Fitna : Geert Wilders sendiri adalah Fitnah

Geram juga melihat Geert Wilders, anggota parlemen Belanda, seenaknya bikin film fitna berdurasi 17 menit yang jelas berisi pesan merendahkan umat islam. Di katakan alquran dan umat islam adalah bahaya tersembunyi bagi Belanda dengan menunjukkan suntingan-suntingan berita. Dari judulnya Fitna saja sudah terlihat kalau film ini ya fitnah artinya kebohongan, suntingan filmnya ya merupakan kebohongan.

Geert Wilders perlu belajar metodologi penelitian data yang diambil benar tetapi kesimpulannya kayak anak kecil. Contohnya ada anak kecil melakukan percobaan dengan katak. Katak diminta melompat dengan cara diteriaki dan diukur jarak lompatannya, setelah itu satu kakinya dipotong dan disuruh melompat. Dengan susah payah katak melompat dan diukur jaraknya. Lalu satu persatu dipotong hingga ke empat kakinya, kemudian di suruh melompat. ternyata katak tidak bisa melompat karena ke empat kakinya sudah dipotong. Akhinya anak kecil tersebut tersenyum puas...kesimpulannya ternyata katak kalau ke empat kakinya dipotong jadi "budeg" diteriaki suruh melompat gak dengar.

Demikian pula dengan Geert Wilders, data yang dia kumpulkan adalah fakta lapangan tetapi kesimpulan bahwa Islam dan alquran adalah musuh laten Belanda. Salah Besar. mana ada fakta Umat islam menyerang Belanda, mana ada fakta umat islam menjajah eropa. Yang terjadi malah sebaliknya pihak baratlah yang menjajah, menyiksa dan membunuh umat islam. Jadi disini maling teriak maling.

Kesimpulan bisa salah mesti data yang dikumpulkan benar. Ini terjadi karena beberapa sebab paling umum adalah ketidak mampuan menganalisa dan memang punya maksud tersembunyi alias hidden agenda. Kasus Geert Wilders ini jelas bukannya tidak mampu menganalisa, tetapi punya maksud tersembunyi yaitu mencari simpati dari masyarakat eropa dan amerika yang dia fikir akan berpihak padanya. Dia tahu persis bagaimana pemerintah prancis memenangkan perkara orang-orang yang menghina nabi Muhammad dengan lomba karikatur, dia tahu persis amerika masih di atas angin atas beberapa negara muslim. jadi dia merasa adem ayem saja..gak pusing dan takut terhadap tindakannya.

Masih banyak orang semacam Geert Wilders di eropa dan Amerika, sebut saja Salman Rusdi sampai sekarang masih hidup mewah mesti harus sembunyi-sembunyi. Bahkan Salman rusdi yang di fatwakan mati oleh Imam Khumeini, mendapat penghargaan sastra terbaik eropa oleh pemerintah Inggris.

Selama tidak ada hukum dan tidak ada yang menghukumnya maka akan semakin banyak orang-orang macam Geert Wilders dan Salman Rusdi. Saya salut sama Imam Khumeini yang langsung memfatwakan hukuman mati ke Salaman Rusdi, hingga mesti terlihat Salman Rusdi hidup enak tetapi jiwanya pasti tidak tenang dan gelisah.

Geram juga orang-orang macam mereka seenaknya menghina keyakinanskitar 1.5 milyar. Tetapi dengan gampangnya pemerintah Indonesia, Malaysia, Pakistan menangkapi umat islam yang melakukan penghinaan dan perlawanan terhadap ke tidak adilan pihak Amerika dan Barat.

Kalau pihak barat tidak bisa mengatur dan memberi peringatan warganya yang satu orang, maka jangan salahkan bila pemerintah muslim juga tidak akan sanggup mengatur warganya yang jumlahnya milyaran.

Saat ini Geert Wilders tentu tidak akan aman bepergian keluar negeri apalagi ke negara muslim. Pemerintah Indonesia tidak perlu mencekal..karena pasti dia akan ketakutan setengah mati. Satu-satunya jalan ya operasi wajah. tetapi yang jelas karisnya sudah tamat. Kita lihat saja bagaimana akhir hidup dan karis si terorist belanda ini.

Peran data Geospasial bagi Daerah

Peran data geospasial dalam Perencanaan Wilayah

Perencanaan desa adalah suatu unit paling dasar dalam hirarki perencanaan wilayah atau tata ruang regional. Perencanaan desa berdasar pada aspirasi masyarakat, adalah kebijakan yang ditetapkan BRR dalam rangka pembangunan kembali kehidupan masyarakat, desa dan lingkungan sekitarnya. Dalam perencanaan wilayah ini BRR telah menetapkan bahwa para korban yang selamat memiliki peranan terbesar dalam menentukan masa depan mereka sendiri.

Tentang pemanfaatan data geospasial untuk perencanaan desa, data geospasial telah digunakan dalam berbagai kegiatan selama program pemulihan NAD-Nias, diantaranya adalah perencanaan desa (village planning) project ADB untuk Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (ETSP), evaluasi jalan sekunder Banda Aceh Meulaboh dari USTDA (Departemen Perdagangan Amerika Serikat) dan kegiatan pemetaan desa secara terestris lainnya oleh beberapa NGO. Hampir setiap pelaksana rehab-rekon bidang perumahan dan infrastruktur telah mengetahui pentingnya data geospasial.

Sekarang manusia mulai mengetahui bahwa bencana (gempa dan tsunami) terjadi tidak random begitu saja tetapi merupakan bagian proses evolusi bumi. Hampir setiap bencana sekarang dapat dipetakan, diukur dan dianalisis, meskipun kita belum dapat memprediksi kapan terjadinya. Walau demikian perkembangan teknologi informasi khususnya Geographic Information System (GIS) memungkinkan kita secara nasional, regional ataupun organisasi lokal membuat perencanaan dan managemen persiapan, dan mitigasi (Aronof, 1991). Pemanfaatan teknologi GIS dapat digunakan untuk membantu mengurangi korban dan kerugian karena bencana. Masalah utama dalam setiap program rehabilitasi dan rekonstruksi adalah pada penataan ulang wilayah yang hancur. Perencanaan dan pengelolaan lokasi bencana (termasuk perencanaan desa) pasti berkaitan dengan lokasi dan posisi (seperti pemilihan lokasi desa, ketersediaan data). Itu sebabnya perencanaan wilayah pasca bencana pasti membutuhkan data dan informasi geospasial.

Dalam pengelolaan bencana alam, kita mengenal urutan penanganan yaitu mitigasi, persiapan, tanggap darurat dan rekonstruksi. Mitigasi dan persiapan-persiapan umumnya dilakukan sebelum bencana. Istilah mitigasi berarti aktifitas yang ditujukan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya bencana (peraturan, perencanaan yang baik, pengelolaan gedung dan land use, identifikasi bencana). Sementara persiapan (Preparedness) adalah tindakan yang diambil sebelum terjadinya bencana, ketika mitigasi dianggap tidak mencukupi untuk dapat melindungi dari bencana (termasuk operasional tindakan pencegahan, pembangunan early warning system, dan pendidikan). Pada masa tanggap darurat, ketersediaan informasi geospasial sangat berarti. Tanggap darurat adalah tindakan pada saat terjadi bencana, berupa koordinasi, pencarian dan penyelamatan (search and rescue), pendugaan kerusakan (damage assessment) dan minimalisasi kehilangan dari bencana berikutnya. Sementara recovery (rehabilitasi dan rekonstruksi) adalah tindakan untuk mengembalikan sistem kepada fungsinya yang normal dalam jangka panjang, seperti menyingkirkan sampah, akses air bersih, makanan, shelter dan sebagainya. Menon (1996) menyatakan “penanganan darurat (emergency management) memerlukan 10% telekomunikasi, 20% operasi dan 70 % informasi.

Ketersediaan data geospasial akan sangat membantu keputusan dalam melakukan tindakan bagi BRR ataupun gampong itu sendiri, baik sebelum terjadinya bencana seperti kajian lokasi rawan bencana, manajemen bencana, mitigasi berbagai resiko, evakuasi dan penyelamatan ataupun setelah bencana seperti rehabilitasi dan rekonstruksi. Adanya data geospasial yang baik maka gampong akan memiliki data tentang status dan kepemilikan tanah yang benar dan detil, sehingga memudahkan perencanaan gampong sendiri ataupun monitoring pelaksanaan pembangunan oleh BRR ataupun NGO. Selain itu, basis data geospasial yang benar memudahkan penanganan wilayah rawan bencana di kemudian hari.

Pendekatan partisipatif, khususnya dalam hal perencanaan dan pemetaan desa, adalah pekerjaan pemetaan tanah yang dilakukan untuk menyepakati kepemilikan asal oleh warga bekerjasama dengan pihak lain baik swasta ataupun organisasi pemerintah (BRR₂, 2005). Setiap persil tanah dinyatakan oleh pemilik atau saksi-saksi yang diketahui oleh Keucik (kepala desa) dan mukim (kepala wilayah gampong). Peta perencanaan desa yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan di antara masyarakat yang dituangkan dalam bentuk peta perencanaan dengan fasilitator atau bantuan pihak konsultan.

Masalah kurang akuratnya data geospasial untuk perencanaan desa menjadi kendala utama setelah ketersediaan data, seperti yang dialami olehbeberapa NGO. Ketidak akuratan data mereka pada umumnya adalah pada data kontur dan beberapa layer topografi (seperti jalan, sungai dan batas administrasi), sementara data persil mereka cukup detil. Dalam kasus ini, registrasi data mereka ke peta dasar topografi skala 1:2.000 dan proses tumpang tindih dengan foto udara membantu meminimalkan kesalahan.

Unsur topografi dalam pemetaan dan perencanaan pemukiman, sebagaimana tertulis dalam dokumen pedoman teknis perencanaan desa menjadi keharusan. Hanya, yang menjadi kendala para pelaksana pekerjaan perencanaan desa adalah data topografi tidak selalu tersedia dan mereka tidak menyiapkan anggaran khusus untuk itu. Beberapa NGO melaksanakan pengukuran sendiri, seperti yang dilakukan LOGIKA untuk beberapa desa. Meskipun menurut mereka, sering kali hasil pengukuran tersebut tidak digunakan karena jadwal penyelesaian pengukuran tidak pas dengan batas akhir kegiatan perencanaan desa yang ada dalam schedule mereka.

Peran Data Geospasial untuk Perencanaan Makro

Untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) wilayah diperlukan sebagai acuan spasial bagi kegiatan pengembangan sosial dan ekonomi. Oleh karenanya, salah satu program utama BRR dalam menata lingkungan wilayah NAD-Nias adalah penyusunan RTRW skala makro, baik kota ataupun kabupaten, bahkan beberapa NGO melakukan penyusunan tata ruang kecamatan dan perencanaan lingkungan (ADB, 2006). Sebagaimana penyusunan tata ruang mikro skala desa yang menggunakan pendekatan partisipatif, maka dalam penyusunan tata ruang makro juga dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dan partisipasi dari masyarakat sendiri sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 24 tahun 1992.

Beberapa kota dan kabupaten telah mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sebelum bencana (gempa dan tsunami), yang disusun tahun 2002 untuk masa berlaku 2002 – 2010. Namun karena perubahan yang sangat besar akibat bencana, maka BRR dengan bantuan konsultan tata ruang melakukan revisi terhadap RTRW kota dengan tetap memperhatikan aspek kawasan rawan bencana. Berbekal berbagai dokumen, telah disusun revisi RTRW untuk beberapa kota dan kabupaten. Rencana tata ruang merupakan upaya untuk mengintegrasikan berbagai macam sumber daya di suatu wilayah/kota ke dalam suatu deliniasi wilayah perencanaan. Artinya komponen-komponen tata ruang di dalam wilayah perencanaan harus terintegrasi, di samping itu, wilayah perencanaan juga harus terintegrasi dengan rencana yang hirarkinya lebih tinggi. Dalam perencanaan Kota Banda Aceh misalnya, selain harus memperhatikan komponen tata ruang yang ada di wilayahnya, juga harus memperhatikan peranannya dalam lingkup yang lebih luas agar dapat menciptakan sinergi dengan rencana-rencana spasial lainnya.

Peran data geospasial dalam perencanaan makro sangat vital, karena memberikan dasar bagi pengembangan kawasan. Umumnya data geospasial yang digunakan adalah skala 1:10.000 untuk perencanaan tata ruang Kecamatan, dan skala 1:50.000 untuk perencanaan Kabupaten. Kendala utama kegiatan perencanaan tata ruang di NAD pasca tsunami relatif sama yaitu ketersediaan data khususnya data digital terutama untuk perencanaan tata ruang detil. Status akhir data digital skala 1:10.000 sebenarnya cukup besar yaitu mencakup wilayah pemotretan cukup luas sekitar 6.000 km^2. Namun sayang, tidak seluruh foto udara yang ada diinterpretasi menjadi data garis sebagai peta digital skala detil. Demikian pula skala menengah 1:50.000 hanya tersedia untuk seluruh wilayah NAD dalam bentuk cetakan (hard copy), khusus wilayah yang terkena tsunami tersedia dalam bentuk digital. Sementara program rehab-rekon BRR ternyata meluas ke seluruh kabupaten di NAD. Wilayah yang telah dilakukan revisi tata ruang meliputi kota banda Aceh, Kabupaten Aceh barat, penataan kawasan krueng Aceh Aceh Besar, Koawasan kota meulaboh, Kawasa wisata Lagundo di Nias selatan, kota Cane di kabupaten Aceh Tenggara, kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Timur, Bireun, Piddie dan Kabupaten Simeuleu.

Peran Data Geospasial untuk Pemetaan Rawan Bencana

Program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah NAD-Nias boleh dibilang sebagai ajang percontohan penerapan pembangunan wilayah berwawasan bencana (Kompas, 2006). Dalam arti, diperlukannya informasi sebaran dan tipe bencana yang ada pada wilayah yang akan dibangun, serta perlunya data geospasial dan dukungan teknologi GIS. Analisa GIS dengan memanfaatkan data geospasial dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias untuk pemetaan rawan bencana terus terang masih belum dilakukan oleh BRR. Lebih banyak dalam beberapa kasus di BRR, data geospasial dipakai sebagai pelengkap tampilan peta seperti pada program perencanaan desa. Walau demikian terdapat pula beberapa NGO melakukan analisa GIS cukup kompleks dalam kaitannya dengan pemetaan rawan bencana seperti modeling tsunami (Seadefence), pemetaan multihazard (GTZ), pemetaan rawan gempa (BGR), dan studi mikrozonasi (LAPI-ITB).

Lewat GTZ, pemerintah Jerman telah melakukan pemetaan rawan bencana untuk Banda Aceh dengan menggunakan data dasar skala 1:250.000 dari BAKOSURTANAL. Pemetaan multihazard yang dilakukan oleh GTZ meliputi rawan bencana longsor, banjir, bahaya gunung merapi dan gempa bumi. Metodologi sederhana yang digunakan cenderung menghasilkan area bencana yang besar seperti kriteria buat banjir yang hanya menggunakan parameter ketinggian di bawah 5 meter daerah bekas tsunami, dan bekas rawa. Padahal diketahui bahwa selama ini hujan selalu menjadi penyebab utama banjir dimanapun di kota-kota besar di Indonesia (Santoso, 2006).

Atas kerjasama GTZ dan BRR, kami mengadakan workshop dua hari khusus membahas metodologi penyusunan peta rawan bencana. Rekomendasi yang dikeluarkan peserta workshop sebenarnya bermanfaat sebagai masukan bagi BRR dalam pembuatan Standard Operational Procedure (SOP) pembangunan berwawasan bencana. SOP dimaksudkan sebagai pedoman bagi BRR dalam menetapkan standar prosedur pelaksanaan kegiatan.. Adanya SOP menjamin BRR mengevaluasi kegiatan pemetaan rawan bencana secara konsisten, agar mendapat hasil yang benar dan terpercaya.

Peran Data Geospasial untuk Perencanaan Infrastruktur Jalan dan Energi

Untuk perencananaan infrastruktur jalan, data geospasial yang paling diperlukan secara umum adalah data titik tinggi geodesi ataupun titik GPS. Praktis hingga akhir 2007 status data TTG dan titik GPS masih belum berubah. Selain pembangunan jalan utama, Departemen perdagangan dan pengembangan Amerika (USTDA-United States Trade and Development Agency) melakukan studi kelayakan pembangunan jalan-jalan sekunder dengan memanfaatkan data geospasial. Studi ini meliputi identifikasi dan penentuan prioritas jalan feeder dan sekunder dan mengembangkan spesifikasi teknis untuk proyek jalan tersebut. Selain untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan ataupun evaluasi program jalan, data geospasial juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan pembangkit listrik, seperti contoh di wilayah Takengon. Yang cukup menarik adalah analisa sederhana berdasar digitasi on screen dari data rupabumi dapat membantu perhitungan pendanaan proyek pembangkit listrik. Di Daerah Aliran Sungai (DAS) wilayah di Aceh Tengah, lokasi dekat danau tawar Takengon.

Pemetaan Partipatif

Pendekatan partisipatif, khususnya dalam hal perencanaan dan pemetaan desa (gampong), adalah pekerjaan pemetaan tanah yang dilakukan untuk menyepakati kepemilikan asal oleh warga bekerjasama dengan pihak lain baik swasta ataupun organisasi pemerintah. Setiap persil tanah dinyatakan oleh pemilik atau saksi-saksi yang diketahui oleh kepala desa (keucik) dan kepala wilayah gampong (mukim). Peta perencanaan desa yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan di antara masyarakat yang dituangkan dalam bentuk peta perencanaan dengan fasilitator atau bantuan pihak konsultan. Ketersediaan data geospasial akan sangat membantu pembuatan pemetaan partisipatif desa. Adanya data geospasial yang baik dalam arti akurat dan up-to-date maka desa akan memiliki data tentang status dan kepemilikan tanah yang benar dan detil, sehingga memudahkan perencanaan desa itu sendiri ataupun monitoring pelaksanaan pembangunan oleh BRR atau NGO.

Unsur topografi seperti kontur dalam pemetaan desa partisipatif dan perencanaan desa sangat penting. Hanya yang menjadi kendala utama adalah data tersebut tidak selalu ada, karena pada tingkatan desa diperlukan peta topografi detil hingga skala 1:2000. Khusus wilayah banda Aceh dan beberapa wilayah terkena tsunami sepanjang kurang lebih 300 km2 data tersebut juga sebagain tersedia. Beberapa wilayah di Banda Aceh yang telah selesai kegiatan pemetaan daesa partisipatid tersaji dalam table di bawah

Beberapa lokasi Perencanaan Desa Partisipatif dalam rangka rehab-rekon NAD-Nias Status Oktober 2007
Lokasi	Jumlah Desa
Kabupaten Simelue	13
Kabupaten Aceh Singkil	14
Kota Banda Aceh	27
Kabupaten Aceh Barat	36
Kabupaten Aceh Besar	106
Kabupaten Aceh Selatan	6
Kabupaten Aceh Jaya	69
Kabupaten Aceh Barat Daya	16
Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie	119
Kabupaten Bireun	40
Kabupaten Aceh Timur	6
Kabupaten Aceh Utara	11
Kabupaten Nagan Raya	16

eberapa lokasi Pemetaan Desa Partisipatif oleh NGO selama 2007 (Sumber AIPRD-Logika, 2007)
Lokasi	Jumlah Desa
Kabupaten Aceh Singkil	20
Kabupaten Aceh Barat	44
Kabupaten Aceh Besar	68
Kabupaten Aceh Selatan	24
Kabupaten Aceh Jaya	73
Kabupaten Bireun	10
Kabupaten Nagan Raya	16
Kabupaten Aceh Barat Daya	16
Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie	119

Distribusi data Geospasial kota banda Aceh

Sementara khusus untuk wilayah kota Banda Aceh telah dilakukan pendistribusian produk geospasial berupa foto udara dan data garis infrastruktur desa. Tampak organisasi yang memanfaatkan produk peta geospasial adalah kalangan NGO dilanjutkan internal BRR dan sekolah dasar seperti terlihat di gambar sebelah.

Distribusi data Geospasial di NAD 2007

Gambar sebelah kiri memperlihatkan pengguna data geospasial secara umum adalah organisasi di luar lembaga pemerintah yaitu sebesar 89%, sementara hanya 11% pengguna adalah berasal dari lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah untuk tahun 2006 dan relatif tidak berubah untuk tahun 2007. Perubahan penting terjadi justru di kalangan BRR dari 34% selama tahun 2006 menjadi 27 % tahun 2007. Hal ini terjadi karena efektifitas data yang ada, sehingga satu produk dapat mendukung sekaligus beberapa kebutuhan di BRR. Seperti pencarian tanah oleh sektor perumahan, dapat menggunakan foto udara atau data satelit yang sama untuk kegiatan perencanaan tata ruangkabupaten. Selain itu mereka juga sudah dapat mengakses langsung data geospasial lewat intranet di BRR. (sumber Satuan Tugas geospasial BRR-BAKOSURTANAL, 2007) .

Peta Tematik Sumberdaya Alam NAD

Program Pemetaan Tematik wilayah Propinsi NAD

Peta adalah gambaran obyek atau suatu area seperti kota, negara ataupun benua yang diproyeksikan ke dalam bidang datar dengan skala tertentu. Istilah skala adalah perbandingan antara gambaran yang ada peta dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan, semakin besar perbandingan skala maka semakin kasar informasi yang disediakan suatu peta, sebaliknya semakin kecil perbandingan skala semakin detil peta tersebut. Misal peta skala 1:10.000 artinya setiap satu ukuran di peta berbanding dengan 10.000 kali di lapangan, peta skala 1:10.000 lebih detil daripada peta dengan skala 1:50.000 atau 1:250.000.

Terdapat beberapa jenis peta yaitu: peta dasar (topografi dan peta batimetri), peta tematik, peta chart (navigasi laut), peta foto (foto udara atau satelit), dan Atlas yaitu kumpulan peta dengan satu atau beberapa tema dalam satu atau beberapa wilayah. BAKOSURTANAL menggunakan istilah rupabumi untuk kata topografi. Rupabumi secara harfiah berarti deskripsi mengenai suatu tempat di muka bumi. Peta rupabumi menyajikan sebagian unsur-unsur buatan manusia (kota, jalan, struktur dan bangunan) serta unsur alam (sungai, danau dan gunung) di atas bidang datar dengan skala dan proyeksi tertentu.

Peta tematik adalah peta yang menyajikan tema tertentu dan untuk keperluan tertentu, misalkan peta sebaran penduduk atau transportasi. Peta tematik menggunakan peta rupabumi yang telah disederhanakan sebagai dasar untuk meletakkan informasi tematiknya. Salah satu contoh peta tematik sumberdaya alam wilayah NAD adalah peta penggunaan lahan (land use) hasil interpretasi dari data satelite seperti tersaji dalam Gambar 2.1.

Melengkapi ketersediaan peta tematik sumberdaya alam (SDA) baik darat, laut untuk propinsi NAD maupun kebutuhan peta tematik sektoral menjadi salah satu tugas pemerintah daerah nantinya dalam rangka menarik investor. Sebenarnya cukup sulit juga untuk melengkapi data SDA wilayah NAD, karena ketidaklengkapan data dasar berujung pada keterbatasan data tematik. Sebagai langkah awal, untuk keperluan internal BRR dan beberapa NGO, Satuan Tugas Geospasial BRR-BAKOSURTANAL menyajikan data tematik SDA NAD dari peta tematik RePProT (Regional Planning Program for Transmigration) dalam format WebGIS. Peta RePProT meski tergolong cukup lama yaitu sekitar tahun 1990 merupakan satu-satunya peta SDA terlengkap Indonesia untuk skala 1:250.000. Selain itu, beberapa tema peta geologi dan tematik sektoral dari dinas-dinas terkait di propinsi NAD juga tersedia.

Data SDA yang diturunkan dari Peta RePProT dan peta geologi dimaksudkan untuk merangsang pemerintah daerah melakukan inisiatif ataupun membuat kebijakan penyusunan data dasar sumberdaya alam, meskipun pada akhirnya pelaksana kegiatan tetap diserahkan kepada pihak konsultan swasta. Sebagian data SDA seperti data penutup lahan atau neraca sumberdaya alam, sebenarnya dapat diturunkan dengan bantuan data satelit.

Peta Rawan Bencana Alam wilayah NAD

Salah satu contoh peta tematik yang sangat penting bagi pengembangan usaha dan menjadi pertimbangan para investor adalah peta rawan bencana. Pasca Kejadian gempa bumi dan tsunami di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), banyak daerah mulai menyadari pentingnya peta ini. Ketenangan dan keamanan investasi dari adanya bencana alam menjadi salah pertimbangan penting saaat ini.

Pengertian peta rawan bencana secara umum adalah peta yang memberikan gambaran utuh potensi dan riwayat kebencanaan di suatu daerah. Peta multi-bencana, baik disebabkan oleh faktor geologis, meteorologis, ataupun anthropogenis sangat berguna bagi para pengambil kebijakan (pemerintah, investor), khususnya untuk menimbang manfaat dan resiko dalam aktifitas pembangunan di suatu daerah. Bencana alam yang disebabkan oleh suatu proses alami yang terjadi di dalam permukaan bumi dikategorikan sebagai bencana alam geologis.

Bencana alam karena faktor geologis ini, waktu kejadian tidak dapat diprediksi oleh manusia namun tanda-tanda kemunculannya dapat dikenali, seperti gelombang pasang (tsunami) baik yang disebabkan oleh gempa bumi di laut ataupun oleh letusan gunung api bawah laut (seperti Krakatau, 1883) tidak dapat diprediksi. Namun kapan tsunami akan menghantam daratan dapat diprediksi, meskipun waktu yang tersisa hanya berkisar 20 menit. Demikian pula tanah longsor (landslide), waktu kejadiannya tidak bisa diprediksi namun tanda-tanda tanah yang akan longsor biasanya dikenali. Untuk gempa bumi (earthquake) meskipun kejadiannya tidak dapat diprediksi, namun tanda-tanda atau kerawanan suatu daerah dapat diketahui dari catatan sejarah kejadian, dan aktivfitas gunung api (vulkanik) yang waktu kejadiannya dapat diprediksi.

Selain akibat proses alami yang terjadi di bawah permukaan bumi, bencana alam seringkali pula terjadi akibat proses alami yang terjadi di atas permukaan bumi dan biasa dikategorikan sebagai bencana alam tipe meteorologis. Bencana alam meteorologis, dengan perkembangan ilmu dan teknologi saat ini umumnya dapat diprediksi terlebih apabila ada sistem pemantauan yang intensif dan terpadu, seperti banjir (Flood), kebakaran hutan(forest fire), kekeringan (Drought), badai (Storm) atau disebut juga angin puting beliung yang sering terjadi di beberapa tempat.

Terdapat pula kategori bencana yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian manusia, yang berakibat luas pada lingkungan. Bencana semacam ini termasuk kategori bencana alam tipe Anthropogenis. Untuk bencana alam tipe ini tidak dapat kita ketahui kapan terjadinya, namun dapat diprediksi gejalanya. Yang termasuk bencana anthropogenis misalnya kerusakan industri (contoh kasus pencemaran laut Minamata di Jepang atau ledakan PLTN di Chernobyl, kasus semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas di Porong Sidoarjo) atau kecelakaan lalu lintasi.

Adanya perbedaan faktor penyebab bencana tersebut, menjadikan penyusunan peta rawan bencana menjadi lebih mudah dilakukan dan parameter yang mempengaruhinya pun dapat diprediksi lebih akurat. Seperti pemetaan potensi longsor, parameter yang digunakan adalah lereng, curah hujan, geologi, liputan lahan.

Meski demikian penyusunan peta rawan bencana di NAD-Nias cukup kompleks. BRR pernah mencoba menjalin kerjasama dengan, Geological Survey of the Netherlands (TNO) untuk menyiapkan Coastplan Aceh-Nias, suatu konsep pemetaan rawan bencana untuk wilayah coastal. Namun, karena terlalu banyak pihak yang berkepentingan di BRR, pembahasan menjadi bertele-tele dan juga akibat pihak TNO mencoba mengakomodasi semua kepentingan. Akhirnya hingga tulisan ini disusun, rencana tersebut tidak terealisir.

Sebaliknya GTZ (German coorperation Agency-Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit) telah mencoba membuat peta multihazard secara sederhana. Demikian pula Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), bekerjasaman dengan Departemen PU, dan BMG (Badan Meteorologi dan Geofisika) membuat model beberapa peta rawan bencana untuk seluruh Indonesia seperti peta rawan banjir, peta seismisitas, dan peta multi hazard. Contoh-contoh peta tersebut tersaji dalam Gambar 2.2 dan 2.3 di bawah

Peta Geologi wilayah NAD

Sejalan dengan implementasi otonomi daerah khususnya dalam pelimpahan kewenangan sektor pertambangan dan energi yang menyangkut kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, maka ketersediaan peta geologi semakin penting bagi suatu daerah.

Peta geologi didefinisikan sebagai Peta yang menggambarkan data dan informasi geologi suatu kawasan dengan tingkat kualitas yang tergantung pada skala peta yang digunakan dan menggambarkan informasi sebaran, jenis dan sifat batuan, umur, stratigrafi, struktur, tektonika, fisiografi dan potensi sumber daya mineral serta energi yang disajikan dalam bentuk gambar dengan warna, simbol dan corak atau gabungan ketiganya. Secara umum dibedakan atas peta geologi sistematik dan peta geologi tematik. Peta geologi sistematik adalah peta yang menyajikan data geologi pada peta dasar topografi atau batimetri dengan nama dan nomor lembar peta yang mengacu pada SK Ketua BAKOSURTANAL No. 019.2.2/1/1975. Sementara peta geologi tematik adalah peta yang menyajikan informasi geologi dan potensi sumber daya mineral dan energi untuk tujuan tertentu.

Informasi geologi penting bagi para investor dalam dan luar negeri. Peta geologi memberi gambaran potensi sumberdaya mineral dan energi suatu wilayah. Peta-peta ini umumnya dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan (P3G), Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) pada skala 1:50.000 dan 1:250.000. Masalah kerahasiaan data dan informasi geologi memang cukup pelik. Namun mengingat dalam era globalisasi saat ini kita tidak dapat lagi menyembunyikan setiap informasi muka bumi. Eras satelit, terutama sejak diluncurkannya satelit sumberdaya alam (Landsat) pada tahun 1972 dan era Google Earth sejak tahun 2000 seolah menelanjangi seluruh lapisan dalam dan permukaan bumi.

Sumberdaya Alam dan Pendapatan daerah

1. Pendahuluan

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) memiliki wilayah seluas 57.365,57 Km² terbentang pada posisi geografi 94^o58’-98^o17’ Bujur Timur dan 01^o57’- 06^o08’ Lintang Utara, dengan wilayah laut yang merupakan Zona Ekonomi Exclusif (ZEE) seluas 534.520 km2. Potensi sumberdaya alam terdiri atas kawasan hutan lindung 26.440,81 Km², kawasan hutan budidaya 30.924,76 Km2 dan ekosistem Gunung Leuser seluas 17.900 Km2, dengan puncak tertinggi pada 4.446 m diatas permukaan laut dan dianugerahi kekayaan mineral dan gas yang melimpah. Terdapat sekitar 35 buah gunung dan 73 sungai dengan beberapa sungai besar seperti sungai krueng raya, sungai krueng yang terbagi atas sekitar 19 Daerah Aliran Sungai (DAS).

1.2. Otonomi Daerah dan Pendapatan Daerah

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan membawa nuansa baru bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagai wilayah otonom. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan sekaligus kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan rakyat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk membuka peluang investasi untuk pemberdayaan ekonomi daerah dan pengelolaan sumberdaya alam sebagaimana di atur dalam pasal 17 ayat a, b, dan c.

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi wilayah, daerah mesti memperhatikan basis ekonomi di masing-masing daerah yang salah satunya adalah potensi sumberdaya alam (SDA). Otonomi daerah memberi peluang yang sangat besar untuk memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dengan tujuan utama memberdayakan ekonomi rakyat.

Berdasar ketentuan pasal tersebut di atas, daerah otonom mempunyai kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya dan pelestarian sumberdaya alam daerah. Artinya selama ini pengelolaan smberdaya alam bersifat sentralistik seperti pemberian ijin HPH, atau eskplorasi tambang dan minyak bumi di tetapkan langsung oleh pusat dan akibatnya daerah yang menjadi lokasi eksplorasi tidak menikmati hasilnya secara optimal.

Ketersediaan sumberdaya alam adalah berkah bagi suatu daerah. Daerah dapat memperoleh pendapatan dari dana perimbangan bagi hasil sumberdaya alam. Penerimaan dari sumberdaya alam meliputi bidang pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas alam, kehutanan, perkebunan dan kelautan. Dengan wewenang yang dimiliki tersebut, mendorong daerah berlomba-lomba untuk berupaya semaksimal mungkin menarik manfaat sebesar-besarnya dari sumberdaya alam yang tersedia bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Apabila hal ini tidak dikendalikan oleh daerah itu sendiri, yang terjadi adalah perusakan sumberdaya alam yang semakin besar. Bahwa adanya otonomi daerah memang memberi peluang investasi di daerah khususnya dalam melakukan eksplorasi dan eskploitasi kekayaan alam baik darat maupun laut. Namun perlu juga diketahui bahwa daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan konservasi dan menjaga keserasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan. Rusaknya sumberdaya alam suatu daerah menjadi beban bagi daerah tersebut untuk mengatasinya.

Sehingga selayaknya peningkatan otonomi daerah juga makin memberi peluang peningkatan kemampuan daerah dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam daerah untuk kemakmuran rakyat sekaligus mencegah dan merehabilitasi kerusakan lahan. Daerah sendirilah yang kondisi keharmonisan kehidupan masyarakat sekitar dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumberdaya alam. Eksploitasi besar-besaran sumberdaya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan pada akhirnya juga menyengsarakan masyarakat sekitar. Sebaliknya kelestarian sumberdaya alam akan menambah daya tarik wilayah dan para investor tentunya akan tertarik menanamkan modalnya dan ekonomi daerahpun dengan sendirinya dapat ditingkatkan.

Untuk mendukung pemanfaatan sumberdaya alam bagi peningkatan pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku sekaligus dalam rangka menarik para investor, diperlukan informasi keruangan tentang potensi dan sebaran sumberdaya alam daerah. Sistem informasi keruangan ini lebih dikenal sebagai Sistem Informasi Geografi (SIG). Adanya SIG memungkinkan daerah mendapatkan sistem pendukung pengambilan keputusan (Decision Support System) berorientasi objek yang sebenarnya di lapangan. Sistem tersebut dapat berjalan optimal manakala infrastruktur data spasial seperti keberadaan data spasial, sumberdaya manusia, perangkat keras dan perangkat lunak (software) di daerah juga tersedia.

1.3. Infrastruktur Data Geospasial dan Peluang Investasi

Infrastruktur adalah sarana dan prasarana untuk menghasilkan, mengedit, memanipulasi dan menampilkan data geospasial. Sementara data geospasial berarti data dan informasi keruangan (spasial) yang mempunyai referensi kepermukaan bumi (referensi geografi bumi). Secara umum data geospasial terbagi tiga, yaitu data yang berbentuk raster seperti foto udara dan data satelit; data berbentuk vektor seperti peta topografi digital dan; data berbentuk tiga dimensi seperti Digital elevation Model (DEM) atau bentuk 3 dimensi permukaan bumi.

Untuk mengelola SDA yang ada di daerah diperlukan tidak saja modal yang diharapkan datang dari para investor baik lokal maupun luar negeri, namun juga kesiapan infrastruktur penunjang lainnya di daerah baik fisik maupun peraturan-peraturan pendukung. Salah satu sarana penunjang investasi adalah kesiapan akan infrastruktur data geospasial. Infrastruktur data geospasial yang baik dapat menjamin informasi tentang potensi dan sebaran sumberdaya alam secara akurat.

Sebagaimana diketahui, pasca gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004 wilayah NAD seperti layaknya ”bank data geospasial” berbagai bantuan dan produk pemetaan dalam berbagai format beredar, mulai dari pemotretan foto udara yang menghasilkan data mentah (raw data) berupa foto udara dijital dan data topografi digital (Topographic Line Map – TLM) skala besar, hingga produk jadi seperti peta-peta perencanaan wilayah yang mencakup wilayah terkena dampak tsunami, peta geologi dan peta tematik lainnya. Demikian pula, untuk peralatan dan sistem bantuan NGO seperti plotter, printer, scanner dan perangkat lunak GIS, tersedia cukup banyak. Namun, masih terdapat kendala bagi pemerintah daerah untuk mengelola semua itu, mengingat sedikitnya sumberdaya manusia yang tersedia serta kekurang pengalaman pemerintah daerah menyiapkan peraturan terkait pengelolaan data geospasial.

Dalam konsep pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN), yang menjadi komponen utama peningkatan kemampuan daerah (capacity building) adalah aspek kelembagaan, peraturan hukum dan perundang-undangan, data utama, sumberdaya manusia, serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP) nomor 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional pada hakekatnya dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan infrastruktur data spasial di daerah dapat tertata dengan baik dan dapat dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional. Sehingga memudahkan pertukaran dan penyebaran data antar instansi pemerintah maupun ke non-pemerintah dalam hal tata tertib dan aturan main masalah pengelolaan data geospasial nasional.

Infrastruktur di propinsi NAD sendiri sebenarnya cukup mendukung program pembangunan IDSN, keterlibatan lembaga pemerintah daerah seperti BAPPEDA dan dinas atau badan di propinsi NAD cukup besar dalam pembangunan jaringan antar dinas/badan di propinsi Banda Aceh.. Keterlibatan NGO sangat membantu peningkatan kapasitas kemampuan daerah dalam pengembangan infrastruktur data spasial. daerah

1.4. Sekilas Peran Sumberdaya Alam bagi Daerah

Pentingnya sumberdaya alam (SDA) dapat diwakilkan dari pendapat seorang ahli geopolitik abad ke 19 Frederich Ratzel, yang menyatakan bahwa “negara dapat dianalogikan sebagai suatu organisme yang memerlukan ruang hidup, semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhan dukungan SDA yang diperlukan”. SDA seperti hutan, air, ikan, terumbu karang, gas, minyak dan lain-lain merupakan sumberdaya yang esensial bagi kelangsungan hidup seluruh manusia di mana pun mereka berada. Pengelolaan SDA yang baik tidak saja memberikan manfaat bagi kesejahteraan manusia, namun juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kesejahteraan suatu bangsa. Sebaliknya berkurangnya SDA akibat degradasi berdampak besar bagi kelangsungan hidup manusia secara umum.

Bagi bangsa Indonesia sumberdaya alam memiliki peran ganda, disatu sisi digunakan sebagai tulang punggung ekonomi nasional dan di sisi lain sebagai penopang sistem kehidupan sosial masyarakat. Hasil hutan, hasil laut, pertambangan dan pertanian misalnya selain menyerap tenaga kerja dari total angkatan kerja yang ada juga memberikan kontribusi Produk Domistik Bruto (PDB). Namun, akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang mengedepankan pola produksi agresif, eksploitatif dan ekspansif, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan pembangunan lingkungan (environmental development) menyebabkan fungsi SDA sebagai penopang ekosistem lingkungan hidup semakin menurun. Adanya penolakan dari sebagian elemen kemasyarakatan atas diberlakukannya UU No. 39 tahun 2005 tentang tanah untuk pembangunan dan UU No 7 tahun 2004 tentang pengelolaan sumberdaya air sebagai bukti ketidakpuasan dari sebagian masyarakat atas eksploitasi sumberdaya alam untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Beberapa masalah yang muncul belakangan ini ibarat bom waktu akibat kerusakan SDA nasional sejak periode 1980-an, selisih antara pemakaian dan cadangan menghasilkan saldo negatif dalam satu periode tertentu. Apalagi masih saja ada yang berpikir bahwa langkanya BBM dan degradasi hutan, yang rutin terjadi disinyalir lebih kepada minimnya persediaan sehingga perlu ditingkatkan lagi eksplorasinya. Hal ini bisa dilihat dari kasus kelangkaan bahan bakar minyak yang hampir tiap tahun selalu terjadi di beberapa wilayah. Meski pemerintah berkali-kali menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan menjamin akan segera teratasi, tetap antrian panjang masih terlihat dan masih sering dikeluarkan kebijakan tentang pembatasan pembelian BBM tiap akhir tahun. Indonesia bahkan sekitar tahun 2004 lalu terancam dikeluarkan dari organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC) akibat import BBM yang melebihi produksinya. Sejalan dengan kelangkaan BBM, produksi kayu Indonesia pun makin merosot. Kayu yang sempat menjadi andalan devisa Indonesia kedua setelah minyak mulai menunjukkan kelangkaan sejak periode tahun 1990. Over-eksploitasi dan illegal logging hutan tropis Indonesia era 1980-an menghasilkan kerusakan hutan tropis yang diperkirakan mencapai tidak kurang dari 1.6 juta ha hutan tiap tahunnya.

Akhir-akhir ini beberapa instansi terkait pengelolaan SDA telah melakukan pemetaan dan perhitungan neraca sumberdaya alam nasional dalam bentuk tabel statistik analog sebelah menyebelah (diskonto). Neraca SDA diartikan sebagai alat timbangan yang digunakan untuk mengetahui besarnya cadangan awal SDA (hutan, lahan, air dan mineral) yang dinyatakan sebagai Aktiva, dan besarnya pemanfaatan yang dinyatakan sebagai Pasiva, sehingga perubahan cadangan dapat diketahui sebagai besarnya sisa cadangan dan dinyatakan sebagai saldo dalam suatu wilayah per waktu tertentu.

Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan SDA dalam jangka panjang maka pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable development) di seluruh sektor, baik pusat maupun di daerah, menjadi keharusan. Sustainable development maksudnya adalah upaya memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengurangi atau mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Pilar utama prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu: secara ekonomi menguntungkan (economy viable), secara sosial diterima (socially acceptable), dan ramah lingkungan (environmentally sound).

Kebijakan BRR sendiri tentang pengelolaan sumberdaya alam boleh dibilang dilakukan secara tidak langsung dan lebih difokuskan pada penanganan daerah bencana baik berupa penyiapan berbagai peta bencana alam (multi hazard map) ataupun evaluasi program rehabilitasi dan rekonstruksi yang mempunyai dampak terhadap lingkungan, seperti mewajibkan penerapan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), penyusunan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) (BRR₁, 2006)

Barangkali hali ini bisa difahami mengingat BRR adalah badan adhoc pemulihan wilayah NAD-Nias. Artinya untuk kelanjutan program pemulihan nanti harus disadari bahwa pengembangan suatu wilayah tidak lagi ditentukan oleh besar kecilnya cadangan sumberdaya alam, namun lebih banyak kepada aspek sumberdaya manusia yang terdidik dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pemanfaatan IPTEK dalam setiap kebijakan sesungguhnya telah menjadi syarat peningkatan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut Peter Druker (Kompas, 26 September 2007) aspek paling berharga bagi suatu perusahaan ataupun negara pada masa mendatang adalah pengetahuan dan pekerja terdidik.

Kebijakan semacam ini dikenal sebagai kebijakan pengembangan ekonomi dengan mengandalkan pengetahuan (Knowledge based economy), menggantikan ketergantungan akan sumberdaya alam (Resources based economy) yang tidak dapat lagi di andalkan lantaran terus mengalami degradasi. Bahkan eksplorasi sumberdaya alam cenderung memunculkan perusakan lingkungan yang ujungnya merugikan manusia.

Absen menulis dan staf yang mbalelo

Alhamdulillah akhirnya saya bisa menulis kembali di blog ini. Rasanya kangen juga sebulan lebih tidak mengisi blog, mesti tidak ada yang membaca paling tidak blog ini bisa menjadi teman dan curahan perasaan ataupun kekesalan.

memang selama bulan maret saya sangat sibuk, saya harus menyelesaikan beberapa tulisan untuk buku-buku baru. yang paling berat adalah saat diminta menulis oleh Investor Outreach Office tentang peluang investasi di Aceh...karena hanya di kasih waktu dua minggu. Untungnya saya punya beberapa bahan yang siap tayang jadi masih bisa bernafas dan yakin masih bisa kejar deadline. Selain itu saya juga harus menyelesaikan buku kompilasi metodologi penyusunan peta rawan bencana, yang inipun sebenarnya sudah tertunda cukup lama.

Hanya yang paling menjengkelkan adalah dan saya baru tahu, kalau situs blog ternyata di blok oleh tim ITnya kantor. Karena termasuk web yang mengganggu produktifitas kerja, seperti YM dan. Baru di buka menjelang malam. Sekalipun jengkel tetapi bagaimana lagi kalau itu sudah menjdai kebijakan interen, ya harus diterima.Memang cukup aneh kantor sebesar BRR tetapi fasilitas internetnya hanya 1 M.

Dari semua problem tersebut yang paling menguras energi hanya masalah staf yang mbalelo. dengan alasan yang dibuat-buat, suatu yang sangat lucu dan belum pernah terjadi adlam sejarah hubungan antara staf dan atasan. Alasannya sepele dia merasa tidak dihargai kerjanya dan buku yang saya tulis menyinggung namanya. Hampir semua staf dan tim saya yang lain terpingkal-pingkal mendengar alasan tersebut. namun kalau hati sudah beku dan fikiran sudah butek serta adanya hiden agenda, nasehat apapun yang diberikan tidak akan didengar. Tujuannya cuma satu, Dia ingin minta dipindahkan ke Jakarta daripada tugas di Aceh. Terbukti tanpa pamit yang bersangkutan melarikan diri dan ingkar kerja dari Aceh sejak tangal 18 maret hingga bulan April ini belum datang. Selanjutnya mengajukan surat pengunduran diri dan minta surat pengembalian kerja ketempat semula. Padahal dia pasti tahu, kalau surat -surat tersebut tidak akan di proses. Seandainya dia kerja sukarelawan mungkin bisa, tetapi dia di BKO kan seperti tentara (mesti statusnya dalah PNS), dan seorang pegawai tidak bisa begitu saja mundur hanya karena merasa tidak dihargai. harusnya dia intropeksi diri, kenapa saya sebagai atasan terkesan tidak menghargai, kenapa kawan-kawan setimnya terkesan tidak menghargai, kenapa sering konflik dan tersinggung dengan gurain tim lainnya, kenapa ditegor atasan. Tetapi perasaan merasa paling benar dan tidak pernah salah yang ada padanya menutupi semua sisi gelap dia sendiri.

Sebenarnya semua anggota tim sudah pada tahu wataknya yang mudah tersinggung, kurang rasa sosialnya (pelit) dan kurang serius dan tidak kreatif kalau diberi tanggung jawab kerjaan, sehingga mereka enggan berurusan dengannya. Tidak ada staf yang tidak pernah konflik dengannya. masalah apa saja dan sepele bisa jadi besar dan ribut dengannya. Saya yang awalnya masih semangat memberi motivasi ke dia lama-lama menjadi malas juga. Diminta datang pagi hanya beberapa hari selanjutnya selalu telat, diminta kerja lebih cepat dan kreatif tersinggung karena merasa dibilang bodoh hampir setiap nasehat selalu dijawab dan dibantah..terkadang malah balik menasehati. Wadauh baru saya temui orang seegois dia...akhirnya karena kesal saya bilang kalau dia tidak berubah sikap, masih menjawab kalau dinasehati dan selalu ngeyel dimanapun pasti dia punya masalah dengan orang lain. Akibat ucapan saya itu, langsung beberapa hari dia tidak bertegor sapa dan ternyata selanjutnya pulang alias kabur dari Aceh..yaitu dengan alasan tidak bisa lagi kareja karena tidak dihargai...masyaallah. Kalau tidak memandang sebagai saudara semuslim sudah saya buatkan surat laporan akalau dia mangkir kerja alias menolak tugas atasan...

Demo dana rehab 15 juta

Sejak kemarin kantor BRR di demo lebih kurang 200 orang dari wilayah Aceh barat, Meulaboh. Isunya akan datang hari ini sekitar 5000 orang tidak terbukti. berita tersebut hanya dibesar-besarkan media masa. Para pendemo terdiri dari mahasiswa dan masyarakat biasa, wanita dan anak-anak. Mereka menuntut dana rehabilitasi dari BRR sebesar 15 juta rupiah. Padahal BRR hanya mampu memberikan sebesar Rp. 2.5 juta per Kepala Keluarga.

Dana rehabilitasi adalah dana yang dijanjikan oleh BRR pada sekitar awal 2006, Dana itu dikhususkan bagi mereka yang rumahnya mengalami kerusakan dan bukan korban langsung gempa bumi dan tsunami. Untuk korban gempa dan tsunami mereka sudah mendapatkan bantuan rumah senilai Rp. 60 juta di luar tanah yang diberikan pula secara cuma-cuma.

Saya kurang tahu persis awalnya muncul janji pemberian dana Rp 15 juta per rumah yang rusak. Dari bincang-bincang dengan staf di komunikasi BRR, ide dana rehab ini diluncurkan sekitar tahun 2006 tetapi baru terealisir sekitar awkhir 2007. Entah dari mana dan siapa pencetus ide tersebut sepertinya ide tersebut ingin meniru penanganan gempa di Jogyakarta yang konon mendpat Rp 30 juta. Untuk wilayah banda Aceh dan Aceh besar memang sempat dikucurkan dana menjelang akhir 2007 bahkan ada yang menerimasekitar awal2008.

Jumlahnya saya kurang tahu persis tapi dengar dengar sekitar 9.000 sampai 15.000 rumah. Karena lamanya realisasi dana tersebut, akhirnya sulit diketahui lagi rumah-rumah mana yang memang perlu dibantu. Sebagian rumah sudah direhab sendiri oleh yang punya rumah. Kelemahan di BRR terutama tim pendataan adalah menyediakan data yang valid rumah yang layak di bantu. Dalam periode dua tahun ini sudah tidak jelas lagi mana rumah yang perlu dana rehab, bahkan menurut laporan sebuah radio dan media masa calon penerima rehab bercampur dengan penerima rumah bantuan. Akhirnya yang terjadi adalah rumah yang perlu direhab membengkak luar biasa, saya mendapat kabar lebih dari 90.000 rumah bahkan konon mencapai lebih dari 100.000 rumah. Bayanggkan bila tiap rumah mendapat Rp 15 juta seperti yang dijanjikan, berarti BRR harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 1,5 trilyun. Barangkali ini tidak menjadi maslah apabila dana BRR tidak dipotong.

Untuk tahun 20008 saya dengar dana BRR terpotong sekitar Rp 3 trilyun, belum lagi adnay pemotongan untuk penghmetan sebesar 15%. Hitung tidak ada dana sementara BRR sudah menjajnjikan dana rehab, akhirnya diputuskan dana rehab hanya diberikan sebesar Rp 2.5 jua per rumah. Kebijakan itulah yang saat ini menuai protes dari masyarakat calon penerima, dan repotnya sebagian besar berasal dari daerah, karena untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya sudah terlanjut dikucurkan.

Hanya yang pasti memang mereka yang kerja di BRR mudah sekali memberi janji-janji manis tanpa didukung dengan data yang valid, akhirnya ya seperti kejadian ribut dana rehab ini. masyarakat aceh, apalagi yang tinggal di daerah adalah sangat lugu sekali di janjikan maka akan dituntut tanpa mengenal lelah. (info ini hanya versi pribadi...bukan data sebenarnya...daripada iseng...)

TORNADO AMERIKA dan TSUNAMI ACEH

Meskipun sudah diperingatkan, tornado masih menimbulkan korban jiwa 55 orang. Despite warnings, tornadoes kill 55 (http://news.yahoo.com/s/ap/20080207/ap_on_re_us/severe_weather). Itu headlines news di yahoo.com. Badai tornado terbesar kembali menerjang empat kota di Amerika Serikat Missisipi, Tenneses, Arkansas, Kentucky dan Alabama pada 6 February 2008 lalu, di mulai sekitar pukul 17.00 waktu Amerika Serikat. Tornado terbesar sejak 23 tahun itu menimbulkan korban yang cukup besar bagi negara semodern Amerika Serikat, dengan system peringatan dininya banyak dibicarakan orang dan organisasi penanganan bencananya FEMA (Federal Emergency Management Agency) banyak dijadikan model dalam penelitian bencana (Disaster Mitigation), persiapan (Preparedness) dan tanggap darurat (Response) dan perencanaan pemulihan (Recovery planning) di dunia.

Kita tahu, betapa sekali lagi bencana telah meluluh lantahkan bangunan buatan manusia seperti gedung-gedung, jalanan, dan mobil. Barangkali apabila tidak diperingatkan, jumlah korban jiwa akan besar lagi, seperti kejadian tsunami di Banda Aceh, 26 Desember 2004 pukul 8.45 pagi hari WIB. Di Amerika, masyarakatnya sudah tahu betapa bahayanya tornado sehingga bersembunyi di bawah tanah.Sementara yang jadi korban konon yang tidak sempat sembunyi, atau mereka yang tidak punya tempat sembunyi yang memadai dan tidak menduga Tordano sebesar itu. Di Banda Aceh hampir semua masyarakatnya tidak tahu apa itu tsunami. Sehingga begitu gempa berkekuatan 8.9 SR terjadi, yang mengeringkan air laut, bukanya mereka berlari , malah menghampiri lautan karena ikan-ikan berserakannya . Akhirnya mereka tidak sempat lagi menyelamatkan diri, hanya ada waktu sekitar 20 menit sejak gempa pertama untuk mencapai lokasi penyelematan atau bukit tinggi. Akhirnya Tsunami di Aceh meninggalkan korban ratusan ribu orang, suatu jumlah yang fantastis dalam sejarah bencana manusia modern ini. Contoh-contoh betapa besarnya kerusakan kedua bencana tersebut dapat dilihat dari gambar-gambar satelit dan foto udara.

Ya foto udara dan data satelit telah memainkan peran yang luar biasa saat ini, sejak diluncurkannya satelit Landsat (Land Resources Satelit) tahun 1972. Berbagai peristiwa anomali alam saat ini dapat terekam dengan data satelit. Satelit digunakan bukan hanya untuk menggambarkan kerusakan akibat bencana, tetapi juga memberikan manfaat untuk membantu penanganan bencana. Mulai dari masa persiapan, masa darurat dan penanggulangan, hingga masa pemulihan dan rekonstruksi. Pada masa persiapan sebelum bencana satelit berguna untuk kegiatan mitigasi, membantu identifikasi areal-areal potensi penyelamatan, zonasi rawan bencana, profil lapangan dan kondisi alami suatu bentang wilayah. Masa darurat data satelit bisa digunakan untuk identifikasi lokasi logistik, kawasan bencana, atau jalur-jalur penyelamatan. Sementara pada masa pemulihan untuk pembuatan perencanaan wilayah baru.

Amrerika di bawah president Bush memang terkenal buruk dalam menangani bencana alam. Bencana Katrina di. Lusiana pada 29 Agustus 2005 hingga kini masih menyisakan kesemrawutan penanganan. Hingga tahun 20008, masih banyak korban tinggal di trailer2 yang disediakan FEMA, kriminal meningkat, angka bunuh diri karena frustasi tidak mendapat pertolongan meningkat, orang gila bertambah, pelayanan umum berkurang. Sementara di Banda Aceh, setelah tiga tahun sebagian besar pengungsi (tercatat 102.063 rumah per oktober 2007) mendapatkan rumah, bahkan ada yang mendapat lebih dari satu, sebagian masih dalam pembangunan (kurang lebih 40-60.000 rumah) dan hanya sebagian kecil yang belum mendapatkan. Ini karena problem internal mereka yang tidak mau direlokasi., sementara lokasi tinggal mereka memang didaerah yang rawan bencana, seperti dekat dengan bibir pantai, tergenang dan sebagainya. Yang menakjubkan angka stress dan bunuh diri relatif tidak ada (mungkin karena mereka tahu Islam melarang bunuh diri), jumlah rumah sakit dan puskesmas bertambah (saat ini sebagai propinsi terbanyak bangunan pelayanan kesehatannya), demikian pula sekolah2. Entah bagaimana penanganan Amerika untuk Tornado kita tunggu saja…

Belajar dari kasus penanganan tsunami di Aceh paling tidak ada beberapa kunci utama penanganan bencana yaitu (1) koordinasi, (2) masalah sumberdaya manusia, (3) masalah kerahasiaan negara, (4) pembangunan system informasi, (5) masalah pelayanan public), (6) kesadaran dan kesiapan masyarakat bahwa mereka hidup di daerah bencana, (7) penangana secara terpadu, (8) perlunya penyiapan data geospasial berupa foto dan data dasar , (9) Pendanaan yang effektif, (10) Pengawasan dan kualiti kontrol

PR...

Apaka kita sudah sadar bahwa rumah tinggal kitapun masih belum bebas dari bencana alam, longsor, kekeringan, banjir..sudahkah kita bersiap diri?.

Banda Aceh, 7 Febuari 2008