Sistem WebGIS untuk Kepresidenan RI Masih Belum Memuaskan

Hasil monitoring oleh kepala UKP4 (unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan)kUntoro Mangkusubroto tanggal 10 Febuari 2010 atas sistem WebGIS untuk ke presidenan di Binagraha yang dikembangkan oleh BAKOSURTANAL dan beberapa Kementrian dan lembaga (K/L) terkait terkesan masih belum memuaskan.

Mesti data yang disajikan sudah cukup lengkap, namun dari segi kemasan masih jauh dari memuaskan, demikian pula dari segi kecepatan akses, kedinamisan data dan kedetilan informasi perlu banyak perbaikan. Sehingga terkesan seperti hanya menampilkan informasi data di tiap K/L dan belum mewakili kemauan presiden atau mewakili program prioritas nasional.

Menurut pendapat Kuntoro, sistem tersebut masih perlu disempurnakan terutama untuk bisa mengadopsi feature seperti yang ada di google, fungsi GIS seperti layering untuk melihat keterkaitan antara data pembangunan antar layer. Secara singkat disampaikan bahwa sistem informasi kedepan untuk evaluasi P1T dan P5T diharapkan mempunyai tampilan seperti google dengan data terbaru dan terdapat kemampuan standard GIS untuk analisis. Data GIS tematik pembangunan disiapkan oleh K/L masing-masing, dengan standard format GIS dan peta dasar dari BAKOSURTANAL.


Menindak lanjuti evaluasi di atas, Senin, 16 Febuari 2009 BAKOSURTANAL diwakili oleh skretaris Utama (Sukendra Martha) , Toto Punto Dewo (plt Deputi IDSN), Bebas Purnawan (kepala Pusat Jaringan) dan M. Arief Syafii (Kepala bidang jaringan dan standard Data) menerima kunjungan Agung Hardjono selaku Deputi III UKP4 bidang teknologi. Tim UKP4 terdiri dari Tomi Mulia Hasan selaku staf khusus kepala UKP-4 dan Yan Adikusuma dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang di tempatkan di Binagraha. Kunjungan Deputi III berserta rombongan tersebut sebagai tindak lanjut bantuan Bakosurtanal dalam menyiapkan sistem informasi pengawasan pembangunan berbasis spasial.

Menurut pak Agung, peran BAKOSURTANAL sangat vital dalam menyiapkan data GIS untuk UKP4. “Kedepan UKP4 ingin membangun sistem informasi berbasis spasial. Naturenya presiden hanya menerima laporan dari K/L atas program dan janji-janji presiden selama kampanye” tambahnya.
Lemsaneg bertugas mengamankan sistem informasi tersebut hanya untuk keperluan presiden dalam sistem searah.

Laporan dari instansi terkait yang diharapkan di sampaikan ke presiden adalah secara periodik dalam waktu 1 bulan atau maksimal 3 bulan. Laporan tersebut memuat koordinat dari fisik yang dihasilkan. Diakui oleh pak Agung bahwa proses perencanaan data memang tidak ada yang realtime, kecuali untuk bidang keuangan. Sementara program fisik P1T dan P5T output fisiknya tidak realtime.

Sebagaimana diketahui program 100 hari pemerintah baru saja berakhir 1 Februari 2010, hasilnya telah dipresentasikan oleh presiden dalam sidang kabinet di Cipanas (12 Februari 2010). Yang mungkin tidak tereskpose media adalah digunakannya data dan teknologi GIS untuk membantu unit kerja presiden. Dalam sidang kabinet dicipanas ditunjukkan bagaimana sistem Google dan data GIS secara terintegrasi membantu pelaporan program fisik 100 hari. Presentasi oleh kepala UKP4, Kuntoro Mangkusubroto tersebut diapresiasi oleh kementrian dan lembaga yang hadir.

Berawal dari keinginan menggunakan teknologi GIS untuk pengawasan pembangunan, sejak oktober 2009, tim UKP4 telah melakukan pembicaraan dengan BAKOSURTANAL untuk menyusun sistem pengawasan pembangunan berbasis data geospasial. Sejak itu secara intensif BAKOSURTANAL yang diwakili Dr. Mulyanto Darmawan diperbantukan ke UKP4 untuk mengkoordinasikan keinginan tersebut. Sistem tersebut melibatkan pula peran Kementrian dan lembaga (K/L) lain.

Untuk pengawasan program pembangunan satu tahun (P1T) dan program lima tahun (P5T), sistem WebGIS awal yang dikembangkan oleh tim BAKOSURTANAL dan UKP4 (http://geoservice.bakosurtanal.go.id/program100hari) diharapkan lebih disempurnakan dengan memasukkan aspek fisik hasil pembangunan. Beberapa tema fisik program pembangunan sudah dimasukkan dalam sistem GIS, seperti pembangunan jalan, pembangunan pasar, desa bordering, pembangunan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS), desa ceria dan desa pintar.