ini, terasa rimbunan pohon bamboo seakan bersalawat, hamparan rumah dan kebun singkong sepanjang jalan diselingi spot-spot tempat makan dan tempat minum tradisional seolah memberi salam kedatangan kepada siapapun yang melewatinya.
Itulah salah satu daya tarik wilayah Pondok Rajeg. Namun, selayaknya wilayah perbatasan, wilayah Pondok Rajeg menyimpan cerita tersendiri. Siapapun pasti teringat, beberapa tahun silam bila memasuki kota Cibinong dari arah kota Depok maka yang tergambar adalah memasuki suatu daerah dengan jalan-jalan yang sepi dan gelap di malam hari. Suasana sunyi semakin terasa dengan banyaknya pohon bamboo sepanjang jalan yang seolah berdenyit merintih kesepian. Sebagai wilayah pinggiran, umumnya hanya kendaraan pribadi yang lalu lalang di wilayah tersebut. Bagi mereka yang kemalaman bisa dipastikan, harus berjalan dalam kegelapan sambil diliputi perasaan was-was. Boleh di bilang wilayah perbatasan Cibinong – Depok ini laksana wilayah yang tidak berpenghuni, hanya lokasi pemakaman umum, pemakaman taman makam pahlawan dan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Wajar bila saat itu wilayah ini lebih dikenal sebagai tempat “Jin buang anak” .
Tetapi itu keadaan 10 atau 15 tahun lalu. Pondok Rajeg yang saat ini kita kenal, sangat jauh berbeda. Tahun 2001 tercatat sebagai tahun perubahan. Terhitung sejak tahun itu wilayah Pondok Rajeg, yang awalnya berupa desa berubah menjadi kelurahan. Wilayah yang terbagi atas 11 RW ini seolah mulai menyadari perannya sebagai daerah penyangga strategis kota Cibinong. Mesti masih sebagai wilayah pinggiran, namun Pondok Rajeg yang ada saat ini adalah Pondok Rajeg yang mulai menata diri, sedang dan terus akan membangun.
Banyaknya aktifitas keislaman dan pembangunan sarana peribadatan berbasis swadaya masyarakat menjadi cerita lain dari perilaku sosial masyarakat Pondok Rajeg yang terkenal ramah dan saling menolong. Mesti tanpa bantuan pemerintah daerah atau pusat, beberapa masjid, mushola, Taman Pendidikan Alqurank (TPQ) dan majlis taklim berdiri secara mandiri di wilayah Pondok Rajeg. Kuatnya pengaruh dan budaya islam di wilayah Pondok Rajeg bisa dilihat dari rutinnya peringatan maulid, tablik akbar dengan pagelaran marawis di hampir setiap mushola dan masjid tiap tahunnya. Ciri keislaman ini menjadi salah satu daya tarik lain akan wilayah Pondok Rajeg.
Seiring dengan pertumbuhan masyarakat Pondok Rajeg yang makin pesat. Kecerdasan dan kesadaranm masyarakat akan masalah lingkungan pun meningkat, bahkan sejak tahun 2008 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang pengelolaannya dilakukan secara tidak benar dan cenderung merusak lingkungan telah ditutup oleh pemerintah daerah atas permintaan masyarakat Pondok Rajeg. Demikian pula simbol-simbol menyeramkan seperti lokasi pemakaman yang selama ini dijadikan sarkisme (sindiran) mereka yang tinggal di Pondok Rajeg mulai hilang dengan sendirinya. Lokasi menyeramkan tersebut saat ini bahkan menjadi salah satu tempat menarik yang terdapat di wilayah Pondok Rajeg. Ini bisa dilihat dari banyaknya orang yang berolah raga di hari minggu ataupun kegiatan masyarakat lainnya.
Demikian pula dengan dibangunnya rumah tahanan kelas II-A di Pondok Rajeg, adalah wajar apabila masyarakat berharap tidak begitu saja menambah predikat hitam atas wilayah Pondok Rajeg. Sebaliknya adanya bangunan yang merupakan asset pemerintah tersebut akan semakin menambah daya tarik wilayah Pondok Rajeg. Hal ini karena giat pembangunan tidak hanya fokus pada peningkatan sarana dan prasarana fisik seperti jalan dan perumahan, tetapi juga menyangkut pembangunan multi dimensi meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.
Peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat yang ditunjang dengan dukungan kelurahan dan institusi pemerintah itulah yang menjadi kekuatan wilayah Pondok Rajeg untuk berubah. Itulah hal yang patut di syukuri. Pondok Rajeg dari beberapa sudut ternyata memberi nilai tambah. Keadaan alam dan posisi geografis wilayah pondok rejeg seakan memacu secara alami wilayah ini. Sebagaimana diketahui, wilayah Pondok Rajeg berbatasan langsung dengan kota Depok, yang dikenal sebagai salah satu kota maju yang berdekatan dengan ibukota Jakarta. Selain itu wilayah Pondok Rajeg juga tidak jauh dengan pusat pemerintahan daerah (Pemda) kabupaten Bogor yaitu Pemda Cibinong. Pesatnya pembangunan di kota depok dan pusat pemerintahan kabupaten Bogor, sewajarnya berdampak pula terhadap pembangunan wilayah Pondok Rajeg dewasa ini.
Selain keadaan alam dan posisi geografis, struktur dan komposisi penduduk wilayah Pondok Rajeg pun seperti tidak mau ketinggalan turut berperan dalam mempercepat roda pembangunan wilayah ini. Berdirinya beberapa perumahan di wilayah Pondok Rajeg, seperti perumahan LIPI, Widyatama Indah, perumahan Hankam dan beberapa perumahan lain dalam rencana- yang pada beberapa daerah kerap memunculkan konflik horizontal antara penduduk asli dan pendatang tidak terjadi di wilayah Pondok Rajeg. Sebaliknya warga Pondok Rajeg secara bersama-sama secara sadar menciptakan beragam interaksi dan mengambil manfaat dari hubungan sosial tersebut untuk peningkatan kesejahteraan secara bersama.
Seiring dengan hari jadi Bogor yang ke 527 Wilayah Pondok Rajegpun ikut berbenah. Masih banyak tugas dan perkerjaan yang harus dilakukan di Pondok Rajeg, seperti pemanfaatan lokasi eks TPA di Pondok Rajeg, penciptaan lapangan kerja bagi eks pemulung, peningkatan sarana pendidikan sekolah dasar dan menengah, pembinaan lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya. Tentunya semua itu bukan tugas yang mudah bagi siapapun baik pemerintah daerah mulai dari perangkat kelurahan, camat dan bupati maupun pihak swasta. Namun, visi dan misi untuk menjadikan wilayah Pondok Rajeg sebagai wilayah unggulan yang makmur dan aman di Cibinong Kabupaten bogor pada umumnya harus terus dihidupkan. Adanya visi dan misi Pondok Rajeg kedepan inilah yang membuat semangat dan harapan bagi siapapun untuk betah tinggal di wilayah Pondok Rajeg.
Demikianlah sekilas pandang tentang Pondok Rajeg masa kini. Mimpi-mimpi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan wilayah Pondok Rajeg ke depan dari setiap masyarakat Pondok Rajeg adalah jawaban hari ini atas pertanyaan yang muncul dimasa depan bagaimana Pondok Rajeg nantinya….
Selasa, Mei 12, 2009
Laporan survei bentang Lahan di NAD
TANGGAL: 29 APRIL – 3 MEI 2009
TIM SURVEI: Dr. Ir. Mulyanto Darmawan, M.Sc. dan Khamdani
Hari pertama, Rabu tanggal 29 April 2009 kami berangkat dari Bogor sejak pukul 2.30 pagi dengan pesawat GA 140 pukul 5.30 menuju Banda Aceh. Pesawat mengalami kerusakan di Medan, sehingga kami harus menuggu pesawat berikutnya dari jakarta (delayed selama 3 jam). Tiba di bandara Sultan Iskandar Muda banda Aceh sekitar pukul 15.00 kami langsung ke kantor BAPPEDA Prov NAD dengan tujuan untuk menyampaikan surat ijin, sosialisasi Atlas Program-program Kemiskinan dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk pembuatan Atlas Overview dan Atlas Bentang Lahan dan menyerahkan atlas kemiskinan. Kami diterima oleh kepala Bidang Penelitian bapak Drs. Syafri gani dan sekretaris kepala Bappeda Ir. Faizal Adriyansah. Hasil pertemuan dari Bappeda kami menerima buku Aceh dalam angka 2008, dan beberapa informasi terkait keberadaan data yang kami butuhkan.
Hari ke dua Kamis tanggal 30 April 2009, kami lanjutkan pertemuanke Bappeda mengambil beberapa data. Tim kami bagi dua dimana pak khamdani mengumpulkan peta2 dari pusat pemetaan Bappeda NAD sementara pak Darmawan mengambil data di bindang perencanaan program. Beberapa data kami dapatkan seperti kebijakan umum anggaran 2008-2009 dan ringkasan program dan anggaran daerah 2008-2009. Selanjutnya kami menuju kantor ESDM untuk mencari beberapa peta tematik terkait geologi, geomorfologi, gunung merapi dan peta gerakan tanah. Selanjutnya kami menuju kantor BPS kota banda Aceh dan diterima oleh kepala BPS. Beberapa data terkait program kemiskinan kami terima. Kami disarankan menuju datang ke kantor BPM untuk mendapatkan data lokasi dan alokasi program penanggulangan kemiskinan nasional. Demikian pula kami disarankan mendatangi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) untuk mendapatkan data ringkasan program dan anggaran pemerintah daerah tahun 2008-2009.
Hari ketiga jumat 1 Mei 2009, pagi hari kami bertemu kepala BPM dan menerima beberapa data tentangg program PNPM perkotaan dan desa dengan anggaran APBN dan daerah. Kami lanjutkan dengan survey lapangan dan pengambilan foto-foto dilapangan untuk wilayah kota Banda Aceh dan Aceh besar. Wilayah pantai dan bukit-bukit bentukan struktural kami datangi dan ambil gambarnya
Hari ke empat Sabtu 2 mei 2009, kami melanjutkan survey lapangan dan pengambilan foto lapangan dengan fokus pada wilayah bentukan karts (kapur) dan perbukitan jenis sungai.
Adapun data yang kami dapatkan sebagai sebagai berikut :
•Aceh dalam Angka 2008
•Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2009 dan 2008
•Laporan Kinerja Prpinsi NAD
•Rumah tangga sasaran program kemiskinan di propinsi NAD
•Potensi dan peluang investasi Usaha pertambangan dan Energi Propinsi NAD
•Album peta tematik berbagai tema sejumlah 14 lembar
•Peta geologi dan fisik lingkungan propinsi NAD lterbagi atas 7 lembar
•Daftar lokasi dan alokasi dana APBN dan APBD program nasional pemberdayaan masyrakat mandiri rpopinsi Nad tahun 2008
•Daftar lokasi dan alokasi dana APBN dan APBD program nasional pemberdayaan masyrakat mandiri rpopinsi Nad tahun 2009
•Foto-foto lapangan
Kendala yang ada selama pelaksanaan
- Kesulitan kami memahami pertanyaan yang dimaksud program kemiskinan yang akan dibuatkan atlas apa PNPM, keluarga mandiri, dan BLT. Apa termasuk program oleh pemda lokal.
- Tidak semua data tersedia pada satu instansi semisal BAPPEDA. Akan tetapi Data tersedia pada beberapa instansi, sementara lokasi cukup berjauhan sehingga sulit di lakukan. Daftar lokasi dan alokasi dana APBN dan APBD program nasional pemberdayaan masyrakat mandiri rpopinsi Nad tahun 2008
- Bentang lahan amat susah didekati sehingga kami hanya memotret pada jarak tertentu. Akibatnya pada waktu plotting dipeta nantinya, diperlukan ketelitian yang tinggi
Lampiran
foto 1
Foto 2
Foto 3
Jumat, Februari 06, 2009
ATLAS NASIONAL
PELUNCURAN ATLAS NASIONAL INDONESIA
(http://www.bakosurtanal.go.id/?m=10&p=&static=176)
Setelah enam dasawarsa Indonesia merdeka, kini Indonesia memiliki Atlas Nasional. Atlas ini akan menambah daftar produk atlas nasional yang sudah dipublikasikan oleh negara-negara lain. Atlas Nasional Indonesia merupakan produk strategis karena menjadi informasi resmi tentang Indonesia bagi negara-negara lain yang bermaksud mengetahui Indonesia melalui media informasi geografis.
Atlas Nasional Indonesia adalah kumpulan peta tematik deskriptif, gambar, foto, dan citra satelit yang disusun secara sistematik sehingga membentuk informasi tentang fenomena, potensi dan sumberdaya yang ada di suatu wilayah. Atlas ini menampilkan informasi untuk wilayah Indonesia secara kesuluruhan maupun infomasi pulau dan kepulauan besar. Informasi yang ditampilkan dikemas dalam 3 volume atlas yakni :
* volume I: Fisik dan Lingkungan Alam
* volume II: Potensi dan Sumberdaya
* volume III: Sejarah, Wilayah, Penduduk, Budaya dan Bahasa.
Atlas Nasional Indonesia volume 1 yang diluncurkan saat ini menyajikan informasi tentang kondisi fisik dan lingkungan alam yang ada di Indonesia secara umum dan secara khusus di pulau atau kepulauan besar. Tema-tema yang berkaitan dengan fisik dan lingkungan alam meliputi : iklim, geologi, geomorfologi, kelautan, gunung api, rawan bencana, penutup lahan, dan kawasan konservasi.
Tujuan peluncuran atlas ini untuk menginformasikan kepada institusi pemerintah, swasta, dunia pendidikan, dan masyarakat secara umum bahwa Indonesia memiliki atlas nasional yang dapat digunakan sebagai atlas referensi, media promosi tentang Indonesia dan media pembelajaran.
Produk Atlas Nasional Indonesia diluncurkan dalam bentuk buku cetakan dan web Atlas Nasional Indonesia yang disiapkan untuk diakses melalui internet. Atlas ini disusun sejak tahun 2007 dan dicetak pada tahun anggaran 2008. Beberapa atlas akan didistribusikan kepada institusi/departemen, kedutaan besar, dan institusi pendidikan. Sebagian lainnya dapat diperoleh publik melalui Pusat Jasa dan Informasi BAKOSURTANAL.
Atlas Nasional Indonesia dibuat merupakan produk bersama antara Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) dengan beberapa instansi seperti: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Geologi Departemen ESDM, Dinas Hidro Oseanografi MABES TNI AL, Departemen Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universtas Indonesia dan National Geographic Indonesia.
Kegiatan pembuatan atlas ini akan berlanjut pada tahun 2009 dan tahun 2010. Tahun 2009 akan diselesaikan atlas volume II dengan judul: Potensi dan Sumberdaya. Atlas volume III dengan judul: Sejarah, Wilayah, Penduduk, Budaya dan Bahasa akan diselesaikan pada tahun 2010. Bersamaan dengan selesainya produk cetakan, web atlas nasional Indonesia juga akan dilengkapi dengan atlas volume II dan III.
Contact Person : Dra.Trini Hastuti, M.Sc
Kepala Bidang Atlas Sumberdaya dan Atlas Publik
BAKOSURTANAL. Telp : 0218764613
Email: trinihastuti@yahoo.com
(http://www.bakosurtanal.go.id/?m=10&p=&static=176)
Setelah enam dasawarsa Indonesia merdeka, kini Indonesia memiliki Atlas Nasional. Atlas ini akan menambah daftar produk atlas nasional yang sudah dipublikasikan oleh negara-negara lain. Atlas Nasional Indonesia merupakan produk strategis karena menjadi informasi resmi tentang Indonesia bagi negara-negara lain yang bermaksud mengetahui Indonesia melalui media informasi geografis.
Atlas Nasional Indonesia adalah kumpulan peta tematik deskriptif, gambar, foto, dan citra satelit yang disusun secara sistematik sehingga membentuk informasi tentang fenomena, potensi dan sumberdaya yang ada di suatu wilayah. Atlas ini menampilkan informasi untuk wilayah Indonesia secara kesuluruhan maupun infomasi pulau dan kepulauan besar. Informasi yang ditampilkan dikemas dalam 3 volume atlas yakni :
* volume I: Fisik dan Lingkungan Alam
* volume II: Potensi dan Sumberdaya
* volume III: Sejarah, Wilayah, Penduduk, Budaya dan Bahasa.
Atlas Nasional Indonesia volume 1 yang diluncurkan saat ini menyajikan informasi tentang kondisi fisik dan lingkungan alam yang ada di Indonesia secara umum dan secara khusus di pulau atau kepulauan besar. Tema-tema yang berkaitan dengan fisik dan lingkungan alam meliputi : iklim, geologi, geomorfologi, kelautan, gunung api, rawan bencana, penutup lahan, dan kawasan konservasi.
Tujuan peluncuran atlas ini untuk menginformasikan kepada institusi pemerintah, swasta, dunia pendidikan, dan masyarakat secara umum bahwa Indonesia memiliki atlas nasional yang dapat digunakan sebagai atlas referensi, media promosi tentang Indonesia dan media pembelajaran.
Produk Atlas Nasional Indonesia diluncurkan dalam bentuk buku cetakan dan web Atlas Nasional Indonesia yang disiapkan untuk diakses melalui internet. Atlas ini disusun sejak tahun 2007 dan dicetak pada tahun anggaran 2008. Beberapa atlas akan didistribusikan kepada institusi/departemen, kedutaan besar, dan institusi pendidikan. Sebagian lainnya dapat diperoleh publik melalui Pusat Jasa dan Informasi BAKOSURTANAL.
Atlas Nasional Indonesia dibuat merupakan produk bersama antara Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) dengan beberapa instansi seperti: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Geologi Departemen ESDM, Dinas Hidro Oseanografi MABES TNI AL, Departemen Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universtas Indonesia dan National Geographic Indonesia.
Kegiatan pembuatan atlas ini akan berlanjut pada tahun 2009 dan tahun 2010. Tahun 2009 akan diselesaikan atlas volume II dengan judul: Potensi dan Sumberdaya. Atlas volume III dengan judul: Sejarah, Wilayah, Penduduk, Budaya dan Bahasa akan diselesaikan pada tahun 2010. Bersamaan dengan selesainya produk cetakan, web atlas nasional Indonesia juga akan dilengkapi dengan atlas volume II dan III.
Contact Person : Dra.Trini Hastuti, M.Sc
Kepala Bidang Atlas Sumberdaya dan Atlas Publik
BAKOSURTANAL. Telp : 0218764613
Email: trinihastuti@yahoo.com
Rabu, Desember 31, 2008
HAPPY NEW YEAR 2009
SELAMAT TINGGAL TAHUN 2008...SELAMAT DATANG TAHUN 2009...
SEMOGA DI TAHUN 2009 KEHIDUPAN KITA MENJADI LEBIH BAIK...
BBM TURUN HARGA-HARGA TURUN DAN ONGKOS ANGKOT TURUN..
TUNJANGAN DAN GAJI NAIK...REZEKI NAMBAH.
BISA MEMPERBAIKI RUMAH...
BISA MAPAN DALAM KARIR DAN BEKERJA ...
MENANTI KEDATANGAN SI KECIL ...
TERHINDAR DARI NAFSU DAN GODAAN SYETAN UNTUK BERBUAT MAKSIAT.
BERTAMBAH KETAQWAAN DAN IBADAH KEPADA ALLAH SWT...
SEMAKIN TAWADLU DAN SABAR...
RAJIN MELAKSANAKAN IBADAH...
GEMAR BERAMAL DAN SHODAQOH....
SEDIKIT MUSUH DAN BANYAK TEMAN ...
MELAKUKAN HAL LUAR BIASA DENGAN HAL YANG BIASA ...AMIN
SEMOGA DI TAHUN 2009 KEHIDUPAN KITA MENJADI LEBIH BAIK...
BBM TURUN HARGA-HARGA TURUN DAN ONGKOS ANGKOT TURUN..
TUNJANGAN DAN GAJI NAIK...REZEKI NAMBAH.
BISA MEMPERBAIKI RUMAH...
BISA MAPAN DALAM KARIR DAN BEKERJA ...
MENANTI KEDATANGAN SI KECIL ...
TERHINDAR DARI NAFSU DAN GODAAN SYETAN UNTUK BERBUAT MAKSIAT.
BERTAMBAH KETAQWAAN DAN IBADAH KEPADA ALLAH SWT...
SEMAKIN TAWADLU DAN SABAR...
RAJIN MELAKSANAKAN IBADAH...
GEMAR BERAMAL DAN SHODAQOH....
SEDIKIT MUSUH DAN BANYAK TEMAN ...
MELAKUKAN HAL LUAR BIASA DENGAN HAL YANG BIASA ...AMIN
DEM DAN STUDI ALIGMENT JALAN RAYA
Pembangunan jalan highway memerlukan investasi sangat besar untuk itu memerlukan perencanaan jalan maksimal dengan melakukan studi dari berbagai aspek. Studi jalan highway meliputi topografis (terain dan penutupan lahan), geologi, konstruksi jalan dan sosial. Tantangan terbesar dalam perencanaan jalan highway di Provinsi NAD adalah kondisi terain yang bergunung khususnya di bagian tengah, struktur geologi dengan gerakan tanah yang aktif dan area rawa pada beberapa bagian pantai timur, sentra kegiatan ekonomi masyarakat yang tersebar, tingkat kerawanan sosial yang tinggi. Dalam menghadapi berbagai masalah ini diperlukan peta akurasi tinggi sepanjang jalur alternatif jalan highway dimaksud. Seiring perkembangan teknologi pemetaan maka peta alternatif jalan highway harus dalam format dijital dengan sistem koordinat nasional sehingga dapat secara mudah digunakan dengan software GIS dan Remote Sensing.
Selain itu untuk merencanakan jalan baru atau merelokasi fasiltas jalan yang ada dengan pendanaan yang efektif dan efisien, diperlukan informasi koridor terrain (Terrain corrider). Pemetaan terrain yang akurat sangat penting untuk perencanaan dan desain koridor jalan raya (highway), pendugaan dampak lingkungan dan pengelolaan asset infrastruktur.
Jalan highway di Provinsi NAD memiliki volume pekerjaan dengan luas 18.000 km persegi, berupa lebar alternatif koridor (buffer) dari jalan utama ke arah kiri dan kanan jalan, dan panjang jalan sekitar 450 km.
Peran data DEM dalam studi alignment dapat dilihat dari pentingnya informasi akan terrain dalam studi ini. Data DEM memberikan informasi informasi terrain dan informasi ketinggian objek pada permukaan bumi. Data DEM (Digital Elevation Model) sendiri adalah data yang berisikan ketinggian suatu daerah terhadap satu bidang referensi tertentu. DEM dapat berupa : DSM (Digital Surface Model) yaitu data ketinggian permukaan objek yang ada di muka bumi seperti pepohonan dan bangunan, atau DTM (Digital Terrain Model) yaitu data ketinggian permukaan bumi (bold earth).
Proses pembuatan DEM dapat dilakukan melalui metode
1. Pengukuran langsung di lapangan seperti menggunakan levelling/waterpas atau menggunakan GPS-heighting (DGPS, RTK).
2. Menggunakan citra/foto udara. Yaitu satu citra/foto hanya memberikan informasi 2D, untuk memperoleh informasi ketinggian selalu diperlukan 2 citra dari daerah yang sama yang diambil dari posisi yang sedikit berbeda. Oleh karena itu diperlukan foto udara/citra optis: stereoskopi atau bisa pula menggunakan citra radar: interferometry (IFSAR) dan radargrammetry
3. Laser scanning: airborne atau terrestrial LIDAR
MASALAH /TANTANGAN
Masalah utama dalam penyediaan data dijital DEM wilayah Banda Aceh – medan sbb.
1. Sumber data yang ada belum meliput seluruh area dengan akurasi dan standar data yang seragam. Sumber data yang tersedia antara lain: data IFSAR, Foto Udara, Citra Satelit Resolusi Tinggi yang hanya mencover sebagian wilayah pantrai timur dan Peta Rupa Bumi – BAKOSURTANAL. Dengan system overlapping data yang ada dan data dijital tersedia maka dimungkinkan menyediakan data peta meliputi wilayah Banda Aceh hingga Aceh Tamiang,
2. Data IFSAR terdiri dari DSM – Digital Surface Model (data DEM dari first surface sinyal radar Band C) dan ORI (Ortho Rectified Image). Sedangkan DEM untuk rencana jalan highway memerlukan riil ground atau DTM (Digital Terain Model). Untuk melengkapi data IFSAR masih diperlukan Foto Udara dengan pemetaan fotogrametri dengan skala besar. Kedua data IFSAR dan fotogrametri ini dapat dipergunakan sebagai sumber data topografi tiga dimensi yang memadai.
3. Data liputan lahan tidak tersedia, sementara data IFSAR yang ada tidak dapat digunakan untuk interpretasi lahan. Diperlukan data optis seperti SPOT 5 atau data satelit Landsat. Data yang bersumber pada citra satelit optis dapat memberikan informasi penutupan lahan tetapi tidak dapat dipergunakan untuk membuat DEM dengan akurasi yang memadai untuk perencanaan jalan highway.
METODOLOGI PEMBUATAN DEM
Permukaan bumi, merupakan fenomena yang kontinyu. Satu titik di permukaan bumi akan selalu berhubungan dengan titik pada permukaan bumi lainnya. Model elevasi dijital atau Digital Elevation Model (DEM) adalah representasi permukaan bumi dalam bentuk dijital. Arah dan gerakan air di permukaan bumi sangat erat kaitannya dengan bentuk permukaan bumi. Fitur hidrologi, seperti pola aliran serta daerah aliran sungai akan lebih mudah diekstraksi dari model elevasi dijital. Dengan mengetahui bentuk permukaan bumi, dapat membantu dalam perhitungan analisis beaya yang mencakup aspek transportasi atau aksesibilitas.
Model elevasi dijital adalah suatu data yang berisi data ketinggian suatu bentang lahan. Digital Elevation Model (DEM) adalah kumpulan titik-titik ketinggian suatu area. DEM dibangun dengan kumpulan titik-titik yang bergeoreferensi dalam suatu wilayah pemetaan. Elevasi (ketinggian) biasanya disimbolkan dengan Z, ditambahkan dalam suatu koordinat horizontal X, Y. Keunggulan penggunaan citra radar adalah tidak tergantung cuaca daapat tembus awan.
Surface/permukaan yang disajikan dalam format grid sering dikenal dengan ‘functional surface’. Functional surface adalah kontinyus . Setiap lokasi x,y, hanya mempunyai satu nilai z. Kontur atau isoline, sering digunakan untuk mendefinisikan karakteristik umum sepanjang garis. Kontur, secara teknis adalah menghubungkan nilai-nilai yang sama, dalam hal ini kontur menyajikan ketinggian yang sama. Triangular Irregular Network (TIN), adalah struktur data vector yang digunakan untuk menyimpan dan menyajikan suatu model permukaan. TIN membagi ruang geografis dengan menggunakan sejumlah data titik yang tersebar secara irregular, masing-masing mempunyai x,y dan z. Titik-titik dihubungkan oleh garis yang membentuk-bidang-bidang segitiga, dan akhirnya membentuk permukaan kontinyus yang menggambarkan lereng.
Tahapan pembuatan data IFSAR yang dilakukan BAKOSURTANAL adalah sebagai berikut :
1. Pemotretan Lokasi dengan pesawat untuk mendapatkan data Radar
2. Registrasi data kompleks Radar (A1 dan A2) yang berisi amplitudo dan fasa sinyal
3. Pembuatan interferogran, yaitu perbedaan fasa antara A1 dan A2. Nilai perbedaan fasa ini pada kisaran antara 0 dan 2 π (phi).
4. Phase unwrapping untuk mengetahui nilai perbedaan fasa yang sesungguhnya.
5. Konversi nilai perbedaan fasa ke nilai ketinggian
Untuk perencanaan jalan highway raya memerlukan data DEM yang menggambarkan dengan persyaratan :
- Terain adalah permukaan bumi riil (bukan DSM)
- Grid DEM yang seragam dan cukup rapat (Griding berkisar 3 meter)
- Sistem koordinat planimetris UTM
- Koordinat Tinggi dengan referensi geoid lokal – bukan tinggi referensi global
- Format DEM dapat dibaca software ArcGIS, AutoCAD dan software Remote Sensing atau viewer lainnya yang banyak tersedia secara free seperti autodem (www.autodem.com).
Proses pembuatan DEM dari berbagai sumber data tersebut di atas dengan melakukan:
1. Rectifikasi data IFSAR dengan data rupabumi (RBI) skala 1:10.000 dan 1:50.000 , sehingga menghasilkan data ORI sebagai kontrol dan foto udara serta data lain yang merupakan bagian dari fundamental dataset jaring kontrol vertical (Titik Tinggi Geodesi) dan horizontal wilayah NAD.
2. Pengolahan data DSM (dijital surface Model) dan DEM dilakukan menggunakan stereo plotting dan teknik photogrametri dari Data ORI.
3. Tahapan yang paling penting adalah atas pengumpulkan data breakline terain, spot height, dan pola hidrologi, image mosaicing dan control point.
4. Proses DEM dari data hasil stereoplotting – pembentukan TIN dan griding DEM. Tahap pekerjaan ini menggunakan software remote sensing atau software khusus.
5. Overlay antara data DEM hasil fotogrametri dan image IFSAR dan data vector alternatif jalur jalan highway yang ada sebagai studi awal alternatif jalan highway (preliminary study).
6. Overlay antara data ifsar dan data fotoudara untuk mendapatkan keakurasian DEM dilapangan
Peralatan yang digunakan dalam proses stereoplotting menggunakan alat dan software:
1. Komputer/Workstation dengan dual processor dilengkapi card 3D, dual monitor
2. Software – softcopy photogrametri misal: summit evolution, socet set dll.
3. Proses DEM dan Griding menggunakan alat dan software remote sensing dan GIS
4. Komputer Desktop dengan speed tinggi dan RAM besar dilengkapi
AKURASI DATA DEM
DATA DEM yang dihasilkan, adalah sistem STAR-3i dengan ketelitian vertikal DSM sebesar maksimum 3 m dan DEM maksimum 1 meter. Untuk pemetaan skala 1:25.000 diperlukan ketelitian ketinggian sekitar 4 m, sehingga DEM dari ini memenuhi kriteria ini untuk pemetaan hingga 1:5.000-hingga 1:10.000
Selain itu untuk merencanakan jalan baru atau merelokasi fasiltas jalan yang ada dengan pendanaan yang efektif dan efisien, diperlukan informasi koridor terrain (Terrain corrider). Pemetaan terrain yang akurat sangat penting untuk perencanaan dan desain koridor jalan raya (highway), pendugaan dampak lingkungan dan pengelolaan asset infrastruktur.
Jalan highway di Provinsi NAD memiliki volume pekerjaan dengan luas 18.000 km persegi, berupa lebar alternatif koridor (buffer) dari jalan utama ke arah kiri dan kanan jalan, dan panjang jalan sekitar 450 km.
Peran data DEM dalam studi alignment dapat dilihat dari pentingnya informasi akan terrain dalam studi ini. Data DEM memberikan informasi informasi terrain dan informasi ketinggian objek pada permukaan bumi. Data DEM (Digital Elevation Model) sendiri adalah data yang berisikan ketinggian suatu daerah terhadap satu bidang referensi tertentu. DEM dapat berupa : DSM (Digital Surface Model) yaitu data ketinggian permukaan objek yang ada di muka bumi seperti pepohonan dan bangunan, atau DTM (Digital Terrain Model) yaitu data ketinggian permukaan bumi (bold earth).
Proses pembuatan DEM dapat dilakukan melalui metode
1. Pengukuran langsung di lapangan seperti menggunakan levelling/waterpas atau menggunakan GPS-heighting (DGPS, RTK).
2. Menggunakan citra/foto udara. Yaitu satu citra/foto hanya memberikan informasi 2D, untuk memperoleh informasi ketinggian selalu diperlukan 2 citra dari daerah yang sama yang diambil dari posisi yang sedikit berbeda. Oleh karena itu diperlukan foto udara/citra optis: stereoskopi atau bisa pula menggunakan citra radar: interferometry (IFSAR) dan radargrammetry
3. Laser scanning: airborne atau terrestrial LIDAR
MASALAH /TANTANGAN
Masalah utama dalam penyediaan data dijital DEM wilayah Banda Aceh – medan sbb.
1. Sumber data yang ada belum meliput seluruh area dengan akurasi dan standar data yang seragam. Sumber data yang tersedia antara lain: data IFSAR, Foto Udara, Citra Satelit Resolusi Tinggi yang hanya mencover sebagian wilayah pantrai timur dan Peta Rupa Bumi – BAKOSURTANAL. Dengan system overlapping data yang ada dan data dijital tersedia maka dimungkinkan menyediakan data peta meliputi wilayah Banda Aceh hingga Aceh Tamiang,
2. Data IFSAR terdiri dari DSM – Digital Surface Model (data DEM dari first surface sinyal radar Band C) dan ORI (Ortho Rectified Image). Sedangkan DEM untuk rencana jalan highway memerlukan riil ground atau DTM (Digital Terain Model). Untuk melengkapi data IFSAR masih diperlukan Foto Udara dengan pemetaan fotogrametri dengan skala besar. Kedua data IFSAR dan fotogrametri ini dapat dipergunakan sebagai sumber data topografi tiga dimensi yang memadai.
3. Data liputan lahan tidak tersedia, sementara data IFSAR yang ada tidak dapat digunakan untuk interpretasi lahan. Diperlukan data optis seperti SPOT 5 atau data satelit Landsat. Data yang bersumber pada citra satelit optis dapat memberikan informasi penutupan lahan tetapi tidak dapat dipergunakan untuk membuat DEM dengan akurasi yang memadai untuk perencanaan jalan highway.
METODOLOGI PEMBUATAN DEM
Permukaan bumi, merupakan fenomena yang kontinyu. Satu titik di permukaan bumi akan selalu berhubungan dengan titik pada permukaan bumi lainnya. Model elevasi dijital atau Digital Elevation Model (DEM) adalah representasi permukaan bumi dalam bentuk dijital. Arah dan gerakan air di permukaan bumi sangat erat kaitannya dengan bentuk permukaan bumi. Fitur hidrologi, seperti pola aliran serta daerah aliran sungai akan lebih mudah diekstraksi dari model elevasi dijital. Dengan mengetahui bentuk permukaan bumi, dapat membantu dalam perhitungan analisis beaya yang mencakup aspek transportasi atau aksesibilitas.
Model elevasi dijital adalah suatu data yang berisi data ketinggian suatu bentang lahan. Digital Elevation Model (DEM) adalah kumpulan titik-titik ketinggian suatu area. DEM dibangun dengan kumpulan titik-titik yang bergeoreferensi dalam suatu wilayah pemetaan. Elevasi (ketinggian) biasanya disimbolkan dengan Z, ditambahkan dalam suatu koordinat horizontal X, Y. Keunggulan penggunaan citra radar adalah tidak tergantung cuaca daapat tembus awan.
Surface/permukaan yang disajikan dalam format grid sering dikenal dengan ‘functional surface’. Functional surface adalah kontinyus . Setiap lokasi x,y, hanya mempunyai satu nilai z. Kontur atau isoline, sering digunakan untuk mendefinisikan karakteristik umum sepanjang garis. Kontur, secara teknis adalah menghubungkan nilai-nilai yang sama, dalam hal ini kontur menyajikan ketinggian yang sama. Triangular Irregular Network (TIN), adalah struktur data vector yang digunakan untuk menyimpan dan menyajikan suatu model permukaan. TIN membagi ruang geografis dengan menggunakan sejumlah data titik yang tersebar secara irregular, masing-masing mempunyai x,y dan z. Titik-titik dihubungkan oleh garis yang membentuk-bidang-bidang segitiga, dan akhirnya membentuk permukaan kontinyus yang menggambarkan lereng.
Tahapan pembuatan data IFSAR yang dilakukan BAKOSURTANAL adalah sebagai berikut :
1. Pemotretan Lokasi dengan pesawat untuk mendapatkan data Radar
2. Registrasi data kompleks Radar (A1 dan A2) yang berisi amplitudo dan fasa sinyal
3. Pembuatan interferogran, yaitu perbedaan fasa antara A1 dan A2. Nilai perbedaan fasa ini pada kisaran antara 0 dan 2 π (phi).
4. Phase unwrapping untuk mengetahui nilai perbedaan fasa yang sesungguhnya.
5. Konversi nilai perbedaan fasa ke nilai ketinggian
Untuk perencanaan jalan highway raya memerlukan data DEM yang menggambarkan dengan persyaratan :
- Terain adalah permukaan bumi riil (bukan DSM)
- Grid DEM yang seragam dan cukup rapat (Griding berkisar 3 meter)
- Sistem koordinat planimetris UTM
- Koordinat Tinggi dengan referensi geoid lokal – bukan tinggi referensi global
- Format DEM dapat dibaca software ArcGIS, AutoCAD dan software Remote Sensing atau viewer lainnya yang banyak tersedia secara free seperti autodem (www.autodem.com).
Proses pembuatan DEM dari berbagai sumber data tersebut di atas dengan melakukan:
1. Rectifikasi data IFSAR dengan data rupabumi (RBI) skala 1:10.000 dan 1:50.000 , sehingga menghasilkan data ORI sebagai kontrol dan foto udara serta data lain yang merupakan bagian dari fundamental dataset jaring kontrol vertical (Titik Tinggi Geodesi) dan horizontal wilayah NAD.
2. Pengolahan data DSM (dijital surface Model) dan DEM dilakukan menggunakan stereo plotting dan teknik photogrametri dari Data ORI.
3. Tahapan yang paling penting adalah atas pengumpulkan data breakline terain, spot height, dan pola hidrologi, image mosaicing dan control point.
4. Proses DEM dari data hasil stereoplotting – pembentukan TIN dan griding DEM. Tahap pekerjaan ini menggunakan software remote sensing atau software khusus.
5. Overlay antara data DEM hasil fotogrametri dan image IFSAR dan data vector alternatif jalur jalan highway yang ada sebagai studi awal alternatif jalan highway (preliminary study).
6. Overlay antara data ifsar dan data fotoudara untuk mendapatkan keakurasian DEM dilapangan
Peralatan yang digunakan dalam proses stereoplotting menggunakan alat dan software:
1. Komputer/Workstation dengan dual processor dilengkapi card 3D, dual monitor
2. Software – softcopy photogrametri misal: summit evolution, socet set dll.
3. Proses DEM dan Griding menggunakan alat dan software remote sensing dan GIS
4. Komputer Desktop dengan speed tinggi dan RAM besar dilengkapi
AKURASI DATA DEM
DATA DEM yang dihasilkan, adalah sistem STAR-3i dengan ketelitian vertikal DSM sebesar maksimum 3 m dan DEM maksimum 1 meter. Untuk pemetaan skala 1:25.000 diperlukan ketelitian ketinggian sekitar 4 m, sehingga DEM dari ini memenuhi kriteria ini untuk pemetaan hingga 1:5.000-hingga 1:10.000
Solusi Barang Bekas Berkualitas (BBQ) di Perum Widyatama Indah
...Tanpa disadari barang-barang lama dirumah kita semakin menumpuk... dan ini terjadi hampir setiap tahun...padahal ada orang lain yang barangkali masih memerlukannya... lalu bagaimana solusinya....
Keberadaan barang bekas selain perlu ruang khusus penyimpanan, acapkali timbul masalah lingkungan seperti bau tidka sedap, penuh sarang nyamuk, sarang tikus, bahkan mengganggu keindahan rumah kita.
Barang-barang tersebut sebenarnya masih mempunyai nilai ekonomis atau masih dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Dalam arti kata barang tersebut masih dapat digunakan ulang (ReUSe), atau di daur ulang (ReCycle) bahkan diubah ke bentuk lain (ReForm). Dengan 3R konsep itulah Barang-barang lama yang masih berkualitas kita atasi..
BAZAR BBQ yang tiap tahun di adakan di perumahan Widyatama Indah bisa dinilai cukup sukses. Acara tersebut yang selalu diadakan menjelang tahun baru pada minggu pertama dijadikan sebagai sarana penjualan, pertukaran (barter), penyaluran hingga amal barang-barang lama yang masih punya nilai ekonomis namun sudah tidak lagi berguna bagi pemiliknya disekitar perumahan Widayatama Indah tersebut. Selain itu Bazar tersebut juga mempererat silaturahmi antar warga perumahan dan penduduk sekitar, yang pada beberapa wilayah seringkali memunculkan masalah sosial yang cukup komplek.
VISIT YEAR 2009 dan ATLAS PARIWISATA
Visit Indonesia Year tahun 1991 menyerap sekitar 2,5 juta wisatawan manca negara dinilai sukses oleh pemerintah Indonesia. Demikian pula VIY 1992, 1993 dan seterusnya termasuk VIY 2003 yang diperkirakan akan terganggu akibat peritiwa "rekayasa "BOM BALI tahn 2002 ternyata masih menyerap kunjunguan jutaan wisatawan mancaneara ke Indonesia.
Keberhasilan VIY tersebut tentunya tidak lepas dari adanya peningkatan berbagai fasiltas, baik berupa perbaikan hotel berbintang maupun kebijakan bebas visa kepada wisatawan dari beberapa negara ataupun visa on arrival (visa di tempat kedatangan) kepada wisatawan mancanegara lainnya.
Namun demikian, keberhasilan mendatangkan wisatawan mancanegara tersebut diharapkan dapat terus terulang tiap tahunnya. Banyaknya kunjungan wisatawan ke negara kita ini diharapkan dapat meningkatkan pula taraf hidup masyarakat Indonesia secara langsung atapun tidak langsung serta kewibawaan bangsa secara umum. Selain perbaikan berbagai fasilitas infrastruktur fisik, ketersediaan data dan informasi berupa Atlas pariwisata (seperti peta pariwisata NAD di atas) sebenarnya juga merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Peta ataupun Atlas (kumpulan peta dengan satu atau beberapa tema)pariwisata memudahkan perjalanan dan memperlancar arus informasi dan komunikasi.
Hanya memang patut disayangkan penggunaan peta dan Atlas rupanya belum membudaya di Indonesia. Masyarakat lebih suka mengandalkan BERTANYA daripada melihat PETA untuk mencari informasi atau membantu perjalanan mereka. Menjelang tahun 2009 ini saatnya kita budayakan BUDAYA BERPETA sebagai ganti BUDAYA BERTANYA" dalam menunjang Visit Indonesian Year 2009.
Langganan:
Postingan (Atom)