Pembangunan Infrastruktur Data Geospasial NAD

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building)

Salah satu ruang lingkup tugas tim geospasial BRR adalah membantu pembangunan infrastruktur data geospasial Propinsi NAD dan kepulauan Nias. Saya menafsirkan ruang lingkup ini sebagai bagian dari program peningkatan kemampuan (capacity building) Pemerintah Propinsi NAD dalam bidang pengelolaan data geospasial. Pasca gempa dan tsunami 26 Desember 2004 wilayah NAD seperti layaknya ”bank data” berbagai bantuan dan produk pemetaan dalam berbagai format beredar, mulai dari kegiatan pemotretan foto udara yang menghasilkan data mentah (raw data) hingga produk jadi seperti peta-peta perencanaan wilayah yang ukurannya diperkirakan lebih dari 10 terabyte. Demikian pula, untuk peralatan dan sistem yang ada hasil bantuan para NGO seperti plotter, printer, scanner dan perangkat lunak GIS, tersedia cukup banyak. Namun, kemampuan daerah untuk mengelola semua itu masih diragukan, mengingat sedikitnya sumberdaya manusia yang tersedia serta kekurang pengalaman pemerintah daerah bekerja dengan data geospasial. Oleh karena itu peningkatan kemampuan daerah dalam bidang pengelolaan data geospasial sangat diperlukan. Dalam arti diperlukan kesiapan tidak saja berupa ruangan dan server yang memadai tetapi juga sumberdaya manusianya.

Dalam konsep pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN), yang menjadi komponen utama peningkatan ”capacity building” adalah aspek kelembagaan, peraturan hukum dan perundang-undangan, data utama, sumberdaya manusia, serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Kelima komponen tersebut saling terkait, data dan manusia ada tetapi tanpa ditunjang dengan kegiatan berupa riset dan pengembangan, maka akan mandek kegiatannya (stagnant). Jika manusia dan data ada termasuk kegiatan tetapi tidak ditunjang dengan peraturan yang jelas dan mendukung, maka hasilnya tidak optimal karena tidak mempunyai landasan hukum.

Peningkatan kemampuan kelembagaan (Capacity building) dirasakan memang harus melibatkan orang daerah, karena mereka yang nantinya mengelola semua peninggalan rekonstruksi ini. Artinya, sebisa mungkin STG menjalankan program dengan selalu melibatkan unsur daerah sebagai nara sumber atau “focal point”. Di sinilah, saya lihat peran besar teman-teman di Aceh baik dari rekan BRR sendiri yang bekerja terkait GIS baik Bappeda, ataupun komponen lain seperti perguruan tinggi Unsyiah dan dinas-dinas.

Beberapa tantangan dalam program peningkatan kemampuan daerah di NAD di antaranya terkait ”exit strategy” BRR ke pemerintah daerah yang dilakukan secara bertahap. Selain itu beberapa organisasi kemasyarakatan asing juga melakukan aktifitas pembangunan infrastruktur geospasial seperti GTZ dengan memberi bantuan komputer dan software ArcGIS ke beberapa kabupaten seperti Kabupaten Aceh Besar, Kabuapten Bireun, dan Bappeda Kota.
BRR menginisiasai pembentukan AGDC (Aceh Geospatial Data Center) di Bappeda. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempercepat aktifitas kerja pengelolaan data geospasial di Bappeda propinsi dan akan berdampak ke seluruh kabupaten di propinsi NA.

Perencanaan Infrastruktur Jaringan di NAD

Memanfaatkan “golden moment” masa rekonstruksi di NAD, Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) memotori instalasi jaringan komunikasi antar dinas di propinsi dan daerah, baik menggunakan teknologi VSAT ataupun penggunakan kabel jaringan. Saat ini telah tersambung jaringan online dan wireless antar dinas atau lembaga daerah dan pendidikan di Kota Banda Aceh yang mencakup sekitar 64 dinas/lembaga di propinsi NAD dan dinas/lembaga di kota Banda Aceh. Demikian pula koneksi radio (point to point) antar kantor pusat BPDE dan Pendopo (rumah dinas kediaman Gubernur NAD) dan kantor walikota Banda Aceh telah dilakukan, Ke depan direncanakan membangun jaringan interkoneksi VSAT antar kabupaten dan kota sepropinsi NAD, dengan kantor BPDE Banda Aceh sebagai pusat jaringan (center hub).

Program capacity building bidang pengelolaan data geospasial cukup terbantu dengan adanya jaringan antar dinas di kota Banda Aceh. Bappeda propinsi NAD lewat AGDC memanfaatkan jaringan koneksi antar dinas/lembaga di propinsi NAD untuk melakukan pembinaan terhadap tenaga daerah yang telah dilatih GIS. Tiap dinas menyiapkan dua tenaga pemetaan untuk mengikuti pelatihan GIS baik tingkat dasar maupun tingkat analisis, selanjutnya mereka dapat melakukan pekerjaan-pekarjaan terkait GIS di Bappeda dengan memanfaatkan koneksi jaringan komputer Bappeda dengan komputer di dinas mereka masing-masing. Pemerintah Jerman, lewat GTZ telah membantu seperangkat komputer ke Bappeda dan dinas-dinas/ lembaga untuk mendukung program AGDC.

Pelatihan-Pelatihan

Program pelatihan yang dilaksanakan terkait pengelolaan data geospasial oleh tim geospasial tidak terlepas dari bentuk pelatihan GIS. BRR baik tim geospasial atau unit lainnya telah beberapa kali melakukan pelatihan baik ke internal BRR ataupun ke dinas-dinas dan NGO. Beberapa pelatihan yang sempat dilakukan baik tersaji dalam table 1.

Pelatihan GIS tingkat dasar bisanya diberikan berupa pelatihan penggunaan ArcGIS. Modul pelatihan telah tersedia dalam bahasa Indonesia, hasil terjemahan oleh rekan-rekan di GIS consorsium Aceh dari modul pelatihan ArcGIS bahasa Inggris yang disusun oleh perusahaan konsultan NGIS-Australia. Selain modul ArcGIS, tersedia pula modul pelatihan WebGIS menggunakan MapGuide Enterprise yang disusun oleh Autodesk dan EDP Media (reseller produk Autodesk di Indonesia), termasuk pula modul pelatihan kartografi yang disusun oleh tim geospasial, BRR dan BAKOSURTANAL.

Transfer Alih data Geospasial ke Pemerintah Daerah

Masa kerja BRR akan segera berakhir menjelang April 209. Sejalan dengan itu isu-isu terkait strategi pengalihan tugas (Exit strategy) BRR di NAD-Nias makin sering. Bukan hanya di kalangan interen BRR namun juga secara terbuka banyak diulas di harian umum yang beredar di Propinsi NAD. Saya tidak tahu persis bagaimana ”road map” dari proses peralihan ini, yang saya tahu kedeputian kelembagan BRR selama ini terlihat sibuk melakukan inventarisasi asset. Bahkan secara bertahap sejak pertengahan 2007 sudah ada beberapa penyerahan asset ke pemerintah daerah. Khusus data geospasial, telah dilakukan persiapan-persiapan berupa inventarisasi dan dokumentasi asset yang selama ini digunakan untuk mendukung penggunaan data geospasial. Secara umum, asset yang dapat diserahkan dalam hal data geospasial yaitu terbagi atas produk-produk data dasar, data tematik, asset yang dapat menunjang capacity building, dan asset yang menunjang kegiatan IDSN.